Kadiv Propam Minta Maaf ke Kapolri Terkait Kelakuan Buruk Anak Buahnya Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo. Foto: Dok. Pribadi

MerahPutih.com - Kelakuan buruk sejumlah oknum anggota polisi dalam beberapa bulan terakhir mendapatkan perhatian serius dari Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo

Ia pun menyampaikan permintaan maaf kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait dengan adanya kejadian memalukan tersebut.

Baca Juga

Polisi Bongkar Jaringan Mafia Tanah Intimidasi Warga di Jakarta Pusat

"Kami menyampaikan permohonan maaf kepada bapak Kapolri terhadap pelaksanaan tugas yang belum maksimal dari Divisi Propam Polri dan jajaran," kata Sambo saat Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Divisi Propam Polri di Ruang Pertemuan Utama (Rupatama) Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (13/4).

Sambo memaparkan, peningkatan jumlah pelanggaran oleh anggota itu terjadi dari sisi kualitas maupun kuantitas dalam beberapa tahun terakhir.

Dari data yang ditampilkan, Sambo mengungkapkan bahwa, pelanggaran disiplin sepanjang 2018 terjadi sebanyak 2.417, kemudian meningkat 3,6 persen pada 2019 menjadi 2.503.

Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo

Akan tetapi, pada 2020 pelanggaran meningkat menjadi 3.304 atau bertambah 32 persen. Kemudian, untuk pelanggaran kode etik profesi polri (KEPP) pada 2018 mencapai 1.203.

Angka itu, kata Sambo, sempat menurun pada 2019 menjadi 1.021 atau berkurang 15 persen. Hanya saja, kemudian meningkat tajam pada 2021 menjadi 2.081 atau lebih dari 100 persen. Terakhir, pelanggaran pidana dari 1.036 pada 2018.

Kemudian menjadi 627 pelanggaran pada 2019 dan bertambah kembali menjadi 1.024 pada 2020. Peningkatan tajam, terjadi pada 2020 kemarin.

Divisi Propam Polri bersama tim independen dari akademisi sedang berlangsung pelaksanaan penelitian dan survei tentang penyebab meningkatkan pelanggaran anggota Polri.

"Sehingga dengan data yang tepat," ujar Sambo.

Selanjutnya, kata Ferdy, tim akan mengidentifikasi jenis pelanggarannya dan memetakan bentuk pelanggaran yang paling signifikan dilakukan oleh anggota Polri.

Selanjutnya sasaran jangka panjang, untuk mengukur efektivitas program mitigasi yang telah dilakukan oleh Propram.

"Kemudian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dan apa yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran," jelas dia.

Ferdy menekankan, yang tidak kalah penting adalah upaya menciptakan formula yang tepat dalam rangka antisipasi dan upaya pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri.

"Dan melakukan mitigasi pelanggaran yang dilakukan anggota Polri," tutup Ferdy. (Knu)

Baca Juga

Polisi Tegaskan Instruksi Kapolri Hanya untuk Media Internal Bukan Media Nasional

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tangani COVID-19 di 2021, Muhammadiyah Minta Jokowi Bikin Kebijakan Komprehensif
Indonesia
Tangani COVID-19 di 2021, Muhammadiyah Minta Jokowi Bikin Kebijakan Komprehensif

Pemerintah agar mengajak para ahli ekonom dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Uji Praklinis Vaksin Merah Putih ke Hewan Dilakukan Desember
Indonesia
Uji Praklinis Vaksin Merah Putih ke Hewan Dilakukan Desember

Vaksin COVID-19 Merah Putih hasil riset Universitas Airlangga (Unair) akan diujicobakan ke hewan pada Desember 2020, melalui uji validasi dan uji praklinis.

KPK Garap Lima Saksi Dalami Kasus Suap Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Garap Lima Saksi Dalami Kasus Suap Edhy Prabowo

Kelima orang saksi akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka EP

Anies Kucurkan Dana Rp983 Miliar untuk Formula E
Indonesia
Anies Kucurkan Dana Rp983 Miliar untuk Formula E

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat Pemprov DKI telah menyetorkan uang sebesar Rp983,31 miliar kepada Formula E Operations (FEO) terkait penyelenggaraan Formula E.

Terdakwa Kasus Keterangan Palsu Kabur Saat Akan Dieksekusi Kejari Jakut
Indonesia
Terdakwa Kasus Keterangan Palsu Kabur Saat Akan Dieksekusi Kejari Jakut

Seorang terdakwa kasus dugaan keterangan palsu bernama Norman alias Ameng dikabarkan menghilang saat akan dieksekusi Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara.

 [Hoaks atau Fakta]: 9,8 Juta Warga Dapat Perpanjangan Bansos Rp 1,2 Juta
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: 9,8 Juta Warga Dapat Perpanjangan Bansos Rp 1,2 Juta

Bantuan yang bernilai Rp 1,2 juta seperti yang dituliskan di dalam judul artikel, adalah bantuan dari pemerintah berupa BLT UMKM.

Jokowi Diminta Temui Ombudsman dan Komnas HAM Bahas Polemik TWK
Indonesia
Jokowi Diminta Temui Ombudsman dan Komnas HAM Bahas Polemik TWK

Jokowi diminta mengagendakan pertemuan dengan Ombudsman RI dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebelum mengambil sikap terkait tes wawasan kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Anak Buah Bekas Mensos Juliari Akui Perintahkan Hapus Data Pengadaan Bansos
Indonesia
Anak Buah Bekas Mensos Juliari Akui Perintahkan Hapus Data Pengadaan Bansos

Perintah ini disampaikan Victorious usai Komisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada dua pejabat Kemensos Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono.

Selesai Diperiksa, Abu Janda Bawa Pulang Lagi Tas Berisi Pakaian
Indonesia
PKS Nilai Penistaan dan Tindakan Marcon Menyakitkan Umat Islam
Indonesia