Kalau Boleh, KPK Dilibatkan dalam Satgas BLBI Satgas BLBI. (Foto: Kemenko Polhukam)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan untuk dilibatkan dalam Kelompok Kerja (Pokja) Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI).

"Saya baru merencanakan mengusulkan nanti kalau boleh kami ada beberapa Satgas yang ikut di situ," kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto di Gedung KPK, Sabtu (28/8).

Satgas yang dibentuk Presiden Joko Widodo itu pada Jumat (27/8) kemarin melakukan penguasaan fisik terhadap aset obligor dan debitur BLBI berupa 49 bidang tanah dengan total seluas 5,29 juta meter persegi yang tersebar di Medan, Pekanbaru, Tangerang, serta Bogor.

Baca Juga:

Polri Dukung Satgas BLBI

Karyoto mengaku pernah mengikuti rapat dengan Menko Polhukam, Mahfud MD yang juga Ketua Pengarah Satgas BLBI. Lembaga antirasuah bakal bergerak jika ditemukan adanya tindak pidana yang dilakukan obligor dalam menyelesaikan utangnya kepada negara.

"BLBI itu kalau memang ketika obligor-obligornya jujur menyerahkan aset berapa secara jujur, ya mungkin tidak akan tindak pidananya, tapi kalau asetnya di-mark up terus kemudian saat jual diturunkan harganya. Nah ini adalah celahnya, makanya kami diundang disuruh ikut, nanti ada beberapa pembahasan," ujarnya.

Jenderal bintang dua ini meyakini dengan pelibatan KPK, Satgas BLBI yang terdiri dari sejumlah instansi akan semakin kuat untuk mengejar pemulihan kerugian keuangan negara akibat BLBI.

"Kalau kejaksaan yang menagih kepada para obligor, kalau memang ada ya semua punya kewenangan untuk menangani, kalau ada banyak tinggal dibagi-bagi. Sampai saat ini baru mulai persiapannya, mulai baru pengumpulan-pengumpulan," katanya.

Pelantikan Satgas BLBI. (Foto: Kemenko Polhukam)
Pelantikan Satgas BLBI. (Foto: Kemenko Polhukam)

Kolaborasi antarinstansi diperlukan lantaran terjadinya kucuran dana BLBI sudah terjadi cukup lama, yakni saat krisis keuangan pada 1997-1999 atau lebih dari 22 tahun silam. Untuk itu, diperlukan sumber daya yang mumpuni untuk mengejar piutang negara tersebut, termasuk dalam mengumpulkan data dan bukti.

"Mudah-mudahan kalau memang ada hal bagus untuk ditindaklanjuti berpotensi ada tindak pidana, saya rasa aparat penegak hukum akan melakukan tindakan hukum," imbuhnya.

KPK sendiri diketahui pernah menangani kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dengan menjerat mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung; pemegang saham BDNI Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim.

Baca Juga:

Ogah Bayar, Akses Obligor BLBI Ke Lembaga Keuangan Bakal Diblokir

Bahkan, Syafruddin sempat divonis 15 tahun pidana penjara di tingkat banding. Namun, dalam putusan kasasi, MA melepaskan Syafruddin lantaran menyatakan perbuatan yang didakwaan jaksa KPK bukan tindak pidana.

Atas putusan lepas Syafruddin tersebut, KPK kemudian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus SKL BLBI dengan tersangka Sjamsul dan Itjih. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jakarta Biennale 2021, 40 Seniman dari 20 Negara Bawa Tema ‘ESOK’
Indonesia
Jakarta Biennale 2021, 40 Seniman dari 20 Negara Bawa Tema ‘ESOK’

Tema ‘ESOK’, bagaimana sejarah dibangun bersama melalui kekuatan seni dan bagaimana praktik seni dapat berbicara lebih jauh tentang masa depan kemanusiaan.

Begini Aturan Anyar Sanksi Administratif Perpajakan Setelah UU HPP Disahkan
Indonesia
Begini Aturan Anyar Sanksi Administratif Perpajakan Setelah UU HPP Disahkan

Dengan adanya perubahan dalam UU HPP, maka pengenaan sanksi dalam SKPKB menjadi bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang dihitung berdasarkan suku bunga acuan per bulan ditambah 20 persen.

Polisi Segera Tentukan Status Kasus Pemukulan Oleh Nurhadi
Indonesia
Polisi Segera Tentukan Status Kasus Pemukulan Oleh Nurhadi

Keputusan apakah Nurhadi akan dihadirkan atau dipanggil dalam pemeriksaan akan diputuskan saat gelar perkara

Banten Perpanjang PSBB sampai 18 April
Indonesia
Banten Perpanjang PSBB sampai 18 April

Gubernur Banten Wahidin Halim kembali memperpanjang pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kemenag Diminta Sosialisasikan Prosedur Pelaksanaan Salat Tarawih dan Idul Fitri
Indonesia
Kemenag Diminta Sosialisasikan Prosedur Pelaksanaan Salat Tarawih dan Idul Fitri

Kemenag mengizinkan pelaksanaan Salat Tarawih dan Salat Idul Fitri 1442 Hijriah berjamaah

Anak Buah Anies Akui Banyak Warga Lawan Arus di Flyover Tapal Kuda
Indonesia
Anak Buah Anies Akui Banyak Warga Lawan Arus di Flyover Tapal Kuda

Dinas Bina Marga DKI Jakarta mengakui masih banyak warga ibu kota yang belum sadar berlalu lintas di Flyover Tapal Kuda, Jakarta Selatan dengan melawan arus.

Waketum PKB Sebut Kader dan Kiai NU Minta Cak Imin Maju di Pilpres 2024
Indonesia
Waketum PKB Sebut Kader dan Kiai NU Minta Cak Imin Maju di Pilpres 2024

"Banyak desakan kepada Ketua Umum PKB Gus AMI, dan desakan itu karena beliau dianggap satu-satunya representasi tokoh dari NU," ucap Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid

Gempa Bermagnitudo 5,5 Guncang Sorong
Indonesia
Gempa Bermagnitudo 5,5 Guncang Sorong

Gempa bumi terjadi pada Minggu, pukul 01.26 WIB di koordinat 0.63 LS dan 131.49 BT, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat.

Penerapan Kembali Ganjil Genap di Jakarta Dinilai Bertentangan dengan Penanggulangan COVID-19
Indonesia
Legislator PDIP Ihsan Yunus Absen Bersaksi di Sidang Juliari
Indonesia
Legislator PDIP Ihsan Yunus Absen Bersaksi di Sidang Juliari

Jaksa KPK sedianya memanggil 11 saksi dalam sidang ini