Kalah di PK, Anies Diminta MA Lanjutkan Izin Reklamasi Pulau G Ilustrasi - Pekerja menggunakan alat berat menggarap proyek reklamasi Ancol di Jakarta, Sabtu (4/7/2020). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.

MerahPutih.com - Mahkamah Agung (MA) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melanjutkan izin reklamasi Pulau G. Hal itu karena MA menolak permohohan Anies melakukan peninjauan kembali (PK) izin pulau buatan itu.

Pengajuan PK ini, Gubernur Anies selaku pemohon dan PT Muara Wisesa Samudra selaku termohon.

Penolakan PK Anies terlihat dalam informasi kepaniteraan MA yang diposting situs kepaniteraan.mahkamahagung.go.id.

Baca Juga:

Gedung DPRD Ditutup, Rapat Pembahasan Reklamasi Ancol Batal

"Amar putusan tolak PK," bunyi putusan yang tertulis, Kamis (10/12).

Hakim Yodi Martono menuturkan, keputusan penolakan permohonan PK Gubernur Anies pada 26 November 2020 lalu.

Untuk diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut 13 izin pulau reklamasi pada tahun 2018 lalu. Izin reklamasi yang dicabut adalah Pulau A, B, E, I, J, K, M, O, P, Q, H, F dan M.

Dokumentasi - Sebuah ekskavator meratakan pasir di proyek reklamasi Pantai Ancol, Jakarta Utara, Selasa (17/4/2012). (ANTARAFOTO/ ANDIKA WAHYU)
Dokumentasi - Sebuah ekskavator meratakan pasir di proyek reklamasi Pantai Ancol, Jakarta Utara, Selasa (17/4/2012). (ANTARAFOTO/ ANDIKA WAHYU)

PT Muara Wisesa Samudra selaku pengembang Pulau G yang izinnya juga dicabut tak terima. Mereka menggugat Anies pada 16 Maret 2020 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan didaftarkan dengan nomor perkara 4/P/FP/2020/PTUN.JKT.

Pemohon tertulis atas nama H Noer Indradjaja selaku Direktur Utama PT Muara Wisesa Samudra. Sedangkan termohonnya adalah Anies sendiri.

Petitum Noer kepada hakim adalah agar Anies memperpanjang izin reklamasi pantai bersama (Pulau G) untuk PT Muara Wisesa Samudra. Izin itu tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra.

Baca Juga:

Muluskan Reklamasi Ancol, Pemprov DKI Perlu Kembalikan Dua Raperda

Setelah melewati beberapa tahapan sidang, permohonan pemohon dikabulkan pada 30 April lalu. Anies harus memperpanjang Kepgub yang mengatur izin pelaksanaan reklamasi untuk perusahaan itu.

Karena kalah dalam persidangan, Anies harus menanggung biaya perkara sebesar Rp341 ribu.

"Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp341.000," bunyi putusan itu.

Anies pun diharuskan menjalankan kewajibannya sesuai dengan yang diputuskan PTUN.

"Mewajibkan kepada Termohon (Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta) untuk menerbitkan Keputusan Perpanjangan Izin Reklamasi Pantai Bersama sesuai permohonan Pemohon tertanggal 27 November 2019," ujar majelis hakim dalam putusannya. (Asp)

Baca Juga:

Gerindra Sebut Penolakan Reklamasi Ancol Bermuatan Politis

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
TNI-Polri Bertambah Banyak di Lokasi Kontak Tembak, MIT Semakin Terjepit
Indonesia
TNI-Polri Bertambah Banyak di Lokasi Kontak Tembak, MIT Semakin Terjepit

Kontak tembak tersebut juga menewaskan seorang prajurit TNI Praka Dedi Irawan

PAN Ingin Sanksi Pidana Iklan Minuman Keras Diatur di RUU Cipta Kerja
Indonesia
PAN Ingin Sanksi Pidana Iklan Minuman Keras Diatur di RUU Cipta Kerja

Miras memberikan banyak dampak buruk sehingga proteksi maksimal harus dilakukan agar anak muda terhindar dari miras.

RSPAD Angkat Suara Soal 71 Persen Relawan Vaksin Nusantara Alami Gejala
Indonesia
RSPAD Angkat Suara Soal 71 Persen Relawan Vaksin Nusantara Alami Gejala

Sebanyak 71,4 persen relawan uji klinis fase I Vaksin Nusantara mengalami gejala berupa kejadian tidak diinginkan (KTD).

Diklarifikasi 'Kerumunan Petamburan', Wagub DKI Bawa Berkas Pergub Hingga Kepgub
Indonesia
Kadin DKI Harap Kementerian Investasi Perlancar Perizinan Penanaman Modal
Indonesia
Kadin DKI Harap Kementerian Investasi Perlancar Perizinan Penanaman Modal

Pengusaha dan calon investor juga harus dapat merasakan kehadiran Kementerian Investasi

Buka Trade Expo Virtual, Jokowi Perintahkan Jangan Biasa Saja
Indonesia
Buka Trade Expo Virtual, Jokowi Perintahkan Jangan Biasa Saja

Trade Expo virtual ini merupakan pengalaman baru untuk meningkatkan nilai tambah produk unggulan Indonesia.

Polda Jatim Cokok 4 Anggota Ormas yang Ancam Bunuh Mahfud MD
Indonesia
Polda Jatim Cokok 4 Anggota Ormas yang Ancam Bunuh Mahfud MD

Mereka ditangkap dengan dugaan mengancam Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD di media sosial.

Kapolda Metro Jaya Sebut Petamburan Jadi Klaster Baru COVID-19
Indonesia
Kapolda Metro Jaya Sebut Petamburan Jadi Klaster Baru COVID-19

"Telah terjadi klaster baru penyebaran COVID-19 di Jakarta yakni klaster akad nikah di Petamburan dan klaster Tebet," ujar Fadil

Kenangan SBY Pada Rektor Paramadina dan Mantan Staf Khusus Firmanzah
Indonesia
Kenangan SBY Pada Rektor Paramadina dan Mantan Staf Khusus Firmanzah

SBY mengaku kerap berdiskusi dengan Fiz. Dan Dalam forum, dapatkan banyak hal, termasuk isu dan berita yang tidak menyenangkan utk didengar.

Peduli Penyandang Disabilitas, Pemprov DKI Distribusikan 198 Alat Bantu Fisik
Indonesia
Peduli Penyandang Disabilitas, Pemprov DKI Distribusikan 198 Alat Bantu Fisik

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melalui Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta telah mendistribusikan sebanyak 198 Alat Bantu Fisik (ABF) kepada penyandang disabilitas.