Kakorlantas Tarik Ucapan Bolehkan Mudik Sebelum Tanggal 6 Mei Kakorlantas Istiono. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kakorlantas Polri Irjen Istiono menariki ucapannya yang telah mempersilakan masyarakat mudik sebelum 6 Mei 2021. Pihaknya mengaku justru tidak merekomendasikan hal itu karena adanya aturan karantina yang diberlakukan di tiap daerah.

"Pada hakekatnya sebelum tanggal 6 Mei tidak direkomendasikan untuk mudik mendahului," kata Istiono dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (16/4).

Baca Juga:

Mudik Dilarang, Angkutan Penghubung Antar Daerah Soloraya Tetap Beroperasi

Menurut Istiono, sesuai Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 dan Upaya Pengendalian Penyebaran COVID-19 selama Bulan Suci Ramadan mengatur soal fungsi penanganan yang mewajibkan pendatang melaksanakan karantina selama 5x24 jam.

Kecuali untuk tujuan bekerja, perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka keluarga meninggal dunia, ibu hamil yang didampingi dua anggota keluarga untuk kepentingan bersalin.

"Jadi tidak direkomendasikan karena wilayah tujuan mudik menyiapkan karantina selama lima hari sesuai SE Nomor13 Tahun 2021 dari Satgas Covid-19," kata Istiono.

Sebelumnya, Istionomem persilakan masyarakat mudik sebelum 6 Mei 2021 dan akan memperlancar arus lalul intas.

Pemudik. (Foto: Antara)
Pemudik. (Foto: Antara)

Korlantas menyiapkan 333 titik penyekatan di sejumlah jalur seperti jalan tol, jalur arteri, jalan utama, hingga jalan tikus. Penyekatan dimulai dari tanggal 6-17 Mei 2021.

Menurut Istiono, penyekatan dan larangan mudik tersebut untuk mencegah penularan COVID-19. Berkaca pada tahun sebelumnya terjadi peningkatan angka kasus seusai liburan panjang.

"Kami sekat itu, yang berbahaya ini kan berkumpul bersama-sama, kerumunan bersama-sama. Ini akan meningkatkan penyebaran COVID-19, ini harus diantisipasi bersama," kata Istiono. (Knu)

Baca Juga:

Pemerintah Diharap Konsisten Tegakkan Aturan Larangan Mudik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub DKI akan Datang Rapat Paripurna Hak Interpelasi Formula E
Indonesia
Wagub DKI akan Datang Rapat Paripurna Hak Interpelasi Formula E

"Kami eksekutif di undang ya kami akan datang," kata Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria

Jelang Pensiun, Kapolri Idham Azis Berikan 46 Perwira Kenaikan Pangkat Jenderal
Indonesia
Jelang Pensiun, Kapolri Idham Azis Berikan 46 Perwira Kenaikan Pangkat Jenderal

Khusus mereka yang berada di luar struktur Polri, Idham Azis juga menekankan untuk dapat menjalankan tugas dengan baik.

Gara-gara Langgar Prokes, Enam Turis Bali Apes Didenda Rp1 Juta
Indonesia
Gara-gara Langgar Prokes, Enam Turis Bali Apes Didenda Rp1 Juta

Enam orang warga negara asing (WNA) di Bali didenda sebesar Rp1 juta karena melanggar protokol kesehatan.

Sepanjang Larangan Mudik, KRL Yogyakarta-Solo Angkut 48.572 Penumpang
Indonesia
Sepanjang Larangan Mudik, KRL Yogyakarta-Solo Angkut 48.572 Penumpang

Sepanjang diberlakukan larangan mudik tanggal 6-7 Mei, KRL telah mengangkut sebanyak 572 orang penumpang.

Jokowi dan Yusril Bahas Pembangunan Area Komersil di Ibu Kota Negara Baru
Indonesia
Jokowi dan Yusril Bahas Pembangunan Area Komersil di Ibu Kota Negara Baru

Yusril akan membantu presiden mendalami berbagai persoalan hukum terkait IKN yang saat ini rancangan undang-undangnya tengah dibahas di DPR.

Pemprov DKI Pertimbangkan Tarik Rem Darurat
Indonesia
Pemprov DKI Pertimbangkan Tarik Rem Darurat

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memikirkan menarik rem darurat dan kembali ke PSBB ketat dalam meredam kasus COVID-19 yang semakin mengkhwatirkan.

Selama Bersandar di Babel, KRI Semarang-594 Produksi 41 Tabung Oksigen Ukuran 6m3
Indonesia
Selama Bersandar di Babel, KRI Semarang-594 Produksi 41 Tabung Oksigen Ukuran 6m3

Kehadiran KRI Semarang-594 sangat membantu Kabupaten Belitung dalam menghadapi dan melewati krisis oksigen

Pemprov DKI Godok Sanksi Oknum Guru Penyebar Informasi Hoaks
Indonesia
Pemprov DKI Godok Sanksi Oknum Guru Penyebar Informasi Hoaks

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan tengah menggodok sanksi untuk oknum guru SDN di Jakarta Selatan yang menyebarkan berita bohong atau hoaks.

Pembebasan Pajak Beli Rumah Geliatkan Sektor Properti
KPR
Pembebasan Pajak Beli Rumah Geliatkan Sektor Properti

Dalam jangka menengah juga dapat menggeliatkan kembali sektor properti dan memulihkan perekonomian secara keseluruhan.

Tjahjo Pantau Pakaian Pegawai Pemerintah
Indonesia
Tjahjo Pantau Pakaian Pegawai Pemerintah

"Seluruh ASN diwajibkan berpakaian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pusat dan juga pada instansi masing-masing," ujar Menteri Tjahjo.