Kaji Alasan Bolehkan Warga di Bawah 45 Tahun Beraktivitas Kerja, Pemerintah: Tumpuan Keluarga dan Produktif Arsip Foto. Calon penumpang menunggu kedatangan KRL di Stasiun Manggarai, Jakarta, Selasa (14/4/2020). (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

MerahPutih.com - Pemerintah mempertimbangkan pelonggaran aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Salah satunya dengan mengizinkan warga berusia 45 tahun ke bawah untuk kembali bekerja.

Juru Bicara Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan, umur 45 tahun ke bawah punya imunitas tinggi.

Baca Juga:

Pemprov DKI Imbau THR Direksi, Komisaris dan Karyawan BUMD Dialokasikan Tangani Corona

"Kalau lihat data kematian 45 tahun ke atas dan 65 tahun ke atas," kata Yuri di Gedung BNPB, Selasa (12/5).

Yuri mengatakan umur 45 tahun merupakan tumpuan keluarga. Dia menegaskan pemerintah masih mengkaji teknis agar warga bisa bekerja kembali.

"45 tahun ke bawah tenaga produktif, di samping punya imunitas tinggi, juga tumpuan harapan keluarga," katanya.

Meski demikian, Yuri mengatakan bukan berarti akan dibebaskan sepenuhnya. Dia mengatakan tidak mengekang tapi juga tidak membebaskan secara penuh.

"Tentunya kita tidak akan mengekang sepenuhnya, bukan berarti membebaskan," ujarnya.

A screen grab of a virtual press briefing conducted by government spokesperson for COVID-19 handling, Achmad Yurianto, on Monday (May 11, 2020). (ANTARA/Dewanto Samodro)
Juru Bicara Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto. (ANTARA/Dewanto Samodro)

Pemerintah juga tidak melakukan relaksasi PSBB melalui pelonggaran larangan penerbangan.

Yurianto menegaskan, kebijakan terhadap penerbangan di Indonesia bukanlah bentuk dari relaksasi PSBB.

Pengecualian penerbangan hanya untuk perjalanan dinas terkait kesehatan dan logistik, bukan untuk penerbangan secara umum.

"Ini sama sekali bukan relaksasi PSBB. PSBB tetap kita jalankan dengan disiplin," kata Yuri.

PSBB sempat berdampak pada pengiriman sampel spesimen tes COVID-19, obat-obatan, hingga tenaga medis. Padahal, penanganan COVID-19 harus terus dilaksanakan.

"Salah satu dampaknya adalah pengiriman spesimen dari pengambilan sampel yang dilaksanakan di daerah lain yang kebetulan jauh dengan pusat pemeriksaan laboratorium jadi terhambat. Pengiriman obat, pengiriman alat, dan sebagainya untuk kepentingan penanggulangan COVID-19 menjadi terhambat," tutur Yuri.

Baca Juga:

Hindari Data Ganda, KPK Ingatkan 3 Pemda di Jawa Barat Tuntaskan Pendataan

Pemerintah kemudian membuat aturan pengecualian dalam PSBB karena mengalami masalah dalam pengiriman logistik penanganan COVID-19 dan mobilitas tenaga medis-relawan penanganan COVID-19.

Orang yang melakukan perjalanan dinas karena penanganan COVID-19 diperbolehkan untuk terbang antardaerah. Pengecualian larangan PSBB juga berlaku untuk penerbangan pengiriman logistik.

Atas dasar inilah pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan pengecualian kepada kelompok barang dan orang yang memang karena tugasnya dalam rangka mempercepat penanganan COVID-19 diizinkan untuk melaksanakan penerbangan perjalanan dinas.

"Sekali lagi, perjalanan dinas," tutur Yuri. (Knu)

Baca Juga:

Gugus Tugas: Pekerja di Bawah Usia 45 Tahun Hanya Boleh Beraktivitas di 11 Bidang Usaha

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Buruh Bakal Mogok Kerja Nasional, Pengusaha Ingatkan Sanksi
Indonesia
Buruh Bakal Mogok Kerja Nasional, Pengusaha Ingatkan Sanksi

Apindo mengeluarkan imbauan kepada pekerja terkait ketentuan tentang mogok kerja termasuk sanksi yang dapat dijatuhkan jika dilakukan tidak sesuai ketentuan khususnya di UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dewas Buka-bukaan 2 OTT Awal Tahun Masih Pakai UU KPK Lama
Indonesia
Dewas Buka-bukaan 2 OTT Awal Tahun Masih Pakai UU KPK Lama

Dewas sendiri berlum memiliki organ karena Perpres tentang organ dewas baru turun

Panglima TNI dan Kapolri Pastikan Perayaan Natal di Ibu Kota Aman
Indonesia
Panglima TNI dan Kapolri Pastikan Perayaan Natal di Ibu Kota Aman

Panglima dan Kapolri mengunjungi sejumlah gereja dalam rangka mengecek pengamanan Natal dan tahun baru di Ibu Kota Jakarta.

Nyaris 700 WNI Terdata Gabung ke ISIS
Indonesia
Nyaris 700 WNI Terdata Gabung ke ISIS

Menkopolhukam Mahfud MD menyebutkan data warga negara Indonesia (WNI) yang pernah menjadi kombatan ISIS terus bertambah.

Tahapan Pengadaan dan Produksi Vaksin COVID-19 di Bio Farma
Indonesia
Tahapan Pengadaan dan Produksi Vaksin COVID-19 di Bio Farma

Dalam jangka panjang, Bio Farma mengembangkan vaksin Merah-Putih yang berkolaborasi dengan Lembaga Biomolekuler Eijkman yang akan menggunakan strain virus asli Indonesia.

Sindir Jokowi, Fadli Zon: Peristiwa Lord M Nuh Refleksi Kekacauan Kebijakan Publik
Indonesia
Sindir Jokowi, Fadli Zon: Peristiwa Lord M Nuh Refleksi Kekacauan Kebijakan Publik

Fadli Zon menganggap acara lelang dalam konser amal virtual bertajuk "Bersama Melawan Corona" itu tetap menghibur.

Mabes Polri Sebut Benny Wenda Tengah Memprovokasi Warga Papua
Indonesia
Mabes Polri Sebut Benny Wenda Tengah Memprovokasi Warga Papua

Polri merespons pernyataan aktivis Benny Wenda soal pembentukan pemerintahan Papua.

 FAKTA Keluhkan Lambannya Pemprov DKI Tangani Banjir
Indonesia
FAKTA Keluhkan Lambannya Pemprov DKI Tangani Banjir

"Kelihatan bahwa Anies Baswedan dan aparat pemprov Jakarta tidak siap dan tidak menjalankan manajemen penanganan bencana.

 Sebanyak 8229 Kepala Keluarga di Kota Yogyakarta Terima Bansos
Indonesia
Sebanyak 8229 Kepala Keluarga di Kota Yogyakarta Terima Bansos

"BST kami berikan pada warga miskin yang pernah masuk dalam data keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial (KSJPS) Kota Yogyakarta 2018 tetapi tidak masuk dalam data KSJPS 2019," jelas Heroe

Hotel Berbintang di Manado Mulai Terpengaruh Virus Corona
Indonesia
Hotel Berbintang di Manado Mulai Terpengaruh Virus Corona

Tidak ada lagi pesanan kamar seperti yang sudah terjadi dalam satu tahun belakangan ini sejak pelaranga terbang akibat corona.