Kadin Klaim UU Cipta Kerja Untungkan Startup Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani. ANTARA/HO-Kadin Indonesia/pri.

MerahPutih.com - Perusahaan rintisan atau startup diklaim diuntungkan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) terutama pendanaan dari investor.

"Saya melihat prospek startup di Indonesia masih baik dan positif, apalagi sekarang dengan adanya Omnibus Law yang lebih memberikan banyak insentif baik kepada investor domestik maupun asing untuk berinvestasi," kata Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani di Jakarta, Minggu (18/10)

Menurut Rosan, insentif-insentif seperti tax holiday dan tax allowance yang semakin disempurnakan, pasar Indonesia yang sangat besar, serta ditunjang infrastruktur digital besar akan membuat pendanaan startup dari investor tetap menjanjikan.

Baca Juga

Moeldoko: UU Cipta Kerja Berorientasi Masa Depan

"Menurut saya tentu ke depannya pendanaan bagi startup akan tetap menjanjikan," ujarnya dilansir Antara

Sebelumnya Kementerian Keuangan mengungkapkan Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) memberikan kemudahan berusaha yang bagus bagi para pelaku UMKM dan perusahaan rintisan (startup).

Menurut Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo, kriteria UMKM lebih jelas dalam UU Ciptaker ini dengan dibuat tunggal sehingga tidak berserakan seperti sekarang, di mana Kemenkeu terkait pajak memiliki definisi UMKM tersendiri, Bank Indonesia juga punya definisi UMKM tersendiri, Kementerian Koperasi dan UMKM memiliki definisinya sendiri, dan lain-lain.

Kemudian terkait basis data tunggal ini juga dinilai penting guna memastikan layanan lebih mudah diberikan, termasuk bagaimana peningkatan dan pengembangan UMKM dan startup lebih mudah dilakukan.

Pengelolaan terpadu UMKM dilakukan secara tersentralisasi, kemudian kemitraan UMKM dijamin dengan penanaman modal asing dan perusahaan lebih besar agar UMKM lebih menyentuh bisnis inti dan tidak hanya menjadi pemain pinggiran.

Baca Juga

Kegaduhan UU Cipta Kerja karena Buruknya Komunikasi Pemerintah

Bahkan terdapat mandat dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja ini yakni pemerintah wajib memfasilitasi sistem aplikasi pembukuan sehingga para pelaku UMKM dimudahkan. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Selama Pandemi, Transaksi Ikan di Muara Angke Capai Rp1,3 Triliun
Indonesia
Selama Pandemi, Transaksi Ikan di Muara Angke Capai Rp1,3 Triliun

Pada tahun 2020 sampai 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan peningkatan angka konsumsi ikan nasional dari 56,39 kg/kapita/tahun ditahun 2020 menjadi 62,50 kg/kapita/tahun ditahun 2024.

 BREAKING: Rizieq Resmi Tersangka Kasus Kerumunan Hajatan Anaknya
Indonesia
BREAKING: Rizieq Resmi Tersangka Kasus Kerumunan Hajatan Anaknya

Dijerat Pasal 93 tentang kekarantinaan kesehatan di tengah Pandemi COVID-19.

Tri Rismaharini Pensiun Dari Wali Kota Surabaya
Indonesia
Tri Rismaharini Pensiun Dari Wali Kota Surabaya

Dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 23 huruf a pun disebutkan bahwa Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.

MK Diyakini Tolak Permohonan Sengketa Pilkada Surabaya di Putusan Sela
Indonesia
MK Diyakini Tolak Permohonan Sengketa Pilkada Surabaya di Putusan Sela

Ambang batas selisih suara yang bisa diajukan gugatan maksimal 0,5 persen. Sedangkan, Eri-Armuji menang dengan selisih 13,8 persen.

Kini, DPR Bagikan Draf RUU Lewat Email Saat Paripurna
Indonesia
Kini, DPR Bagikan Draf RUU Lewat Email Saat Paripurna

Mekanisme e-parlemen itu telah diluncurkan DPR RI beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 8 Oktober 2020.

[HOAKS atau FAKTA]: MPR Gelar Sidang Istimewa untuk Makzulkan Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: MPR Gelar Sidang Istimewa untuk Makzulkan Jokowi

Channel YouTube 651 SAFA mengunggah video YouTube dengan judul “KABAR HARI INI! MPR DIDESAK GELAR SIDANG ISTIMEWA UTK JKW!!” pada tanggal 21 April 2021.

Bandar Narkoba Tewas saat Ditangkap Polisi
Indonesia
Bandar Narkoba Tewas saat Ditangkap Polisi

Pria berusia 45 tahun itu meninggal dunia di rumah sakit saat polisi tengah mengembangkan kasus penyelundupan narkoba tersebut.

Dorong Anies Pilih Isnawa Jadi Wali Kota Jaksel, Taufik: Supaya Tidak Nyasar
Indonesia
Penurunan Kasus COVID-di Jakarta Berdampak Makin Sepinya RS Darurat Wisma Atlet
Indonesia
Penurunan Kasus COVID-di Jakarta Berdampak Makin Sepinya RS Darurat Wisma Atlet

Tingkat hunian Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran terus mengalami penurunan. Pada Minggu (5/9) pukul 08.00 WIB, jumlahnya hanya tersisa 928 pasien.

Ketua DPD Minta Daerah Lain Tiru DKI Jakarta soal Penanganan Kasus COVID-19
Indonesia
Ketua DPD Minta Daerah Lain Tiru DKI Jakarta soal Penanganan Kasus COVID-19

Pemerintah menyatakan DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur telah melewati puncak kasus COVID-19. Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti, meminta agar keberhasilan tersebut dijadikan contoh bagi daerah lain.