Kadin Klaim UU Cipta Kerja Untungkan Startup Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani. ANTARA/HO-Kadin Indonesia/pri.

MerahPutih.com - Perusahaan rintisan atau startup diklaim diuntungkan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) terutama pendanaan dari investor.

"Saya melihat prospek startup di Indonesia masih baik dan positif, apalagi sekarang dengan adanya Omnibus Law yang lebih memberikan banyak insentif baik kepada investor domestik maupun asing untuk berinvestasi," kata Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani di Jakarta, Minggu (18/10)

Menurut Rosan, insentif-insentif seperti tax holiday dan tax allowance yang semakin disempurnakan, pasar Indonesia yang sangat besar, serta ditunjang infrastruktur digital besar akan membuat pendanaan startup dari investor tetap menjanjikan.

Baca Juga

Moeldoko: UU Cipta Kerja Berorientasi Masa Depan

"Menurut saya tentu ke depannya pendanaan bagi startup akan tetap menjanjikan," ujarnya dilansir Antara

Sebelumnya Kementerian Keuangan mengungkapkan Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) memberikan kemudahan berusaha yang bagus bagi para pelaku UMKM dan perusahaan rintisan (startup).

Menurut Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo, kriteria UMKM lebih jelas dalam UU Ciptaker ini dengan dibuat tunggal sehingga tidak berserakan seperti sekarang, di mana Kemenkeu terkait pajak memiliki definisi UMKM tersendiri, Bank Indonesia juga punya definisi UMKM tersendiri, Kementerian Koperasi dan UMKM memiliki definisinya sendiri, dan lain-lain.

Kemudian terkait basis data tunggal ini juga dinilai penting guna memastikan layanan lebih mudah diberikan, termasuk bagaimana peningkatan dan pengembangan UMKM dan startup lebih mudah dilakukan.

Pengelolaan terpadu UMKM dilakukan secara tersentralisasi, kemudian kemitraan UMKM dijamin dengan penanaman modal asing dan perusahaan lebih besar agar UMKM lebih menyentuh bisnis inti dan tidak hanya menjadi pemain pinggiran.

Baca Juga

Kegaduhan UU Cipta Kerja karena Buruknya Komunikasi Pemerintah

Bahkan terdapat mandat dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja ini yakni pemerintah wajib memfasilitasi sistem aplikasi pembukuan sehingga para pelaku UMKM dimudahkan. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Bank BCA Bakal PHK Besar-besaran
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bank BCA Bakal PHK Besar-besaran

Fungsi kantor cabang nantinya akan bergeser menjadi fokus layanan-layanan yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi

FOTO: Demo Tolak Omnibus Law Rusuh di Jakarta
Foto
FOTO: Demo Tolak Omnibus Law Rusuh di Jakarta

Ribuan massa aksi yang menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja rusuh saat menyampaikan aspirasinya di jalan M.H Thamrin, Jakarta

Begini Jawaban Nasdem Disinggung Jokowi Cari Muka Terkait Presiden Tiga Periode
Indonesia
Begini Jawaban Nasdem Disinggung Jokowi Cari Muka Terkait Presiden Tiga Periode

Saan Mustopa menegaskan bahwa partainya tidak memiliki niatan mencari muka terkait wacana mengenai amendemen UUD 1945.

PB IDI: Tenaga dan Layanan Kesehatan Harus Ditambah
Indonesia
PB IDI: Tenaga dan Layanan Kesehatan Harus Ditambah

Masyarakat diimbau agar lebih disiplin lagi menjalankan protokol kesehatan

Danrem 172/PWY Ungkap Kendala Evakuasi Helkopter Mi-17 di Pegunungan Bintang
Indonesia
Danrem 172/PWY Ungkap Kendala Evakuasi Helkopter Mi-17 di Pegunungan Bintang

Selain menggerahkan anggota, mereka juga meminta bantuan dari warga yang mengetahui jalan menuju lokasi

Sosialisasikan ATENSI, Kemensos Lakukan Kampanye Nasional Lanjut Usia
Indonesia
Sosialisasikan ATENSI, Kemensos Lakukan Kampanye Nasional Lanjut Usia

Kementerian Sosial Melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial terus berupaya meningkatkan layanan sosial bagi lanjut usia melalui program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI).

  Pilwalkot Solo, PDIP Tak Masalah Jika Lawan Kotak Kosong
Indonesia
Pilwalkot Solo, PDIP Tak Masalah Jika Lawan Kotak Kosong

Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo menegaskan tidak mempersoalkan jika nanti PDIP melawan kotak kosong.

Moeldoko Yakin Pandemi COVID-19 Berhenti Jika Masyarakat Bergotong-Royong
Indonesia
Moeldoko Yakin Pandemi COVID-19 Berhenti Jika Masyarakat Bergotong-Royong

Ia mendorong semua elemen masyarakat untuk aktif menciptakan situasi kondusif

 Pengamat Usul Dewan Pengawas KPK Diisi Aktivis Antikorupsi dan Eks Komisioner KPK
Indonesia
Pengamat Usul Dewan Pengawas KPK Diisi Aktivis Antikorupsi dan Eks Komisioner KPK

"Kalau berada di posisi Dewan Pengawas, dia bisa melihat proses penyidikan dan bagaimana mengungkap kasus korupsi dari dekat dan dia bisa ambil kebijakan, beri feedback dan masukan," ungkap Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini.

PSI Kembali Temukan Anggaran Fantastis yang Diajukan Anak Buah Anies
Indonesia