Kadin Nilai Langkah Pemerintah Salurkan BLT BBM Sangat Tepat Dokumentasi. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid, ANTARA/HO-Kadin Indonesia/am.

MerahPutih.com - Pemerintah telah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Sabtu (3/9) lalu. Kemudian sebagai kompensasi, disalurkan bantuan sosial (bansos) atau bantuan langsung tunai (BLT) guna mengurangi dampak kenaikan tersebut.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai, langkah pemerintah mengalokasikan 25 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk BLT guna mengurangi dampak kenaikan harga BBM sudah tepat.

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menyatakan hal itu agar Indonesia bisa keluar dari jeratan subsidi bahan bakar minyak yang buruk untuk lingkungan.

Baca Juga:

Catat! Jadwal Pencairan BLT BBM di Kota Bandung

"Selain itu dana subsidi BBM yang sebesar itu akan berdampak besar bagi masa depan jika dialokasikan untuk membangun 200 ribu SD (sekolah dasar), 40 ribu Puskesmas dan 3 ribu rumah sakit di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar)," katanya di Jakarta, Senin (12/9), dikutip Antara.

Saat ini, tambahnya, untuk mencegah dampak sosial bagi kelompok masyarakat rentan, pemerintah menggelontorkan BLT untuk keluarga pra-sejahtera, kelompok rentan seperti nelayan dan petani dan masyarakat miskin serta bantuan subsidi upah (BSU) bagi karyawan untuk menjaga daya beli serta mobilitas mereka.

"Adapun pemerintah sendiri menambah alokasi bansos sebesar Rp 24,17 triliun tahun ini. Itu sangat tepat,” katanya.

Dari sudut dunia usaha, Arsjad mengakui kenaikan harga BBM pastinya akan menimbulkan kenaikan harga di beberapa sektor terutama transportasi dan logistik. Akibat biaya logistik yang naik, barang dan jasa juga akan terkerek naik terutama di UMKM yang ketergantungan akan BBM tinggi.

Secara persentase kenaikan BBM bersubsidi Pertalite sebesar 30 persen dan solar 32 persen, tambahnya, dengan kontribusi BBM terhadap inflasi sebesar 4 persen pada Juli 2022, maka penyesuaian kenaikan harga produk sekitar 12-13 persen dari harga semula.

Dikatakannya, industri berskala besar dan sedang tidak akan terlalu terdampak karena menggunakan BBM nonsubsidi. Namun, untuk skala UMKM tentu akan langsung menyesuaikan, sehingga perlu insentif seperti subsidi bunga KUR, insentif pajak hingga permodalan.

Baca Juga:

Gibran Siap Salurkan BLT BBM, Totalnya Capai Rp 14 Miliar

Pasca-pengumuman kenaikan BBM, kelompok buruh dan serikat pekerja langsung bereaksi dengan menggelar unjuk rasa, menanggapi hal ini, Arsjad menilai peraturan mengenai kenaikan gaji sudah tertuang dalam PP No 36 tahun 2021.

Menurut dia, penentuan upah minimum untuk tahun 2023 dinilai akan lebih sulit, selain karena besaran kenaikan terbilang kecil juga harus memperhitungkan dampak inflasi akibat kenaikan BBM.

"Produktivitas perusahaan terancam mengalami penurunan, sementara tingkat upah mendesak untuk dinaikkan. Oleh sebab itu, bantuan sosial berupa BLT, BPNT, PKH dan insentif pada UMKM agar dapat memperkecil efek pada penurunan daya beli masyarakat. Pemerintah harus menaikkan upah minimum sejalan dengan inflasi yang melonjak," katanya.

Untuk rencana jangka panjang, menurut dia, ketergantungan pada BBM subsidi harus dilepas secara perlahan karena dunia global sudah mulai bergerak menuju energi baru dan terbarukan yang lebih baik untuk keberlangsungan lingkungan dan dunia usaha.

Dikatakannya Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang bisa dijadikan sumber energi baru terbarukan seperti geothermal, angin, surya, hidro dan beberapa sumber mineral seperti nikel sudah seharusnya berada di garda terdepan untuk proses transisi energi terbarukan.

Jangan sampai APBN kita terus tergerus untuk subsidi energi fosil yang sudah ditinggalkan negara-negara maju, tambahnya, APBN untuk sektor energi harus digunakan ke masa depan dengan membangun ekosistem ekonomi hijau seperti industri kendaraan listrik serta ekonomi digital dengan membangun infrastruktur digital.

"Tentunya transisi ini harus didukung dengan kebijakan fiskal lainnya seperti insentif dan pengurangan pajak pada pelaku usaha di bidang energi terbarukan agar transisi energi bisa dipercepat," katanya. (*)

Baca Juga:

Warga Bandung Mulai Terima Rp 500 Ribu BLT BBM dan Sembako

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Partai Ummat Jadi Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 24
Indonesia
Partai Ummat Jadi Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 24

Partai Ummat tidak lolos verifikasi faktual di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Polisi Bongkar Jual Beli BBM Bersubsidi Secara Ilegal di Jateng
Indonesia
Polisi Bongkar Jual Beli BBM Bersubsidi Secara Ilegal di Jateng

Tindak pidana tersebut dilakukan para tersangka sejak tahun 2021 dengan pendapatan yang diraup dari kejahatannya mencapai Rp 4 miliar.

78 Adegan Diperagakan Tersangka saat Rekonstruksi  Pembunuhan Brigadir J
Indonesia
78 Adegan Diperagakan Tersangka saat Rekonstruksi Pembunuhan Brigadir J

Rekonstruksi itu dihadiri kelima orang tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, yakni Irjen Polisi Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer, Bripka Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Candrawathi (istri Ferdy Sambo).

Jepang Akan Survei IKN Nusantara
Indonesia
Jepang Akan Survei IKN Nusantara

Berdasarkan permohonan Menteri MLIT, JICA telah mengajukan surat kepada Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga untuk melakukan survei di IKN pada akhir November ini.

7 Layanan Internet yang Diblokir Kominfo
Indonesia
7 Layanan Internet yang Diblokir Kominfo

Terhitung mulai Sabtu (30/7), sejumlah platform seperti Steam, Epic Games Store, PayPal, game online Dota, Counter Strike, dan Origin, diblokir oleh Kominfo.

Penghapusan Daya 450 VA dan Pembagian Kompor Listrik Masih Usulan
Indonesia
Penghapusan Daya 450 VA dan Pembagian Kompor Listrik Masih Usulan

Pogram pembangunan pembangkit listrik 35 GigaWatt (GW) yang dicanangkan oleh pemerintah telah membuat PLN mengalami kelebihan daya hingga 6 GW.

Minyak Goreng Subsidi Mulai Langka dan Harga Melebihi HET
Indonesia
Minyak Goreng Subsidi Mulai Langka dan Harga Melebihi HET

Di sejumlah daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur harganya sudah mencapai Rp 16.000 dari HET Rp 14.000 per liter.

Gaji Ke-13 untuk ASN Cair Mulai 1 Juli
Indonesia
Gaji Ke-13 untuk ASN Cair Mulai 1 Juli

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menyatakan akan mencairkan gaji ke-13 untuk ASN dan pensiunan yang juga meliputi tambahan 50 persen tunjangan kinerja mulai 1 Juli 2022.

Obat Gangguan Ginjal Akut dari Jepang Segera Dibagikan Secara Gratis
Indonesia
Obat Gangguan Ginjal Akut dari Jepang Segera Dibagikan Secara Gratis

Pemerintah akan mendistribusikan obat tersebut sesuai yang dibutuhkan kepada seluruh rumah rujukan tingkat provinsi di Indonesia.

Penghapusan Data Kendaraan Bodong, Korlantas Gencarkan Sosialisai Taat Bayar Pajak
Indonesia
Penghapusan Data Kendaraan Bodong, Korlantas Gencarkan Sosialisai Taat Bayar Pajak

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri pun terus mensosialisasikan ke masyarakat soal pentingnya kewajiban pajak.