Kader Usulkan Anies jadi Capres, Plt Ketum PPP Beri Respons Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono saat ditemui wartawan di kantor pusat PPP, Jakarta, Senin (26/9). Foto: MP/Kanu

MerahPutih.com - Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono merespons kadernya yang mengusulkan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024. Menurutnya, hal itu hanya aspirasi kader.

"Partai sendiri belum punya kebijakan membahas soal Capres dan Cawapres itu," kata Mardiono di kantor Pusat DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin (26/9).

Baca Juga

Anies Salah Satu Capres yang Diusulkan Akar Rumput PPP

Mardiono mengatakan aspirasi kader yang menginginkan Anies menjadi capres merupakan hal biasa.

“Kalau misal kader punya aspirasi itu biasa-biasa saja. Apalagi setiap DPW punya aspirasi sendiri soal capres ya silahkan saja," ucap anggota Watimpres ini.

Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono dan Arsul Sani. Foto: MP/Kanu
Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono dan Arsul Sani. Foto: MP/Kanu

Ditanya soal kehadiran Anies di acara Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab) DPC PPP se-DKI Jakarta, Mardiono mengaku tidak mengetahui kedatangan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Tidak ada (Anies di susunan acara), kita tidak mengundang eksternal. Tapi kalau akhirnya beliau datang ya kami terbuka," papar Mardiono yang memakai jaket berlogo PPP dan peci hitam ini.

Baca Juga

Masuk Bursa Capres PPP untuk Maju 2024, Anies: Terima Kasih, Ini Sebuah Kehormatan

Menurut Mardiono, ia masih mematangkan program kerja (proker) dalam tahapan Pemilu. Apapagi, PPP bersama Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Amanat Nasional (PAN) tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Mardiono yang juga koordinator PPP untuk KIB ini menjelaskan, koalisinya belum pernah sekalipun membahas capres dan cawapres.

“Yang kita bahas bagaimana menghadirkan ide dan gagasan untuk bangun Indonesia ke depan yang lebih baik,” kata dia.

Mardiono menyebut, keputusan capres yang diusung bakal melibatkan para pengurus. Setelah capres-cawapres diputuskan, kata dia, PPP akan membawa nama tersebut untuk dibahas lebih lanjut di KIB.

“Tentu ada forum khusus, mesti melibatkan ulama baik di luar maupun di dalam struktural, majelis, dan pengurus,” kata Mardiono. (Knu)

Baca Juga

PPP Ingin Rebut Kursi Seperti 2014

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Alasan Brigjen NA Tembaki Kucing-kucing di Sesko TNI Bandung
Indonesia
Alasan Brigjen NA Tembaki Kucing-kucing di Sesko TNI Bandung

Brigjen TNI NA melakukan tindakan ini dengan maksud menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan tempat tinggal/tempat makan Perwira Siswa Sesko TNI.

Eks Jaksa Pinangki Bebas Bersyarat
Indonesia
Eks Jaksa Pinangki Bebas Bersyarat

Pinangki yang merupakan terpidana kasus penanganan perkara Cessie Bank Bali Djoko Tjandra itu telah bebas bersyarat mulai hari ini.

Asrama Polisi di Makassar Kebakaran, 36 Rumah Hangus Dilalap Api
Indonesia
Asrama Polisi di Makassar Kebakaran, 36 Rumah Hangus Dilalap Api

Kebakaran terjadi di Asrama Polisi (Aspol) Perintis jelang waktu berbuka puasa di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan. Sebanyak 36 unit rumah petak hangus terbakar.

KPK-Bappenas Bersinergi Kawal Pembangunan Ibu Kota Negara
Indonesia
KPK-Bappenas Bersinergi Kawal Pembangunan Ibu Kota Negara

KPK dan Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan koordinasi antarkementerian dan para pemangku kepentingan lain untuk menguatkan komitmen antikorupsi pembangunan IKN.

Risiko Gagal Bayar Utang Negara Meningkat
Indonesia
Risiko Gagal Bayar Utang Negara Meningkat

pertumbuhan akan melambat karena ekonomi bergulat dengan gangguan pasokan, inflasi yang lebih tinggi, rekor utang dan ketidakpastian yang terus-menerus.

Polri Sengaja Tidak Menurunkan Personel Jaga Sampel Tubuh Brigadir J di RSCM
Indonesia
Polri Sengaja Tidak Menurunkan Personel Jaga Sampel Tubuh Brigadir J di RSCM

Kepolisian tidak menerjunkan personel untuk menjaga sampel tubuh dari jasad Brigadir J selama diperiksa di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

DPR Janjikan RUU Migas Dibahas Tahun 2022
Indonesia
DPR Janjikan RUU Migas Dibahas Tahun 2022

RUU Migas tidak masuk dalam daftar 40 RUU Prolegnas, tetapi menjadi carry over tahun sebelumnya, sehingga harus dibahas pada tahun depan.

Hukuman Mati Koruptor, Gimmick Penegakan Hukum di Tahun 2021
Indonesia
Tarif Baru Ojek Daring Dorong Inflasi
Indonesia
Tarif Baru Ojek Daring Dorong Inflasi

Kenaikan biaya hidup tersebut dinilai ujung-ujungnya dapat menurunkan daya beli masyarakat. Terlebih, rata-rata kenaikan upah minimum nasional pada 2022 hanya berkisar di angka 1,09 persen.

Menlu ASEAN Kumpul di Jakarta Bahas Myanmar
Indonesia
Menlu ASEAN Kumpul di Jakarta Bahas Myanmar

ASEAN telah lama memiliki kebijakan non-intervensi dalam urusan kedaulatan negara anggotanya, tetapi beberapa negara telah menyerukan agar blok regional tersebut lebih berani dalam mengambil tindakan.