Kalau Butuh Ini, Polisi Bakal Periksa Ulang Anies Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai memberikan klarifikasi ke penyidik Polda Metro Jaya, Selasa (17/11) (MP/kanugrahan)

MerahPutih.com - Polda Metro Jaya tak menutup kemungkinan bisa minta klarifikasi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan jajarannya lagi terkait penyelidikan kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pemeriksaan ulang itu bakal dilakukan apabila memang dibutuhkan penyidik untuk tambahan dalam gelar perkara kasus.

"Iya bisa saja ada tambahan klarifikasi, sehingga bisa ada tambahan klarifikasi terhadap si A dan si B," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Tubagus Ade Hidayat di Polda Metro Jaya, Rabu (18/11).

Baca Juga

Polisi Segera Gelar Perkara Kerumunan Pernikahan Anak Rizieq Shihab

Sayangnya, Tubagus saat ditanya soal apa saja pertanyaan yang dilontarkan ke Anies dan jajaran tidak diungkapnya. Dia hanya berdalih persoalan itu telah masuk materi penyidikan.

Menurut Tubagus penyidik menganggap keterangan Anies dibutuhkan untuk menentukan status Jakarta saat acara pernikahan putri Rizieq dan Maulid Nabi dilaksanakan seperti apa. Apakah sedang Pembatasan Sosial Berskala Besar total atau PSBB transisi.

"Apa tidak ada PSBB kah? karena apa? itu sangat bergantung pada Undang-Undang Kekarantinaan. Siapa yang bisa jawab ini? salah satunya adalah gubernur, disamping pertanyaan lain seperti upaya dan lainnya," tutur dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Pimpinan FPI Muhammad Rizieq Shihab, Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain dalam pertemuan di kediaman Rizieq di Petamburan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11). Foto: ANTARA/HO
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Pimpinan FPI Muhammad Rizieq Shihab, Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain dalam pertemuan di kediaman Rizieq di Petamburan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11). Foto: ANTARA/HO

"Tapi, paling utamanya setidaknya kenapa ini perlu paling tidak beliau dibutuhkan keterangannya untuk mengetahui status DKI," tutup perwira menengah berpangkat melati tiga itu.

Untuk diketahui, Front Pembela Islam (FPI) dan Imam Besar FPI Habib Muhammad Rizieq Shihab dikenai sanksi denda secara administratif sebesar Rp 50 juta oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Surat pemberian sanksi itu dikirimkan pada hari ini, Minggu 15 November 2020.

Denda ini terkait dengan penyelenggaraan rangkaian kegiatan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus pernikahan anak Habib Rizieq di Jalan Petamburan III, Tanah Abang, Jakarta pusat pada Sabtu malam, 14 November 2020. Kegiatan ini menimbulkan kerumunan massa.

Baca Juga:

Ketidakpatuhan Protokol Kesehatan Jadi Ancaman Nyawa Tenaga Medis

Buntut kejadian ini pada Senin, 16 November 2020, Mabes Polri mencopot dua Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yaitu Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi. Keduanya dicopot lantaran karena dianggap tak melaksanakan perintah menegakkan protokol kesehatan.

Kemarin, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama beberapa jajarannya pun dimintai klarifikasi oleh polisi pada Selasa 17 November 2020. Anies datang ke Polda Metro Jaya mengenakan seragam gubernur dan mengaku dicecar 33 pertanyaan yang dijawab dalam laporan sepanjang 23 halaman.

“Adapun detail isi pertanyaan, klarifikasi, dan lain-lain biar nanti menjadi bagian dari pihak Polda Metro Jaya untuk nanti meneruskan dan menyampaikan sesuai kebutuhan,” ungkap Anies usai pemeriksaan. (Knu)

Baca Juga

Kubu Rizieq Desak Polisi Proses Hukum Pembuat Kerumunan Massa Pilkada

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pertanyakan Kasus Rizieq Shihab, Pelapor Datangi Polda Metro Jaya
Indonesia
Pertanyakan Kasus Rizieq Shihab, Pelapor Datangi Polda Metro Jaya

Pengacara dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestius menuturkan, pihaknya bakal mendatangi Polda Metro Jaya untuk mempertanyakan kasus yang dilaporkan.

Pemerintah Diminta Evaluasi Program Stimulus Ekonomi Corona
Indonesia
Pemerintah Diminta Evaluasi Program Stimulus Ekonomi Corona

Bamsoet juga menilai pemerintah pusat perlu memberikan pendampingan bagi pemerintah daerah dalam melakukan refocusing dan realokasi APBD untuk penanganan COVID-19.

Mudik Dilarang, Angkutan Penghubung Antar Daerah Soloraya Tetap Beroperasi
Indonesia
Mudik Dilarang, Angkutan Penghubung Antar Daerah Soloraya Tetap Beroperasi

Untuk jalur bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP),perjalanannya akan dilakukan penyekatan petugas Satlantas Polresta Surakarta.

[HOAKS atau FAKTA] Tas Bansos Jokowi Berlogo Garuda Diganti Bintang Mirip Bendera Tiongkok
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Tas Bansos Jokowi Berlogo Garuda Diganti Bintang Mirip Bendera Tiongkok

Lambang kepresidenan berupa bintang dilingkari padi dan kapas sudah diatur melalui Permensesneg Nomor 10 Tahun 2010

KAMI Keluarkan Delapan Maklumat
Indonesia
KAMI Keluarkan Delapan Maklumat

KAMI juga mengeluarkan delapan maklumat, yang dibacakan oleh masing-masing tokoh dengan berbagai persoalan.

PAN Usul Pemprov DKI Tambah Anggaran Kapasitas Rumah Sakit Rujukan COVID-19
Indonesia
PAN Usul Pemprov DKI Tambah Anggaran Kapasitas Rumah Sakit Rujukan COVID-19

“Ke depan kami akan mengusulkan kepada Pemprov DKI Jakarta agar membuat rencana-recana dan anggaran tambahan dalam menyikapi kelebihan kapasitas RS di Jakarta,” ujar Bambang

Puluhan Orang Reaktif Corona di Bundaran HI Saat Diamankan Tim Pemburu COVID-19
Indonesia
Puluhan Orang Reaktif Corona di Bundaran HI Saat Diamankan Tim Pemburu COVID-19

Pembubaran dan penindakan ini dilakukan untuk mencegah dampak lebih besar

Anak Ketiga Soeharto Dicekal ke Luar Negeri
Indonesia
Anak Ketiga Soeharto Dicekal ke Luar Negeri

Bambang Trihatmodjo, anak ketiga Presiden Soeharto dicekal untuk berpergian ke luar negeri

Moeldoko Tidak Punya Legitimasi Pimpin Partai Demokrat
Indonesia
Moeldoko Tidak Punya Legitimasi Pimpin Partai Demokrat

Situasi ini menjadi puncak gunung es dan akan berpotensi melahirkan perselisihan partai politik, yang tidak bisa diselesaikan dengan mekanisme AD-ART Partai.

Tim Kuasa Hukum Minta Dua Penyerang Novel Dibebaskan
Indonesia
Tim Kuasa Hukum Minta Dua Penyerang Novel Dibebaskan

Perbuatan terdakwa diyakini bukan suruhan dari atasan di lingkungan Polri. Karena perbuatan penyiraman terdakwa dilakukan karena motif pribadi.