Kalau Boleh, KPK Dilibatkan dalam Satgas BLBI Satgas BLBI. (Foto: Kemenko Polhukam)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan untuk dilibatkan dalam Kelompok Kerja (Pokja) Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI).

"Saya baru merencanakan mengusulkan nanti kalau boleh kami ada beberapa Satgas yang ikut di situ," kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto di Gedung KPK, Sabtu (28/8).

Satgas yang dibentuk Presiden Joko Widodo itu pada Jumat (27/8) kemarin melakukan penguasaan fisik terhadap aset obligor dan debitur BLBI berupa 49 bidang tanah dengan total seluas 5,29 juta meter persegi yang tersebar di Medan, Pekanbaru, Tangerang, serta Bogor.

Baca Juga:

Polri Dukung Satgas BLBI

Karyoto mengaku pernah mengikuti rapat dengan Menko Polhukam, Mahfud MD yang juga Ketua Pengarah Satgas BLBI. Lembaga antirasuah bakal bergerak jika ditemukan adanya tindak pidana yang dilakukan obligor dalam menyelesaikan utangnya kepada negara.

"BLBI itu kalau memang ketika obligor-obligornya jujur menyerahkan aset berapa secara jujur, ya mungkin tidak akan tindak pidananya, tapi kalau asetnya di-mark up terus kemudian saat jual diturunkan harganya. Nah ini adalah celahnya, makanya kami diundang disuruh ikut, nanti ada beberapa pembahasan," ujarnya.

Jenderal bintang dua ini meyakini dengan pelibatan KPK, Satgas BLBI yang terdiri dari sejumlah instansi akan semakin kuat untuk mengejar pemulihan kerugian keuangan negara akibat BLBI.

"Kalau kejaksaan yang menagih kepada para obligor, kalau memang ada ya semua punya kewenangan untuk menangani, kalau ada banyak tinggal dibagi-bagi. Sampai saat ini baru mulai persiapannya, mulai baru pengumpulan-pengumpulan," katanya.

Pelantikan Satgas BLBI. (Foto: Kemenko Polhukam)
Pelantikan Satgas BLBI. (Foto: Kemenko Polhukam)

Kolaborasi antarinstansi diperlukan lantaran terjadinya kucuran dana BLBI sudah terjadi cukup lama, yakni saat krisis keuangan pada 1997-1999 atau lebih dari 22 tahun silam. Untuk itu, diperlukan sumber daya yang mumpuni untuk mengejar piutang negara tersebut, termasuk dalam mengumpulkan data dan bukti.

"Mudah-mudahan kalau memang ada hal bagus untuk ditindaklanjuti berpotensi ada tindak pidana, saya rasa aparat penegak hukum akan melakukan tindakan hukum," imbuhnya.

KPK sendiri diketahui pernah menangani kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dengan menjerat mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung; pemegang saham BDNI Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim.

Baca Juga:

Ogah Bayar, Akses Obligor BLBI Ke Lembaga Keuangan Bakal Diblokir

Bahkan, Syafruddin sempat divonis 15 tahun pidana penjara di tingkat banding. Namun, dalam putusan kasasi, MA melepaskan Syafruddin lantaran menyatakan perbuatan yang didakwaan jaksa KPK bukan tindak pidana.

Atas putusan lepas Syafruddin tersebut, KPK kemudian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus SKL BLBI dengan tersangka Sjamsul dan Itjih. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Aparat Gabungan Gelar Razia Masker di Seluruh Indonesia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Aparat Gabungan Gelar Razia Masker di Seluruh Indonesia

Pengumuman tersebut bukan merupakan pengumuman resmi dari Dilantas Polda

Polisi Ungkap Tujuan Direktur TV Swasta Unggah Konten Provokatif
Indonesia
Polisi Ungkap Tujuan Direktur TV Swasta Unggah Konten Provokatif

Dalam kurun waktu delapan bulan mereka mendapatkan adsense YouTube kurang-lebih Rp 1,8 sampai Rp 2 miliar

Ribuan Warga Solo Sambut Kirab Obor ASEAN Para Games
Indonesia
Ribuan Warga Solo Sambut Kirab Obor ASEAN Para Games

Torch relay APG 2022 dimulai dari Purwosari menuju Stadion Sriwedari merupakan tempat bersejarah penyelenggaraan PON pertama di Indonesia.

Tangerang Pertahankan Penilaian sebagai Kota Layak Anak
Indonesia
Tangerang Pertahankan Penilaian sebagai Kota Layak Anak

Pemberian predikat daerah sebagai Kota Layak Anak diberikan setelah dilakukan penilaian yang objektif kepada 312 kabupaten/kota.

Silaturahmi dengan Ketum PP Muhammadiyah, Ini yang Dibahas Ganjar Pranowo
Indonesia
Silaturahmi dengan Ketum PP Muhammadiyah, Ini yang Dibahas Ganjar Pranowo

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo melakukan safari Hari Raya Idul Fitrinya dengan menemui tokoh agama. Salah satu yang ditemui Ganjar adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir.

Jokowi Perintahkan BLT Minyak Goreng Dirampungkan Seminggu Sebelum Lebaran
Indonesia
Jokowi Perintahkan BLT Minyak Goreng Dirampungkan Seminggu Sebelum Lebaran

Penyaluran BLT minyak goreng akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Untuk data penerima akan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Pemerintah Tiongkok Sediakan Rp 1,1 Miliar bagi Warga Laporkan Pendatang Ilegal
Dunia
Pemerintah Tiongkok Sediakan Rp 1,1 Miliar bagi Warga Laporkan Pendatang Ilegal

Otoritas Tiongkok menyediakan uang senilai 500.000 yuan atau sekitar Rp 1,1 miliar sebagai hadiah kepada para pelapor pendatang ilegal.

Grand Launching JIS, 3 Ruas Jalan Ditutup Terbatas
Indonesia
Grand Launching JIS, 3 Ruas Jalan Ditutup Terbatas

Pembatasan ini dilakukan Minggu (24/7), dari pukul 14.00 hingga 21.00 WIB. Pembatasan dilakukan di Jl. Sunter Permai Raya dan Jl. Danau Sunter Barat.

Diskon Pajak Berlanjut Sampai Tengah Tahun 2022
Indonesia
Diskon Pajak Berlanjut Sampai Tengah Tahun 2022

Presiden Jokowi, juga menyetujui "front loading" bantuan sosial, termasuk memberikan dana Rp 600 ribu bagi penduduk miskin ekstrem.

PeduliLindungi Jadi Syarat Untuk Beli Minyak Goreng Curah
Indonesia
PeduliLindungi Jadi Syarat Untuk Beli Minyak Goreng Curah

Pemerintah mulai pekan depan, akan melakukan sosialisasi dan transisi penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang telah menjadi syarat untuk membeli minyak goreng curah.