Kamera e-TLE Enggak Bisa Tilang Pengendara yang Merokok Sambil Naik Motor Ilustrasi merokok sambil berkendara. (Merahputih.com)

Merahputih.com - Sistem kamera Electronic Traffic Law Enforcement (e-TLE) untuk pengemudi sepeda motor yang melanggar sudah memasuki tahap penindakan atau penilangan mulai Senin (3/2).

Nantinya, sistem itu akan menilang para pengendara roda dua dengan berbagai jenis pelanggaran yakni pengendara masuk jalur TransJakarta, marka jalan, rambu lalu lintas, tidak menggunakan helm, dan bermain hp saat berkendara.

Baca Juga:

Lewat Kamera Anyar e-TLE, Kendaraan yang Ngebut Bisa Ditindak

Namun, pengemudi yang merokok sambil berkendara dipastikan belum bisa tertilang oleh kamera tersebut.

"(Pengemudi merokok) belum, ini masih kita fokus ke pelanggaran konvensional," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf di Simpang Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (3/2).

Sementara itu, Kepala Operasional Satgas e-TLE Kompol Arif Fazlurrahman menyebut meski saat ini kamera e-TLE belum bisa mendeteksi hal tersebut. Namun, pihaknya masih melakukan pengembangan untuk dapat merekam yang melanggar karena merokok saat berkendara.

"Ini masih kita kembangkan teknologinya agar kamera bisa mengcapture pengendara yang merokok," jelasnya.

ashtray
(Foto: freeimage)

Untuk lokasi, kamera e-TLE untuk pengendara motor berada di dua titik. Lokasinya adalah sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Thamrin dan jalur Transjakarta koridor 6, Ragunan-Monas tepatnya depan Kantor Imigrasi, Jalan Warung Buncit, Jakarta Selatan.

Untuk mekanisme penindakan tilang elektronik pada motor sama dengan mobil. Kamera bakal mendeteksi pelanggar kemudian mengambil momen pelanggaran berikut pelat nomor sebagai barang bukti.

Setelah itu polisi bakal mengirimkan surat tilang dan barang bukti kepada pelanggar sesuai dengan alamat yang tertera pada sistem berdasarkan nomor polisi dan STNK. Jika dalam kurun waktu 14 hari pelanggar tak membayar denda, maka STNK bakal diblokir.

Denda tilang yang diterapkan bervariasi kepada pelanggar bervariasi. Tergantung pada pelanggaran yang dilakukan. Hal itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Baca Juga:

Mulai Oktober Polda Metro Jaya Terapkan E-TLE di Jalan Tol

Untuk pelanggaran penggunaan helm, dikenakan denda tilang Rp250.000. Kemudian pelanggaran marka jalan dikenakan denda Rp500.000 serta ancaman penjara dua bulan. Lalu, pelanggaran penggunaan handphone diancam kurungan tiga bulan dengan denda Rp 750.000.

Mekanisme tilang elektronik masih hanya berlaku buat sepeda motor dengan pelat nomor B yang mencakup Jakarta, Bekasi, Tangerang Selatan, dan Depok saja. Motor dengan pelat nomor berbeda dikatakan bakal ditindak secara manual. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Napi Beli Tiket Asimilasi Rp5 Juta, Jokowi Diminta Copot Menteri Yasonna
Indonesia
Napi Beli Tiket Asimilasi Rp5 Juta, Jokowi Diminta Copot Menteri Yasonna

"Presiden semestinya miliki cukup alasan untuk mencopot Yasonna, dan lakukan audit besar-besaran untuk Kemenkumham, terutama gagasan yang jelas-jelas tidak baik bagi negara," tegas dia.

Polisi Pastikan Video Sabotase Banjir di Kramat Raya Hoaks
Indonesia
Polisi Pastikan Video Sabotase Banjir di Kramat Raya Hoaks

"Kapolsek Senen sudah di lokasi di saat itu mengecek langsung," kata Heru

Minta Seleksi Wagub Segera Diproses, Anies: Sudah Masuk di DPRD
Indonesia
Minta Seleksi Wagub Segera Diproses, Anies: Sudah Masuk di DPRD

Anies mengaku sering bertemu calon yang diusung partai Gerindra, Ahmad Riza Patria

 Masyarakat Tidak Disiplin, Agustus Kehidupan Belum Bisa Berjalan Normal
Indonesia
Masyarakat Tidak Disiplin, Agustus Kehidupan Belum Bisa Berjalan Normal

“Kepatuhan, disiplin, komitmen yang kuat, dan harus dilakukan oleh kita semua,” tegas Yurianto.

Anies Perpanjang PSBB Transisi, PSI: Keputusan Tepat
Indonesia
Anies Perpanjang PSBB Transisi, PSI: Keputusan Tepat

Karena PSBB transisi periode sebelumnya gagal menekan angka penyebaran virus COVID-19 di Jakarta.

TNI Ikut Berantas Teroris Sudah Ada di UU, Koalisi Masyarakat Sipil Lebay
Indonesia
TNI Ikut Berantas Teroris Sudah Ada di UU, Koalisi Masyarakat Sipil Lebay

Domain utama dalam uu anti teror adalah penegakan hukum

Anggota DPR Desak Jokowi Umumkan Nama-nama Dewan Pengawas sebelum Pelantikan
Indonesia
Anggota DPR Desak Jokowi Umumkan Nama-nama Dewan Pengawas sebelum Pelantikan

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mampu membantu mengungkap kasus-kasus yang selama ini mangkrak.

Ini Bahaya yang Terjadi jika Terjadi Stigma Negatif Soal Corona di Masyarakat
Indonesia
Ini Bahaya yang Terjadi jika Terjadi Stigma Negatif Soal Corona di Masyarakat

Seluruh msyarakat harus melawan stigma dengan tidak mendiskriminasi dan mengucilkan tenaga kesehatan dan orang-orang yang terpapar COVID-19

Reklamasi Ancol, PSI Minta Anies Perhatikan Nasib Nelayan
Indonesia
Reklamasi Ancol, PSI Minta Anies Perhatikan Nasib Nelayan

Hal ini penting dan mendesak karena ada ribuan nelayan yang tinggal di rumah tidak layak huni dan berada di lingkungan yang tidak sehat.

Bebas Ganjil Genap Jakarta Diperpanjang Sampai 22 Mei
Indonesia
Bebas Ganjil Genap Jakarta Diperpanjang Sampai 22 Mei

Kebijakan ini telah diperpanjang beberapa kali, terakhir diperpanjang dari 19 hingga 23 April.