Kadernya Jadi Tersangka Korupsi, Gerindra Pastikan Hormati Proses Hukum Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. (Foto: MP/Kanugrahan)

MerahPutih.com - Partai Gerindra menghormati proses hukum Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam kasus dugaan suap terkait ekspor benih lobster (benur).

Edhy yang juga menjabat Waketum Gerindra kini dalam proses pengunduran diri. Langkah partai sejalan dengan komitmen Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

Baca Juga:

Edhy Prabowo Coreng Citra Gerindra dan Pemerintah di Mata Rakyat

"Pak Prabowo serta Partai Gerindra tetap berkomitmen dalam pemberantasan korupsi," kata Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/11).

Soal bantuan hukum, Dasco menyebut keluarga Edhy Prabowo secara pribadi sudah menyiapkan sendiri. "Keluarga sudah mempersiapkan tim pengacara untuk mendampingi Pak Edhy," ujar anggota DPR itu.

Baca Juga

Menteri Edhy Mundur Dari Kabinet dan Partai Gerindra

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Edhy dan enam orang lain sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi izin ekspor benih lobster atau benur. Edhy diduga menjadi salah satu pihak penyelenggara negara yang menerima uang perizinan.

Konferensi pers KPK terkait penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan jajaran KKP lain, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Konferensi pers KPK terkait penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan jajaran KKP lain, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Para tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus ini di antaranya selaku penerima suap Edhy Prabowo bersama dua stafsus Menteri KKP Safri dan Andreau Pribadi Misata. Tersangka penerima lainnya pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi, Ainul Faqih dan Amiril Mukminin. Sedangkan, Direktur PT DPP Suharjito ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, dua dari tujuh tersangka yaitu Andreau Pribadi Misata dan Amiril Mukminin belum berhasil diamankan.

Oleh karena itu, Nawawi meminta dua tersangka tersebut menyerahkan diri. "Tersangka agar segera datang menyerahkan diri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi," kata petinggi KPK itu dalam jumpa pers semalam. (Knu)

Baca Juga:

Gerindra Sebut PSI Nyari Panggung Gulirkan Hak Interpelasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jadi Tersangka, Wakil Ketua DPRD Tegal Salah Gunakan Izin Kegiatan
Indonesia
Jadi Tersangka, Wakil Ketua DPRD Tegal Salah Gunakan Izin Kegiatan

Iskandar menjelaskan, awal pengajuan kegiatan dangdutan ini yang diajukan kepada Polsek Tegal Selatan menyebutkan bahwa kegiatan tersebut tidak akan ada panggung sebesar itu dan tidak ada musik.

Wisata Pendakian Gunung Lawu Dibuka Kembali Khusus Bagi Pengunjung Asal Jawa Tengah dan DIY
Indonesia
Wisata Pendakian Gunung Lawu Dibuka Kembali Khusus Bagi Pengunjung Asal Jawa Tengah dan DIY

Jalur pendakian tersebut sekarang mulai dibuka pada tanggal 22 Juni.

Selama Agustus, Sembilan Klaster Ini Bikin Jumlah Kasus COVID-19 di DKI Meroket
Indonesia
Selama Agustus, Sembilan Klaster Ini Bikin Jumlah Kasus COVID-19 di DKI Meroket

Banyak warga yang secara mandiri datang ke fasilitas kesehatan

MPR Keberatan Preman Pasar Jadi Penegak Protokol Kesehatan
Indonesia
MPR Keberatan Preman Pasar Jadi Penegak Protokol Kesehatan

"Realitas kita pasar tradisional itu nggak ada pimpinan, ada yang menyebut kepala keamanannya, ada yang menyebut mandor disitu, ada yang menyebutnya jager, preman. Mereka ini kan setiap hari di sana," ujar Wakil Kepala Kepolisian Gatot.

 KPK Segel Belasan Kendaraan Mewah Diduga Milik Eks Sekretaris MA Nurhadi
Indonesia
KPK Segel Belasan Kendaraan Mewah Diduga Milik Eks Sekretaris MA Nurhadi

"Ada beberapa motor mewah belasan jumlahnya, motor gede. Kemudian ada empat mobil mewah yang terparkir di gudang di sebuah villa yang diduga milik tersangka NHD (Nurhadi)," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri

30 Orang Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc MA Lulus Seleksi Kualitas
Indonesia
30 Orang Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc MA Lulus Seleksi Kualitas

Penetapan kelulusan seleksi kualitas ini berdasarkan rapat pleno anggota KY, Senin (14/9), di Ruang Rapat Pimpinan KY, Jakarta.

Sahkan RUU Ciptaker, Pemerintah dan DPR Dinilai Langgar HAM
Indonesia
Sahkan RUU Ciptaker, Pemerintah dan DPR Dinilai Langgar HAM

"Sementara hak jutaan pekerja kini terancam," jelas Usman

Catat, Indonesia Perpanjang Status Darurat Virus Corona Sampai Lewat Lebaran!
Indonesia
Catat, Indonesia Perpanjang Status Darurat Virus Corona Sampai Lewat Lebaran!

"Iya, benar," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo

Polisi Tunggu Putusan Resmi Anies Soal Pembukaan Bioskop
Indonesia
Polisi Tunggu Putusan Resmi Anies Soal Pembukaan Bioskop

Pemerintah DKI Jakarta akan menerapkan sejumlah aturan di antaranya pemesanan tiket yang semuanya harus dilakukan secara daring dan tidak ada pembelian tiket di lokasi.

 Kebijakan PSBB Pilihan Paling Rasional di Tengah COVID-19
Indonesia
Kebijakan PSBB Pilihan Paling Rasional di Tengah COVID-19

Pertama, tentu saja, untuk menyelamatkan warga negara dari wabah Covid-19.