Pilpres 2024
Kader PDIP Berhak Dukung Ganjar Meski Tidak Direstui Megawati Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau vaksinasi pelajar di SMAN 3 Solo, Rabu (4/8). (MP/Ismail)

MerahPutih,com - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hingga kini belum mengeluarkan keputusan terkait calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.

Namun, sejumlah kader partai berlambang banteng moncong putih itu sudah mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai kandidat orang nomor satu di Indonesia.

Baca Juga

Pengamat Nilai Ganjar-SYL Opsi Pasangan Ideal di Pilpres 2024

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Ray Rangkuti menilai, para kader PDIP dinilai punya hak untuk bersuara.

"Selama belum ada keputusan partai terhadap nama calon tertentu, tentu belum ada kewajiban anggota untuk hanya mendukung satu nama saja," ujar Ray kepada wartawan, Rabu (13/10).

Menurut dia, aspirasi dari kader akar rumput serta masyarakat perlu menjadi pertimbangan objektif dari Megawati Soekarnoputri dalam menentukan siapa kandidat yang sebaiknya maju dalam Pilpres 2024.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid Kelurahan Damai di Tipes, Kecamatan Serengan, Solo, Sabtu (9/10). (MP/Ismail)
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid Kelurahan Damai di Tipes, Kecamatan Serengan, Solo, Sabtu (9/10). (MP/Ismail)

Termasuk di dalamnya soal mendukung Ganjar Pranowo atau Puan Maharani. "Salah satu dari dua nama ini belum diputuskan untuk dinyatakan sebagai capres PDIP," katanya.

Dia pun menilai meme Barisan Celeng Berjuang yang dibuat pendukung Ganjar Pranowo merupakan hal yang wajar.

Maka sepanjang belum ada satupun nama yang diputuskan secara resmi oleh PDIP sebagai capres, tidak ada kewajiban anggota untuk mendukung satu nama pun.

"Artinya, anggota PDIP tetap punya hak untuk menyatakan dukungan terhadap siapapun," imbuhnya.

Direktur Lingkar Madani Indonesia ini berharap perbedaan suara di tubuh PDIP terkait nama kandidat yang akan maju di Pilpres 2024 tidak semakin membesar dengan pernyataan kontroversial.

"Tidak perlu saling mengancam. Perbedaan dukungan itu adalah proses alami dalam organisasi manapun," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga

Ganjar Tetap Unggul Meski Prabowo Diusung PDIP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Terima Vaksin Pertama COVID-19
Indonesia
Jokowi Terima Vaksin Pertama COVID-19

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja selesai menjalani vaksinasi COVID-19 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/1) pagi WIB.

 Jakarta Level 2, PTM Bakal Dilakukan Setiap Hari
Indonesia
Jakarta Level 2, PTM Bakal Dilakukan Setiap Hari

perubahan jadwal PTM harus juga melihat kondisi kasus COVID-19. Bila Jakarta turun level 2 dan dianggap aman wabah corona diyakini belajar di sekolah tiap hari akan digelar.

Alasan PDIP Keberatan Pileg dan Pilpres Digelar 15 Mei
Indonesia
Alasan PDIP Keberatan Pileg dan Pilpres Digelar 15 Mei

Fraksi PDIP di DPR keberatan dengan sikap pemerintah yang mengusulkan pencoblosan pileg dan pilpres dilakukan pada 15 Mei 2024.

Gegara Tsunami COVID-19, Puluhan Warga India Dilarang Masuk Indonesia
Indonesia
Gegara Tsunami COVID-19, Puluhan Warga India Dilarang Masuk Indonesia

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta memulangkan sebanyak 32 warga negara India pada Minggu (25/4).

Diresmikan Jokowi, SPAM Umbulan Cukupi Kebutuhan Air 1,3 Juta Warga Jatim
Indonesia
Diresmikan Jokowi, SPAM Umbulan Cukupi Kebutuhan Air 1,3 Juta Warga Jatim

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan di Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Senin, (22/3).

PPKM Mikro, Ganjar Instruksikan RT/RW Bikin Tempat Khusus Isolasi Mandiri
Indonesia
PPKM Mikro, Ganjar Instruksikan RT/RW Bikin Tempat Khusus Isolasi Mandiri

"Kami memberikan informasi kepada kepala daerah jelang PPKM berskala mikro agar menginstruksikan pada Desa, RT, atau RW menyiapkan tempat khusus isolasi mandiri pasien COVID-19," ujar Ganjar

Laporan terhadap Jokowi Soal Kerumunan di NTT Kembali Kandas
Indonesia
Laporan terhadap Jokowi Soal Kerumunan di NTT Kembali Kandas

Bareskrim Polri kembali menolak laporan soal dugaan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 yang dilakukan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja ke NTT.

[HOAKS atau FAKTA]: 75 Tahun Indonesia Merdeka, Baru Ada Jalan Tol di Sumatera saat Era Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: 75 Tahun Indonesia Merdeka, Baru Ada Jalan Tol di Sumatera saat Era Jokowi

Akun Widya Ftrianty menyebutkan bahwa jalan tol baru ada di Pulau Sumatera setelah 75 tahun Indonesia merdeka atau di zaman pemerintahan Joko Widodo.

Perkiraan Polisi Soal Kecepatan Mobil Vanessa Angel
Indonesia
Perkiraan Polisi Soal Kecepatan Mobil Vanessa Angel

Dalam hal ini, Vanessa dan suami meninggal dunia\

Pemprov DKI dan Jatim Jalin Misi Dagang Senilai Rp 3,9 Miliar
Indonesia
Pemprov DKI dan Jatim Jalin Misi Dagang Senilai Rp 3,9 Miliar

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Timur menjalin kerja sama dalam kegiatan 'Misi Dagang dan Investasi' senilai Rp 3.925.000.000.