Kades Korupsi Kecil Tak Dipenjara, Pimpinan KPK Harus Serius Baca UU Tipikor Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

MerahPutih.com - Pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata yang menyebut kepala desa yang kedapatan korupsi dalam jumlah kecil tak perlu dipenjara menuai kritik.

Di sela peluncuran Desa Antikorupsi di Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul, DIY, Rabu (1/12), Alex menyebut pengembalian kerugian keuangan ke kas desa dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan memenjarakan kepala desa yang terlibat penyimpangan anggaran.

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Alex, sapaan Alexander Marwata membaca secara utuh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Baca Juga

KPK Nilai Pemenjaraan Kades Terlibat Korupsi Tidak Efektif

"Sepertinya Komisioner KPK tersebut harus benar-benar serius ketika membaca UU Tipikor," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana saat dikonfirmasi, Jumat (3/12).

Kurnia menyebut, pernyataan Alex mengesankan dia tak paham dengan aturan perundang-undangan. Sebab, Pasal 4 UU Tipikor secara tegas menyebutkan bahwa mengembalikan kerugian negara tidak menghapus pidana seseorang.

"Selain itu praktik korupsi tidak bisa dinilai besar atau kecil hanya dengan melihat jumlah uangnya saja," imbuhnya.

Misalnya, kata dia, kepala desa melakukan korupsi puluhan juta. Secara nominal, mungkin kecil, tapi jika dilakukan terhadap sektor esensial maka akan berdampak pada hajat hidup masyarakat desa.

"Jadi, pendapat Marwata itu terlihat menyederhanakan permasalahan korupsi," tegas dia.

Baca Juga

KPK Panggil Anggota DPRD terkait Kasus Cukai yang Jerat Bupati Bintan

Lebih lanjut Kurnia menilai, jika yang dimaksud Alex ingin mendorong restorative justice, pendapat itu keliru. Pasalnya, restorative justice tidak tepat dilakukan terhadap kejahatan kompleks seperti korupsi.

"Terlebih lagi korupsi sudah dikategorikan sebagai extraordinary crime," tutup Kurnia.

Menurut Alex, pemidanaan atau memenjarakan kepala desa yang terlibat korupsi melalui proses pengadilan yang panjang akan membutuhkan uang negara yang besar. Bahkan lebih banyak dibanding apa yang negara peroleh dari pengungkapan kasus penyimpangan keuangan itu sendiri.

Baca Juga

Pembelian Mobil Bupati Hulu Sungai Utara Nonaktif Ikut Ditelisik KPK

Jika ditemukan Kepala Desa yang terlibat korupsi, dia menyarankan yang bersangkutan mengembalikan saja uangnya. Sementara, jika ada ketentuan lain yang mengatur tentang aturan Kepala Desa terlibat korupsi agar dipecat, sudah sejatinya dilakukan pemecatan.

Dia mengatakan upaya pemberantasan korupsi tersebut tidak semata-mata berakhir di pengadilan, atau keberhasilan upaya pemberantasan korupsi dengan ukuran berapa banyak orang yang dipenjarakan. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dampak Siklon Seroja, Sejumlah Wilayah di NTT Masih Terisolir
Indonesia
Dampak Siklon Seroja, Sejumlah Wilayah di NTT Masih Terisolir

"Flores Timur, Lembata, Kota Kupang, Sabu Raijua, Sumba Timur, Alor, dan Malaka, ini yang dampaknya sangat berat. Kota Kupang dan Kabupaten Kupang juga terdampak sangat luar biasa," ujar Josef.

Dicopot Anies, Kepala BPPBJ DKI Buka Suara
Indonesia
Dicopot Anies, Kepala BPPBJ DKI Buka Suara

Bless buka suara soal dirinya yang dicopot Gubernur Anies dari jabatannya dan tengah diperiksa oleh Inspektorat Pemprov DKI.

Pemprov DKI Tanggapi Laporan LBH Jakarta soal Perlindungan Warga Pesisir
Indonesia
Pemprov DKI Tanggapi Laporan LBH Jakarta soal Perlindungan Warga Pesisir

Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko menjelaskan, pencabutan itu untuk menanggapi laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengenai warga pesisir dan pulau-pulau kecil.

Tangkap Pengedar Narkoba, Polisi Temukan Belasan Tabung Oksigen yang Ditimbun
Indonesia
Tangkap Pengedar Narkoba, Polisi Temukan Belasan Tabung Oksigen yang Ditimbun

Tersangka berinisial IF diamankan di daerah Taman Sari, Jakarta Barat, Kamis (22/7) lalu.

KPK Dalami Aliran Suap Ketok Palu Lewat Eks Istri dan Ibu Zumi Zola
Indonesia
KPK Dalami Aliran Suap Ketok Palu Lewat Eks Istri dan Ibu Zumi Zola

Selain Sherin, tim penyidik juga telah memeriksa ibu kandung Zumi Zola

Cara Anies Tutup Celah Pungli di Ibu Kota
Indonesia
Cara Anies Tutup Celah Pungli di Ibu Kota

Unit Pemberantasan Pungutan Liar merupakan kolaborasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dengan Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Kejaksaan Tinggi, Ombudsman, dan Instansi terkait

Tiga Motif Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral Versi Pengamat
Indonesia
Tiga Motif Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral Versi Pengamat

Pelaku meyakini bahwa aksi itu adalah aksi yang benar

Antisipasi Omicron, Pemkot Yogyakarta Gandakan Pelacakan Kontak Erat COVID-19
Indonesia
Antisipasi Omicron, Pemkot Yogyakarta Gandakan Pelacakan Kontak Erat COVID-19

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melipatgandakan pelacakan pada warga yang berkontak erat pasien COVID-19. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah masuknya COVID-19 varian Omicron ke Kota Gudeg.

Kritik Telegram Kapolri, Ketua Jurnalis Jakpus Minta Polisi Berbenah Bukan Ngurusin Pers
Indonesia
Kritik Telegram Kapolri, Ketua Jurnalis Jakpus Minta Polisi Berbenah Bukan Ngurusin Pers

"Harusnya Polisi berbenah menjadi lebih baik, transparan, profesional dan humanis. Bukan malah mengurusi soal teknis peliputan pers yang saat ini sudah baik," jelas Bagja.

Polda Jateng Swab Antigen Ratusan Suporter Pasoepati Nekat Konvoi
Indonesia
Polda Jateng Swab Antigen Ratusan Suporter Pasoepati Nekat Konvoi

Polda Jawa Tengah menindak tegas teehadap ratusan suporter Persis Solo, Pasoepati yang nekat menggelar konvoi dan membuat kerumunan.