Kalah di PK, Anies Diminta MA Lanjutkan Izin Reklamasi Pulau G Ilustrasi - Pekerja menggunakan alat berat menggarap proyek reklamasi Ancol di Jakarta, Sabtu (4/7/2020). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.

MerahPutih.com - Mahkamah Agung (MA) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melanjutkan izin reklamasi Pulau G. Hal itu karena MA menolak permohohan Anies melakukan peninjauan kembali (PK) izin pulau buatan itu.

Pengajuan PK ini, Gubernur Anies selaku pemohon dan PT Muara Wisesa Samudra selaku termohon.

Penolakan PK Anies terlihat dalam informasi kepaniteraan MA yang diposting situs kepaniteraan.mahkamahagung.go.id.

Baca Juga:

Gedung DPRD Ditutup, Rapat Pembahasan Reklamasi Ancol Batal

"Amar putusan tolak PK," bunyi putusan yang tertulis, Kamis (10/12).

Hakim Yodi Martono menuturkan, keputusan penolakan permohonan PK Gubernur Anies pada 26 November 2020 lalu.

Untuk diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut 13 izin pulau reklamasi pada tahun 2018 lalu. Izin reklamasi yang dicabut adalah Pulau A, B, E, I, J, K, M, O, P, Q, H, F dan M.

Dokumentasi - Sebuah ekskavator meratakan pasir di proyek reklamasi Pantai Ancol, Jakarta Utara, Selasa (17/4/2012). (ANTARAFOTO/ ANDIKA WAHYU)
Dokumentasi - Sebuah ekskavator meratakan pasir di proyek reklamasi Pantai Ancol, Jakarta Utara, Selasa (17/4/2012). (ANTARAFOTO/ ANDIKA WAHYU)

PT Muara Wisesa Samudra selaku pengembang Pulau G yang izinnya juga dicabut tak terima. Mereka menggugat Anies pada 16 Maret 2020 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan didaftarkan dengan nomor perkara 4/P/FP/2020/PTUN.JKT.

Pemohon tertulis atas nama H Noer Indradjaja selaku Direktur Utama PT Muara Wisesa Samudra. Sedangkan termohonnya adalah Anies sendiri.

Petitum Noer kepada hakim adalah agar Anies memperpanjang izin reklamasi pantai bersama (Pulau G) untuk PT Muara Wisesa Samudra. Izin itu tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra.

Baca Juga:

Muluskan Reklamasi Ancol, Pemprov DKI Perlu Kembalikan Dua Raperda

Setelah melewati beberapa tahapan sidang, permohonan pemohon dikabulkan pada 30 April lalu. Anies harus memperpanjang Kepgub yang mengatur izin pelaksanaan reklamasi untuk perusahaan itu.

Karena kalah dalam persidangan, Anies harus menanggung biaya perkara sebesar Rp341 ribu.

"Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp341.000," bunyi putusan itu.

Anies pun diharuskan menjalankan kewajibannya sesuai dengan yang diputuskan PTUN.

"Mewajibkan kepada Termohon (Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta) untuk menerbitkan Keputusan Perpanjangan Izin Reklamasi Pantai Bersama sesuai permohonan Pemohon tertanggal 27 November 2019," ujar majelis hakim dalam putusannya. (Asp)

Baca Juga:

Gerindra Sebut Penolakan Reklamasi Ancol Bermuatan Politis

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tidak Hanya Simpan Pinjam, Koperasi Harus Bikin Berbagai Unit Usaha
Indonesia
Tidak Hanya Simpan Pinjam, Koperasi Harus Bikin Berbagai Unit Usaha

"Kalau setiap koperasi berjalan dengan benar dan dikembangkan dengan berbagai inovasi kreatif. Seharusnya koperasi mampu melawan perusahaan-perusahaan kapital," ujar Oded.

Rakernas Perkin Ke-XIV Angkat Tema Bersatu untuk Kemajuan Kinologi Indonesia
Indonesia
Rakernas Perkin Ke-XIV Angkat Tema Bersatu untuk Kemajuan Kinologi Indonesia

Perkumpulan Kinologi Indonesia (Perkin) menyelenggarakan Rakernas Ke-XIV di JHL Solitaire Hotel Serpong, Tangerang, 20 dan 21 Maret 2021.

PHRI Dorong Pemerintah Segera Buka Wisata Pantai Selatan DIY
Indonesia
PHRI Dorong Pemerintah Segera Buka Wisata Pantai Selatan DIY

Okupansi atau tingkat hunian biasanya ikut terdongkrak

Hajar M Kece, Irjen Napoleon Dijerat Pasal 170 KUHP
Indonesia
Hajar M Kece, Irjen Napoleon Dijerat Pasal 170 KUHP

“Dikenakan Pasal 170 juncto Pasal 351 ayat (1) KUHP,” ujar Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi kepada wartawan, Rabu (29/9).

Menko PMK Harap Perguruan Tinggi Bantu Sediakan Selter Pasien COVID-19
Indonesia
Menko PMK Harap Perguruan Tinggi Bantu Sediakan Selter Pasien COVID-19

Perguruan tinggi (PT) diharapkan turut membantu pemerintah menyediakan selter untuk pasien COVID-19.

20 Warga Reaktif COVID-19 Usai Kegiatan Rizieq Shihab di Megamendung
Indonesia
20 Warga Reaktif COVID-19 Usai Kegiatan Rizieq Shihab di Megamendung

Sebanyak 20 orang dinyatakan reaktif COVID-19 pasca-acara Rizieq Shihab di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Megamendung.

Dinkes DKI Klaim Tidak Ada Kerugian Negara Dalam Pengadaan Masker 2020
Indonesia
Dinkes DKI Klaim Tidak Ada Kerugian Negara Dalam Pengadaan Masker 2020

Hasil temuan BPK tersebut tidak ada kejanggalan ataupun penyalahgunaan anggaran yang dilakukannya.

Bersiap Vaksinasi, Jabar Latih 11 Ribu Vaksinator COVID-19
Indonesia
Bersiap Vaksinasi, Jabar Latih 11 Ribu Vaksinator COVID-19

Pemda Provinsi Jabar terus memperkuat persiapan logistik vaksinasi COVID-19. Mulai dari cold chain, cold room, alat pemantau suhu, vaccine carrier, cold box, sampai kendaraan pendingin.

Peluang Anies Ikut Pilpres 2024 Dinilai Berat
Indonesia
Peluang Anies Ikut Pilpres 2024 Dinilai Berat

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai salah satu nama yang disebut-sebut bakal ikut bertarung di Pilpres 2024.

Empat Kali Anies Ajukan Jual Saham Bir Tapi Dicuekin DPRD DKI
Indonesia
Empat Kali Anies Ajukan Jual Saham Bir Tapi Dicuekin DPRD DKI

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sudah mengajukan sebanyak empat kali ke DPRD perihal penjualan saham minuman keras (miras) di PT Delta. Namun hingga kini belum ada jawaban dari Legislator DKI itu.