Kadernya Jadi Tersangka Korupsi, Gerindra Pastikan Hormati Proses Hukum Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. (Foto: MP/Kanugrahan)

MerahPutih.com - Partai Gerindra menghormati proses hukum Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam kasus dugaan suap terkait ekspor benih lobster (benur).

Edhy yang juga menjabat Waketum Gerindra kini dalam proses pengunduran diri. Langkah partai sejalan dengan komitmen Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

Baca Juga:

Edhy Prabowo Coreng Citra Gerindra dan Pemerintah di Mata Rakyat

"Pak Prabowo serta Partai Gerindra tetap berkomitmen dalam pemberantasan korupsi," kata Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/11).

Soal bantuan hukum, Dasco menyebut keluarga Edhy Prabowo secara pribadi sudah menyiapkan sendiri. "Keluarga sudah mempersiapkan tim pengacara untuk mendampingi Pak Edhy," ujar anggota DPR itu.

Baca Juga

Menteri Edhy Mundur Dari Kabinet dan Partai Gerindra

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Edhy dan enam orang lain sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi izin ekspor benih lobster atau benur. Edhy diduga menjadi salah satu pihak penyelenggara negara yang menerima uang perizinan.

Konferensi pers KPK terkait penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan jajaran KKP lain, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Konferensi pers KPK terkait penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan jajaran KKP lain, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Para tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus ini di antaranya selaku penerima suap Edhy Prabowo bersama dua stafsus Menteri KKP Safri dan Andreau Pribadi Misata. Tersangka penerima lainnya pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi, Ainul Faqih dan Amiril Mukminin. Sedangkan, Direktur PT DPP Suharjito ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, dua dari tujuh tersangka yaitu Andreau Pribadi Misata dan Amiril Mukminin belum berhasil diamankan.

Oleh karena itu, Nawawi meminta dua tersangka tersebut menyerahkan diri. "Tersangka agar segera datang menyerahkan diri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi," kata petinggi KPK itu dalam jumpa pers semalam. (Knu)

Baca Juga:

Gerindra Sebut PSI Nyari Panggung Gulirkan Hak Interpelasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Panggil Mahfud MD, Wapres Klaim Pembangunan di Papua Bakal Dimasifkan
Indonesia
Panggil Mahfud MD, Wapres Klaim Pembangunan di Papua Bakal Dimasifkan

Wapres Ma’ruf Amin menerima Menko Polhukam Mahfud MD, Rabu (9/6), di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta.

Pasien COVID-19 di RSHS Bandung Meningkat Pasca Lebaran
Indonesia
Pasien COVID-19 di RSHS Bandung Meningkat Pasca Lebaran

"Setelah lebaran mulai tanggal 19 (Mei) sampai saat ini sedikit naik, walaupun tidak terjadi lonjakan. Mudah-mudahan lonjakan ini tidak terjadi," kata Plh Direktur Pelayanan Medik Perawatan dan Penunjang RSHS, dr Yana Akhmad Supriatna Sp.PD-KP, di RSHS, Bandung, Senin (31/5).

Somasi Moeldoko Belum Sampai ke ICW
Indonesia
Somasi Moeldoko Belum Sampai ke ICW

Somasi Moeldoko dilayangkan kuasa hukumnya, Otto Hasibuan Kamis (30/7)

Bangun Pompa Ancol Sentiong Rp437 miliar, Banjir di Jakarta Diharapkan Berkurang
Indonesia
Bangun Pompa Ancol Sentiong Rp437 miliar, Banjir di Jakarta Diharapkan Berkurang

Proyek rumah pompa, dibiayai dengan menggunakan skema APBN senilai Rp437 miliar, dan sifatnya adalah tahun jamak atau multiyears contract sejak tahun 2020 hingga 2022.

Tak Terbukti Suap Eni Saragih, Samin Tan Divonis Bebas
Indonesia
Tak Terbukti Suap Eni Saragih, Samin Tan Divonis Bebas

Atas dasar itu, majelis hakim memutuskan Samin Tan divonis bebas dari segala dakwaan jaksa penuntut KPK. Selain itu, hakim juga memerintahkan agar Samin Tan dibebaskan dari tahanan.

Menag Sebut Semua Penghina Ajaran Agama Wajib Diproses Hukum
Indonesia
Menag Sebut Semua Penghina Ajaran Agama Wajib Diproses Hukum

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mendorong kepolisian untuk memproses hukum semua yang diduga menyampaikan ujaran kebencian.

Setelah Mural, Kini Muncul Selebaran Keluhan PPKM di Solo
Indonesia
Setelah Mural, Kini Muncul Selebaran Keluhan PPKM di Solo

Warga Solo dihebohkan munculnya selebaran keluhan akibat PPKM yang ditempel di sejumlah tembok rumah warga dan fasilitas umum, Senin (6/9).

Satpol PP DKI Minta FPI Turunkan Baliho Rizieq Shihab
Indonesia
Satpol PP DKI Minta FPI Turunkan Baliho Rizieq Shihab

Apabila tak secepatnya dicopot, ancam Arifin, pihaknya bersama aparat TNI bakal menurunkan baliho yang masih terpasang di ibu kota.

DKI Jadi Provinsi Paling Demokratis 4 Tahun Berturut-turut
Indonesia
DKI Jadi Provinsi Paling Demokratis 4 Tahun Berturut-turut

Provinsi DKI Jakarta menduduki peringkat satu nilai indeks demokrasi sebesar 89,21 secara nasional.

172 Ribu Tenaga Kesehatan Sudah Divaksin
Indonesia
172 Ribu Tenaga Kesehatan Sudah Divaksin

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi tenaga kesehatan (nakes) masih terus berlangsung di seluruh daerah.