Kades se-Indonesia akan Dukung Jokowi 3 Periode, PKS: Aspirasi Individu Saja Juru Bicara PKS Muhammad Kholid (PKSFoto)

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi rencana kepala desa seluruh Indonesia yang akan mendeklarasikan diri untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode.

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid menyebut, itu hanya sebuah aspirasi individu masing-masing, sehingga tak bisa merepresentasikan suara masyarakat dari daerah yang dipimpinnya.

Baca Juga

Presiden Jokowi Dijadwalkan Hadiri Penyerahan Trofi Juara Bali United

"Teriakan itu tidak mencerminkan suara masyrakat desa. Bisa jadi itu aspirasi individu saja. Jadi tidak bisa merepresentasikan suara dan kehendak masyarakat desa," kata Kholid kepada wartawan, Kamis (31/3).

Kholid meyakini deklarasi itu tak akan diikuti oleh seluruh kepala desa di Indonesia. Sebab, ia menilai masih banyak kepala desa yang taat dengan konstitusi yang berlaku di Tanah Air.

"Saya percaya mayoritas kepala desa taat kepada konstitusi dan menghendaki demokrasi berjalan sesuai dengan konstitusi," ujarnya.

Baca Juga

Survei SMRC: Kepuasan Publik atas Kinerja Jokowi Turun 3 Bulan Terakhir

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Surta Wijaya membeberkan cerita pemicu di balik teriakan tiga periode kepada Presiden Jokowi.

Menurut Surta Wijaya, teriakan tiga periode disampaikan sejumlah pemerintah desa karena merasa senang enam poin yang menjadi aspirasi disetujui Presiden Jokowi.

Bagi Surta Wijaya, Jokowi menjabat sebagai presiden untuk tiga periode sah-sah saja, karena rekam jejaknya untuk kemajuan desa nyata. (Pon)

Baca Juga

Wacana Presiden Tiga Periode, Jokowi: Kita Harus Taat Konstitusi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Survei SMRC: Elektabilitas Prabowo dan Ganjar Seimbang
Indonesia
Survei SMRC: Elektabilitas Prabowo dan Ganjar Seimbang

Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas, mengemukakan bahwa dalam format pertanyaan semi terbuka dengan daftar 43 nama, Prabowo mendapat dukungan 19,7 persen, sementara Ganjar didukung 19,2 persen.

Cyber Army MUI DKI Dianggap Laksanakan Peran Moral, Bukan Konteks Politik
Indonesia
Cyber Army MUI DKI Dianggap Laksanakan Peran Moral, Bukan Konteks Politik

Kalau dia main politik, benar menyimpang dari tupoksinya

Suku Dayak Diminta Tak Terprovokasi Terkait Kasus Edy Mulyadi
Indonesia
Suku Dayak Diminta Tak Terprovokasi Terkait Kasus Edy Mulyadi

Andersius juga meminta masyarakat Kalimantan khususnya suku Dayak agar menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam menanggapi pernyataan Edy Mulyadi cs.

Krisis Diplomasi Berbagai Negara Eropa dan Rusia Kian di Titik Terendah
Dunia
Krisis Diplomasi Berbagai Negara Eropa dan Rusia Kian di Titik Terendah

Serangan Rusia di Ukraina telah menyebabkan ribuan orang kehilangan nyawa atau terluka, hampir empat juta orang mengungsi ke luar negeri.

Libur Akhir Tahun, Ribuan Pekerja Hotel Terkena PHK Kembali Dipekerjakan
Indonesia
Libur Akhir Tahun, Ribuan Pekerja Hotel Terkena PHK Kembali Dipekerjakan

Pemanggilan mulai dilakukan sejak Oktober 2021 dan semakin bertambah banyak di awal Desember 2021.

Yoon Suk Yeol Presiden Baru Korsel, Sosok Jaksa Senior yang Galak ke Korut
Dunia
Yoon Suk Yeol Presiden Baru Korsel, Sosok Jaksa Senior yang Galak ke Korut

Yoon mengawali kariernya sebagai jaksa dengan menangani kasus-kasus kakap pada usia 35 tahun.

[HOAKS atau FAKTA]: Hirup Bubuk Jahe Kering Hilangkan Virus Omicron
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Hirup Bubuk Jahe Kering Hilangkan Virus Omicron

Virus COVID-19 akan masuk ke dalam sel dan melakukan replikasi, kemudian memasuki sel baru dan membuat replika lagi, begitu seterusnya.

Temuan Komnas HAM Tambah Validasi Dugaan Pelanggaran TWK KPK
Indonesia
Temuan Komnas HAM Tambah Validasi Dugaan Pelanggaran TWK KPK

Pelanggaran yang ditemukan Komnas HAM tersebut sangat serius

Juli Ini Bali Batal Dibuka Bagi Wisatawan Asing
Indonesia
Juli Ini Bali Batal Dibuka Bagi Wisatawan Asing

Luhut menyusun sejumlah aturan untuk bisa menekan penularan COVID-19 dengan target penurunan kasus konfirmasi kurang dari 10.000 kasus per hari.

Jokowi Punya Tiga Opsi Regulasi 'Publisher Rights'
Indonesia
Jokowi Punya Tiga Opsi Regulasi 'Publisher Rights'

Dalam dua tahun terakhir, industri pers dinilai mengalami tekanan akibat disrupsi digital