Kaitkan Dugaan Suap Wahyu KPU dengan Hasil Pilpres 2019, PDIP: Itu Orang Frustrasi Politisi PDIP Kapitra Ampera. (Foto: merahputih.com/Fadli)

MerahPutih.Com - Sejumlah pihak mengaitkan kasus dugaan suap proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR 2019-2024 dari PDIP yang menyeret nama Komisioner KPU Wahyu Setiawan dengan Pilpres 2019. Mereka beranggapan kasus tersebut membuka kemungkinan oknum KPU juga ikut 'bermain' memenangkan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Politisi PDIP Kapitra Ampera mengatakan, yang mengaitkan kasus Wahyu dengan pilpres adalah orang-orang yang frustrasi yang selalu mencari celah untuk menyerang Jokowi. Apalagi, lanjutnya, setelah melihat Jokowi dan rivalnya di pilpres Prabowo Subianto kini telah bersatu, pihak-pihak itu makin frustrasi.

Baca Juga:

KPK Harus Jadikan Kasus Suap Wahyu KPU Pintu Masuk Bongkar Korupsi Penyelenggara Pemilu

"Itu adalah orang-orang yang frustrasi. Kalau orang frustasi itu nggak perlu move on. Mereka itu kan mencari opportunity, mencari kesempatan, maka dia pakai. Apa pun dikait-kaitkan. Apalagi lawan sudah menjadi kawan, jadi tidak ada lagi oposisi, yang ada sahabat," kata Kapitra kepada wartawan, Senin (13/1).

Politisi PDIP Kapitra Ampera sebut orang fruttrasi yang kaitkan suap Wahyu KPU dengan hasil Pilpres 2019
Kapitra Ampera dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto (MP/Fadhli)

"Jadi betapa frustasinya orang-orang itu. Orang-orang yang sudah frustrasi menjadi tambah frustasi, maka dia lihatnya celah ini dia masuk. Tapi dia terjebak sendiri dalam kefrustasian itu. Mudah-mudahan dia nggak sampai bunuh diri," sambungnya.

Kapitra menegaskan, anggapan demikian tidak masuk akal karena PDIP tidak mungkin kongkalikong dengan KPU soal pilpres. Pasalnya, dalam proses PAW DPR di daerah pemilihan Sumatera Selatan I saja yang kini menjadi polemik, KPU menolak nama caleg Harun Masiku yang diajukan PDIP menggantikannya Nazarudin Kiemas yang meninggal Februari 2019 lalu.

Padahal, lanjutnya, pengajuan nama Harun oleh PDIP mengacu pada hasil Judicial Review (JR) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 di mana permohonan PDIP dikabulkan sebagian oleh MA. Selain itu ada juga Fatwa dari MA yang pada pokoknya memohon kepada KPU untuk melaksanakan PAW dari Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Namun pengajuan itu ditolak oleh KPU dengan alasan karena berpegang dasar Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu. Aturan itu menyebut jika ada caleg meninggal, posisinya diganti dengan caleg dari partai dan daerah pemilihan yang sama dengan perolehan suara di urutan berikutnya. Sehingga KPU menetapkan caleg Riezky Aprilia sebagai anggota DPR terpilih menggantikan Nazarudin.

Baca Juga:

Masinton Curigai Kedatangan Penyidik KPK ke Kantor DPP PDIP Bermotif Politis

"Kita lihat indikatornya begini, partai saja sudah benar saja ditolak oleh KPU. Kan si Harun Masiku itu ditolak. Itu yang diajukan Rizki, tidak sesuai dengan surat permohonan dari PDIP. Kalau PDIP punya kedekatan dengan KPU tentu dia nggak tolak, ini KPU kan menolak. Masalah kecil saja ditolak apalagi yang besar. Ia kan?" ungkap Kapitra.

"Itu sudah ada payung hukumnya, partai mengajukan surat supaya Harun Masiku PAW. Ternyata ditolak oleh KPU sampai tiga kali meskipun ada undang-undang, ada fatwa Mahkamah Agung. Jadi bagaimana mungkin bahwa ada kongkalikong partai dengan KPU, nggak masuk akal, itu tidak benar," pungkas aktivis gerakan 212 itu.(Knu)

Baca Juga:

Hasto Tegaskan PAW Adalah Kedaulatan Parpol Yang Legal

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
India Catat Angka Tertinggi, 49.000 Kasus COVID-19 dalam Sehari
Dunia
India Catat Angka Tertinggi, 49.000 Kasus COVID-19 dalam Sehari

Dilaporkan juga situasi kekurangan obat-obatan di rumah sakit sejumlah negara bagian.

Ucapan Puan Soal 'Pancasilais' Dinilai Bentuk Antisipasi Ancaman Nasionalisme
Indonesia
Ucapan Puan Soal 'Pancasilais' Dinilai Bentuk Antisipasi Ancaman Nasionalisme

Ini agar tidak memberi ruang sedikitpun kepada kelompok manapun yang mencoba-coba mengkhianati negara Pancasila

DPR Desak Jokowi Masukkan Protokol Kesehatan di Perppu COVID-19
Indonesia
DPR Desak Jokowi Masukkan Protokol Kesehatan di Perppu COVID-19

Hal itu sangat penting agar bisa dijadikan panduan masyarakat dalam mencegah penularan COVID-19 dan bisa dijadikan dasar hukum aparat dalam menindak bagi yang melanggar protokol kesehatan.

Golkar Bocorkan Cara Gibran Maju di Pilwalkot Solo Meski Tak Dapat Restu PDIP
Indonesia
Tarung Bebas Sarah Vs Nur Azizah di Pilwakot Tangerang Selatan
Indonesia
Tarung Bebas Sarah Vs Nur Azizah di Pilwakot Tangerang Selatan

Menurut Ujang, akan terjadi pertarungan bebas dengan menggunakan kekuatan yang berada di belakang layar dari para masing-masing calon.

FH UGM Nilai Pembubaran Rencana Diskusi Soal Pemberhentian Presiden Bentuk Teror untuk Dunia Pendidikan
Indonesia
FH UGM Nilai Pembubaran Rencana Diskusi Soal Pemberhentian Presiden Bentuk Teror untuk Dunia Pendidikan

Diskusi berjudul "Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan" berujung pembatalan.

Mengenal Lebih Dalam Uang Kertas Pecahan Rp 75.000
Indonesia
Mengenal Lebih Dalam Uang Kertas Pecahan Rp 75.000

UPK 75 Tahun RI juga sekaligus simbol kebangkitan dan optimisme dalam menghadapi tantangan termasuk dampak pandemi COVID-19

Ini Sektor yang Tetap Berjalan Selama Penerapan PSBB di Jakarta
Indonesia
Ini Sektor yang Tetap Berjalan Selama Penerapan PSBB di Jakarta

PSBB berlaku selama 14 hari dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan di suatu daerah.

JakPro Sebut Desain Awal Revitalisasi TIM Tak Ada Pembangunan Hotel
Indonesia
JakPro Sebut Desain Awal Revitalisasi TIM Tak Ada Pembangunan Hotel

JakPro buka suara mengenai polemik pembangunan hotel bintang lima dalam rencana revitalisasi kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM).

Wah, Puncak Bogor Bakal Dilengkapi Rest Area  Seluas 7 Hektar
Indonesia
Wah, Puncak Bogor Bakal Dilengkapi Rest Area Seluas 7 Hektar

Pembangunan rest area ini, kata Basuki, merupakan bagian dari program penataan kawasan Puncak bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor .