Kader PDIP Tak Setuju Anies Banding UMP 2022 Sejumlah buruh berunjuk rasa di menuntut Anies Baswedan melakukan banding atas putusan PTUN soal UMP 2022. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Langkah Gubernur Anies mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 menuai kritik.

Menurut Anggota DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, keputusan tersebut akan memberatkan Pemerintah DKI. Sebab bila banding itu dimenangkan oleh Anies, maka ada uang APBD DKI akan keluar sekitar Rp 22 miliar.

Baca Juga:

Anies Banding UMP DKI 2022 ke PTUN, Buruh Ucapkan Terima Kasih

"Dari sudut pemerintahan, kenaikan UMP ini justru merepotkan Pemprov DKI dengan beban APBD bertambah sekitar Rp 22 milar per bulan. Rp 22 miliar itu perhitungan kenaikan UMP PJLP sejumlah 75 ribu orang," ucap Gilbert di Jakarta, Rabu (27/7).

Kendati demikian, Gilbert mengungkapkan, bahwa upaya banding yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan terhadap Putuskan PTUN soal UMR merupakan hak Pemprov. Akan tetapi hal ini terasa kurang bijaksana karena tidak ada bukti baru yang hendak disampaikan.

"Terkesan sekedar upaya menolak Putusan atau untuk memenuhi permintaan pihak lain," paparnya.

Sebelumya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memutuskan untuk melakukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) No. 1517 Tahun 2021.

Baca Juga:

Anies Ajukan Banding Putusan PTUN soal UMP DKI 2022

Dengan upaya banding ini, Pemprov DKI berharap jika nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai Kepgub tersebut tidak dibatalkan.

Kepala Biro Hukum Setda DKI Jakarta, Yayan Yuhanah, mengatakan, Pemprov DKI mengapresiasi keputusan majelis hakim atas putusan yang telah ditetapkan. Majelis Hakim membenarkan kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam membuat kebijakan UMP serta membenarkan hak pekerja mendapatkan upah layak.

Namun, setelah mengkaji dan mempelajari secara komprehensif putusan Majelis Hakim tersebut masih belum sesuai dengan harapan, yaitu kenaikan UMP yang layak dengan mempertimbangkan tingkat hidup layak dan kenaikan inflasi, maka Pemprov DKI memutuskan melakukan banding untuk menjaga kelayakan dan kesejahteraan pekerja.

Yayan berharap dengan adanya upaya banding ini, besaran UMP DKI 2022 senilai Rp 4.641.852 sesuai Kepgub No.1517 tahun 2021 tidak dibatalkan.

"Hal ini karena nilai UMP yang ditetapkan dalam Kepgub tersebut telah mempertimbangkan angka inflasi, serta kelayakan dan kesejahteraan hidup pekerja," kata Yayan, Rabu (27/7). (Asp)

Baca Juga:

KSPI Sebut Anies Inkonsisten soal Putusan PTUN Batalkan UMP DKI 2022

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Respons KPK Soal Telegram Panglima TNI
Indonesia
Respons KPK Soal Telegram Panglima TNI

Panglima TNI menerbitkan surat telegram mengenai prosedur pemanggilan prajurit TNI oleh aparat penegak hukum.

Gibran Hidupkan Night Market Ngarsopuro, Pedagang Keluhkan Kurangnya Promosi
Indonesia
Gibran Hidupkan Night Market Ngarsopuro, Pedagang Keluhkan Kurangnya Promosi

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah kembali menghidupkan kembali pasar UMKM Night Market Ngarsopuro di Jalan Diponegoro, Sabtu (9/4) malam.

[HOAKS atau FAKTA]: KAI Buka Lowongan untuk Berbagai Posisi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: KAI Buka Lowongan untuk Berbagai Posisi

Beberapa waktu lalu sempat beredar informasi terkait dibukanya lowongan pekerjaan dengan mengatasnamakan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) untuk berbagai posisi.

Bawaslu Minta Kelompok Disabilitas Cek Hak Pilih di Pemilu 2024
Indonesia
Bawaslu Minta Kelompok Disabilitas Cek Hak Pilih di Pemilu 2024

Bawaslu meminta seluruh penyandang disabilitas untuk mengecek hak pilih pada tahapan Pemilu 2024.

Indonesia Berpeluang Besar dalam Pengembangan Metaverse Dunia
Indonesia
Indonesia Berpeluang Besar dalam Pengembangan Metaverse Dunia

Keunggulan nilai-nilai luhur bangsa dan kearifan lokal membuat Indonesia berpeluang besar dalam pengembangan metaverse dunia.

 PKB: Belum Ada Jaminan Elektabilitas Tinggi Menang Pilpres
Indonesia
PKB: Belum Ada Jaminan Elektabilitas Tinggi Menang Pilpres

Dalam survei, angka di bawah 30 persen masih dianggap nol persen. Sehingga angka yang didapatkan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo sama.

Potensi Transaksi Produk Kesehatan Indonesia ke Nigeria Capai USD 560 Ribu
Indonesia
Potensi Transaksi Produk Kesehatan Indonesia ke Nigeria Capai USD 560 Ribu

Kepala ITPC Lagos Hendro Jonathan menyebutkan, potensi transaksi pada MWA tahun ini tercatat USD 560 ribu.

Hari Ini Muhammadiyah Gelar Salat Idul Adha
Indonesia
Hari Ini Muhammadiyah Gelar Salat Idul Adha

Pemerintah, yang di dalamnya termasuk ormas Islam lain seperti NU dan Persis, baru akan melaksanakan Shalat Idul Adha pada Minggu (10/7).

Jokowi Tak Mau Lagi Jawab Soal Kasus Penembakan Brigadir J
Indonesia
Jokowi Tak Mau Lagi Jawab Soal Kasus Penembakan Brigadir J

Jokowi enggan berkomentar soal informasi terbaru terkait penanganan kasus kematian Brigadir J.

Korban Begal Jadi Tersangka, Kapolri Diminta Evaluasi Anak Buahnya
Indonesia
Korban Begal Jadi Tersangka, Kapolri Diminta Evaluasi Anak Buahnya

Pengamat Kepolisian Gardi Gazarin meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengevaluasi anak buahnya di Polda NTB terkait kasus Amaq yang ditahan dan menjadi tersangka.