Kader PKS DKI Tak Setuju Wacana Sistem 4 Hari Kerja, Dianggap Kurang Optimal

Soffi AmiraSoffi Amira - Jumat, 24 Januari 2025
Kader PKS DKI Tak Setuju Wacana Sistem 4 Hari Kerja, Dianggap Kurang Optimal

Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung (kiri) dan Rano Karno (kanan). (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli, tak setuju dengan wacana Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih, Pramono Anung-Rano Karno, yang akan memangkas sistem kerja dari lima hari menjadi empat hari.

Politikus PKS ini menilai penerapan empat hari kerja tersebut kurang optimal. Menurut pria yang akrab disapa MTZ itu, pemberlakuan empat hari kerja di negara yang memiliki empat musim akan sangat efektif. Tentu berbeda dengan Indonesia, yang memiliki iklim tropis dengan dua musim.

Ia menilai, penerapan hari kerja yang saat ini berlaku dengan lima hari kerja sudah sangat baik, yakni dengan adanya dua hari libur pada Sabtu dan Minggu.

"Ketika musim salju, buka pintu juga susah, nah itu cocok. Tapi kalau di Jakarta saya kira atau di Indonesia pada umumnya, saya kira kerja 5 hari itu sudah optimal," kata MTZ kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/1).

Baca juga:

Tim Transisi Pramono-Rano Bantah Usulkan 4 Hari Kerja dalam Seminggu

MTZ pun menyinggung soal penerapan wacana empat hari kerja bagi para pegawai di Jakarta, khususnya para Aparatur Sipil Negara (ASN) karena memiliki hari libur lebih banyak.

Menurut dia, perlu ada kajian lebih mendalam untuk mengoptimalkan wacana tersebut. Jika hari libur dihabiskan bersama keluarga tentu hal itu sangat positif, tetapi jika tidak pasti bakal menimbulkan stigma negatif.

"Tiga hari menjadi (libur) ngapain tuh ya, istirahat atau kemudian berlibur?," ucap MTZ.

Baca juga:

Dana Zakat Biayai Makan Bergizi Gratis, Politikus PKS: Bisa Saja Asal Sesuai Syariat

"Atau bercengkerama bersama keluarga, ya ada positifnya juga, ada positifnya, jadi punya waktu bersama-sama keluarga lebih banyak," lanjut dia.

MTZ juga mengungkapkan, wacana itu sudah pernah dilakukan oleh era Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono. Namun, lebih menekankan pada penerapan hari kerja dalam kondisi tertentu.

"Kalau banjir dan lain-lain itu bisa kita WFH. Jadi saya kira nggak perlu disebutkan bahwa hari kerjanya empat hari, tapi memang pada saat tertentu ya bisa saja," tutup MTZ. (Asp)

#PKS #Pramono Anung-Rano Karno #Pekerjaan #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Berita Foto
Pemerintah Siapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026, Penerima Dapat Rp900 Ribu
Aktivitas pekerja saat membersihkan kaca gedung apartemen di kawasan Sudirman-Thamrin, Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 30 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026, Penerima Dapat Rp900 Ribu
Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Bagikan