Kades Kohod Tangerang Berpotensi Dipenjara Karena Kasus Pagar Laut, Bareskrim: Ada Prosesnya

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 19 Februari 2025
Kades Kohod Tangerang Berpotensi Dipenjara Karena Kasus Pagar Laut, Bareskrim: Ada Prosesnya

Ilustrasi: Pagar laut terbuat dari bambu terpancang sepanjang 1,5 kilometer di perairan Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara. ANTARA/Dokumentasi Pribadi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mabes Polri tak menutup kemungkinan akan menahan Kepala Desa (Kades) Kohod Arisn bersama dengan tiga tersangka kasus pemalsuan sertifikat pagar laut Tangerang lainya.

Tiga tersangka lain tersebut adalah Sekretaris Desa Kohod Ujang Karta dan dua orang lain berinisial SP dan CE selaku penerima kuasa.

Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menjelaskan, penahanan dilakukan jika proses pemeriksaan tersangka telah selesai.

"Kami segera melengkapi mindik (administrasi penyidikan) kemudian setelah melengkapi mindik, kami akan memanggil para tersangka, itu kan by proses ya," ucap Djuhandani kepada wartawan di Jakarta dikutip Rabu (20/2).

Baca juga:

Kades Kohod Arsin Resmi Jadi Tersangka Pemalsuan Sertifikat Pagar Laut Tangerang

Bareskrim Polri kini berkoordinasi dengan keimigrasian guna melakukan pencekalan terhadap Arsin dan tiga tersangka lain dalam kasus ini.

“Kami juga sudah melaksanakan koordinasi dengan imigrasi untuk segera melaksanakan pencekalan kepada para tersangka," kata dia.

Dalam kasus ini, Arsin Cs dinilai terbukti melakukan pemufakatan jahat memalsukan dokumen.

Djuhandhani menerangkan keempat tersangka memalsukan dokumen girik, surat penguasaan fisik bidang tanah, surat tidak sengketa, surat keterangan tanah, hingga surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari Warga Desa Kohod.

Baca juga:

Kades Desa Kohod Palsukan SHGB dan SHM ‘Pagar Laut’ untuk Cari Duit

Selain itu, Arsin bersama Ujang Karta selaku Sekdes Kohod juga memalsukan dokumen milik desa selama periode Desember 2023 hingga November 2024.

Polisi mengatakan berbagai dokumen yang dipalsukan itulah yang kemudian digunakan oleh keempatnya untuk mengajukan permohonan pengukuran Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB).

"Dan permohonan hak kepada Kantor Pertanahan Kab Tangerang hingga terbitlah 260 SHM atas nama Warga Kohod," tuturnya.

Djuhandhani mengatakan dari hasil pemeriksaan itu penyidik kemudian meyakini bahwa keempatnya saling terlibat dan bekerja sama dalam kasus pemalsuan dokumen tersebut.

Ia menambahkan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa pemalsuan dokumen yang dilakukan Arsin Cs itu semata-mata karena faktor ekonomi.

Djuhandhani mengaku penyidik masih terus mendalami besaran keuntungan yang didapat masing-masing tersangka dari hasil pemalsuan dokumen itu. (Knu)

#Pagar Laut Tangerang #Bareskrim #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Bagikan