Kalah di PTUN Soal Bahar Smith, Ditjen Pas Siap Ajukan Banding Bahar Smith disambut oleh jemaahnya usai bebas melalui program asimilasi. (ANTARA/HO)

Merahputih.com - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) bakal mengajukan banding menyikapi putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Bandung yang mengabulkan gugatan tim kuasa hukum Bahar Smith terkait surat pencabutan asimilasi oleh Balai Pemasyarakatan Bogor.

"Tim advokasi melakukan rapat membahas langkah hukum selanjutnya mengajukan upaya banding," ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjenpas Rika Aprianti dikutip Antara, Senin (12/10).

Baca Juga

Bahar bin Smith Ditempatkan di Sel Pengasingan 'One Man One Cell'

Tim advokasi tersebut gabungan dari Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenkumham, dan Ditjenpas.

Sebelumnya, Majelis Hakim PTUN Bandung mengabulkan gugatan tim kuasa hukum Bahar Smith terkait surat pencabutan asimilasi dari Balai Pemasyarakatan Bogor yang dinyatakan tidak sah.

"Dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat seluruhnya. Mengadili dalam pokok sengketa mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis PTUN Bandung Faisal Zad di Bandung.

Terpidana kasus penganiayaan remaja, Bahar Smith menjalani tes kesehatan, sesaat setelah tiba di Lapas Klas IIA Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/5/2020) (ANTARA/HO - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan)
Terpidana kasus penganiayaan remaja, Bahar Smith menjalani tes kesehatan, sesaat setelah tiba di Lapas Klas IIA Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/5/2020) (ANTARA/HO - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan)

Pada perkara sengketa ini, tim kuasa hukum Bahar Smith berperan sebagai penggugat, dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bogor sebagai tergugat.

Dalam sidang putusan itu, hakim menerima gugatan dari penggugat untuk seluruhnya. Dengan demikian, Surat Keputusan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor Nomor: W11.PAS.PAS33.PK.01.05.02–1987 Tanggal 18 Mei 2020 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong Nomor: W11.PAS.PAS.11.PK.01.04-1473 Tahun 2020, dinyatakan tidak sah.

Dengan demikian, hakim memerintahkan tergugat untuk mencabut surat keputusan itu dan memberikan kembali hak asimilasi terhadap terpidana kasus penganiayaan remaja, Bahar Smith.

Rika mengatakan pihaknya menghormati putusan dari Majelis Hakim PTUN Bandung tersebut. "Kami hormati keputusan Hakim TUN Bandung yang membatalkan SK Kepala Bapas Bogor," ujar Rika.

Baca Juga

Habib Bahar bin Smith Kembali Ditangkap Polisi

Diketahui, Bahar Smith kembali dijebloskan ke Lapas Gunung Sindur pada Selasa (19/5) setelah sempat dibebaskan melalui hak asimilasi pada Sabtu (16/5). Bahar dikembalikan ke Gunung Sindur sebab program asimilasi yang diberikan kembali dicabut karena Bahar dinilai melanggar ketentuan asimilasi.

Sebagaimana diketahui, Bahar sempat berceramah di pondok pesantrennya, Tajul Alawiyyin, setelah bebas melalui hak asimilasi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah yang hadir tampak mengabaikan protokol kesehatan. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Panglima TNI Kerahkan Tracer Digital dari Tiga Matra untuk Putus Mata Rantai COVID-19
Indonesia
Panglima TNI Kerahkan Tracer Digital dari Tiga Matra untuk Putus Mata Rantai COVID-19

Mereka nantinya dikerahkan untuk melaksanakan tugas sebagai tenaga Tracer Digital COVID-19.

PPKM saat Nataru, Asita Jateng Sebut Tidak Berpengaruh pada Pariwisata
Indonesia
PPKM saat Nataru, Asita Jateng Sebut Tidak Berpengaruh pada Pariwisata

Wakil Ketua Asita Jawa Tengah, Daryono mengatakan, kebijakan PPKM Level 3 tidak semuanya berdampak pada pengelola wisata dan travel di Jawa Tengah.

Lamar CPNS dan PPPK Sumbar, Teliti dan Baca Petunjuk Pendaftaran
Indonesia
Lamar CPNS dan PPPK Sumbar, Teliti dan Baca Petunjuk Pendaftaran

Dari total 1.176 formasi itu Pemprov Sumbar membuka lowongan untuk disabilitas sebanyak 9 formasi dan lulusan terbaik 13 formasi.

Biar Terang, 23 Pos Jaga Perbatasan Dipasang PLTS
Indonesia
Biar Terang, 23 Pos Jaga Perbatasan Dipasang PLTS

Mabes TNI telah mendapatkan 22 unit PLTS terpusat yang dibangun pada tahun 2019 dan tiga unit PLTS atap yang dibangun pada tahun 2018 dari Kementerian ESDM melalui penandatanganan BAST Alih Status.

Bandung Bakal Berebut Penghargaan Kota Bebas Pungli 2021
Indonesia
Bandung Bakal Berebut Penghargaan Kota Bebas Pungli 2021

Kota Bandung memiliki potensi yang bisa diandalkan untuk mengikuti lomba tersebut. Pertama, Kota Bandung berhasil meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD tahun 2018 dan 2019.

Konferensi Polwan Sedunia Digelar di Labuan Bajo
Indonesia
Konferensi Polwan Sedunia Digelar di Labuan Bajo

Konferensi Polwan Sedunia yang dilaksanakan di Indonesia merupakan kegiatan internasional pertama selama pandemi COVID-19.

13 Polda Akan Terapkan Tilang Elektronik Tahap Dua
Indonesia
13 Polda Akan Terapkan Tilang Elektronik Tahap Dua

Tilang elektronik merupakan upaya penegakan hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga ke depan penegakan hukum, polisi tidak langsung berinterkasi dengan masyarakat

BNPT Ikut Profiling TWK Pegawai KPK
Indonesia
BNPT Ikut Profiling TWK Pegawai KPK

Hasil rapat koordinasi di Gedung BKN, diputuskan 24 dari 75 pegawai masih dimungkinkan dibina sebelum diangkat menjadi ASN, sementara 51 pegawai sisanya tidak memungkinkan untuk dibina berdasarkan penilaian asesor.

Pantau Penyaluran BST, Gibran Temukan 200 KPM Tersendat Pencairannya
Indonesia
Pantau Penyaluran BST, Gibran Temukan 200 KPM Tersendat Pencairannya

Wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengatakan, penyaluran BST di Solo dilakukan langsung oleh PT Pos Indonesia cabang Solo. Untuk menerima BST di Solo ada sebanyak 50.000 KPM.

Kuasa Hukum Rizieq Sebut Penangkapan Munarman Upaya Pembodohan Umat
Indonesia
Kuasa Hukum Rizieq Sebut Penangkapan Munarman Upaya Pembodohan Umat

Munarman ditangkap tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri terkait dugaan kasus terorisme