Kabupaten Bogor Mulai Siapkan Dana Rp 250 Miliar Buat Pilkada 2024 Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

MerahPutih.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, menyiapkan anggaran senilai Rp 250 miliar untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Dana cadangan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati itu dianggarkan selama dua tahun melalui APBD Tahun 2022 senilai Rp 100 miliar dan APBD Tahun 2023 senilai Rp 150 miliar.

Baca Juga:

Tim Kerja Bersama Sepakati Waktu Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024

"Kami berharap KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Bogor sudah memastikan bahwa anggaran tersebut cukup untuk pelaksanaan Pilkada 2024," ungkap Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto di Cibinong, Bogor, Minggu.

Rudy menyebutkan, ketentuan mengenai penganggaran dana cadangan Pilkada 2024 tersebut telah dibahas bersama KPU Kabupaten Bogor dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pekan lalu.

Ketua KPU Kabupaten Bogor Ummi Wahyuni menjelaskan, besaran anggaran yang dibutuhkan mengacu pada banyaknya jumlah pemilih dan tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Bogor.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/M Fikri Setiawan)
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/M Fikri Setiawan)

Menurutnya, jika mengacu pada Pemilu 2019 jumlah pemilih di Kabupaten Bogor mencapai 3.467.603 pemilih. Jumlah tersebut menjadi yang terbesar di Indonesia. Bahkan, pada 2024 jumlah pemilih diprediksi membengkak hingga di atas 4 juta jiwa.

"Maka hal itu perlu disiapkan secara dini terkait pembiayaan dan sumber pembiayaan. Dalam pelaksanaan Pilkada 2024 kami membutuhkan dana cadangan sekitar Rp 250 miliar maka perlu dukungan dari DPRD dan Pemkab Bogor," ujarnya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Sreg Pilkada 2024, PDIP Sebut Bukan Upaya Jegal Anies

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pukat UGM: Sanksi Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Sangat Ringan
Indonesia
Pukat UGM: Sanksi Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Sangat Ringan

Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada menilai sanksi yang dijatuhkan Dewan Pengawas KPK kepada Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar terlalu ringan.

DIY Kebut Vaksinasi COVID-19 untuk Pelaku Wisata dan Ekonomi Kreatif
Indonesia
DIY Kebut Vaksinasi COVID-19 untuk Pelaku Wisata dan Ekonomi Kreatif

sebelum objek wisata dibuka, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dalam kondisi imun yang baik," kata Singgih.

Tempat Tidur Pasien COVID-19 di RSUP Fatmawati Ditambah
Indonesia
Tempat Tidur Pasien COVID-19 di RSUP Fatmawati Ditambah

Atom tak merinci jumlah tenaga relawan yang bertugas di rumah sakit khusus COVID tersebut

KPK Perpanjang Penahanan Aa Umbara 30 Hari ke Depan
Indonesia
KPK Perpanjang Penahanan Aa Umbara 30 Hari ke Depan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna selama 30 hari ke depan.

Gesekan Brimob dan Kopassus di Papua Dinilai karena Pemahaman Jiwa Korsa Sempit
Indonesia
Gesekan Brimob dan Kopassus di Papua Dinilai karena Pemahaman Jiwa Korsa Sempit

Insiden gesekan antara personel Satgas Amole Brimob dengan Satgas Nanggala Kopassus gegara perkara rokok di Mimika, Papua menuai kritikan.

Surat Terbuka Irjen Napoleon Disebut Tak Mampu Pengaruhi Penyidikan
Indonesia
Surat Terbuka Irjen Napoleon Disebut Tak Mampu Pengaruhi Penyidikan

Muhammad Kece telah melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri.

Marak Bansos Dipotong, Menko PMK: Ingat Ini Orang Lagi Susah
Indonesia
Marak Bansos Dipotong, Menko PMK: Ingat Ini Orang Lagi Susah

Pemerintah terus berupaya mencairkan berbagai bantuan jaring pengaman sosial

Peningkatan Kasus COVID-19 Sejumlah Negara Harus Bikin Pemerintah Waspada
Indonesia
Peningkatan Kasus COVID-19 Sejumlah Negara Harus Bikin Pemerintah Waspada

Penambahan kasus COVID-19 di sejumlah negara mesti jadi peringatan bagi pemerintah untuk waspada.

Soal Penghentian Ekspor Nikel Mentah, Ketua DPD: Jokowi Harus Konsisten
Indonesia
Soal Penghentian Ekspor Nikel Mentah, Ketua DPD: Jokowi Harus Konsisten

"Justru ini saat yang tepat untuk memperlihatkan kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara. Buktikan jika kita negara yang kuat," kata La Nyalla

Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan PMK, Dipimpin Kepala BNPB
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan PMK, Dipimpin Kepala BNPB

Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).