Kabiro Perencanaan dan Plt Kepala Bagian Perbendaharaan KPK Terbukti Langgar Kode Etik Logo KPK. (AntaraBenardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) rampung menggelar sidang pelanggaran kode etik terhadap dua terperiksa yakni Kepala Biro Perencanaan Arif Waluyo dan Plt Kepala Bagian Perbendaharaan KPK Juliharto, Selasa (23/11).

Hasilnya, Arif dan Juliharto terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa mengabaikan kewajiban membimbing insan komisi yang dipimpin dalam melaksanakan tugas dan tidak menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara akuntabel dan tuntas.

“Menghukum para terperiksa dengan sanksi ringan berupa permintaan maaf secara tertutup,” kata ketua majelis sidang etik Albertina Ho di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Jakarta, Selasa (23/11).

Baca Juga:

Suap Izin di Konawe, KPK Mulai Periksa Pimpinan Perusahaan Tambang Nikel

Arif dan Juliharto secara struktural membawahi Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), dan Bendahara Penerimaan.

Namun, keduanya belum memiliki program pembinaan dan bimbingan bagi para bendahara tersebut.

Albertina menjelaskan, pada tanggal 9 September 2020, Inspektorat KPK mengeluarkan Laporan Manajamen Semester I Tahun Anggaran 2020. Dalam laporan itu terdapat selisih kas sejumlah Rp 33.437.894.

"Dalam laporan tersebut memuat rekomendasi kepada manajemen KPK agar pengendalian pengelolaan uang persediaan (UP) dapat dilaksanakan dengan baik dan revolving uang persediaan tidak terhambat," ujarnya.

Sehingga, kata Albertina, uang pajak dan pembayaran langsung bendahara tidak lagi digunakan sebagai uang muka dan BPP Penindakan dapat menyetorkannya tepat waktu sesuai peraturan.

Baca Juga:

Ditangkap dan Jadi Tersangka, Bupati Kuansing Lawan KPK di PN Jakarta Selatan

Albertina juga mengungkapkan bahwa BPP Penindakan Aries Ricardo Sinaga pernah meminta kepada Arif untuk diganti dengan orang lain sebagai BPP Penindakan 2. Namun, permintaan tersebut tidak dikabulkan oleh Arif. Arif saat itu beralasan masih terdapat selisih kas yang menjadi tanggung jawab Aries Ricardo Sinaga.

"Padahal pergantian bendahara tersebut dimungkinkan oleh peraturan yang berlaku,” imbuh Albertina.

Kemudian, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (LHPDTT) oleh Inspektorat ditemukan selisih kas sebesar Rp 253.624.026. Angka itu meningkat dibandingkan dengan Laporan Manajemen Semester I Tahun Anggaran 2020, di mana terdapat selisih kas sebesar Rp 33.437.894.

Atas perbuatannya, Arief dan Juliharto terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana Pasal 8 Ayat (1) huruf g dan Pasal 7 Ayat (1) huruf e Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. (Pon)

Baca Juga:

Respons KPK Atas Kritik Eks Penyelidik Soal Kebiasaan Buruk Era Firli Bahuri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bawa Belati saat Demo Kenaikan BBM, Mahasiswa NTB Terancam 10 Tahun Penjara
Indonesia
Bawa Belati saat Demo Kenaikan BBM, Mahasiswa NTB Terancam 10 Tahun Penjara

Seorang mahasiswa berinisial I menjadi tersangka karena membawa senjata tajam jenis belati saat unjuk rasa.

Pembangunan Capai 99,58 Persen, Grand Launching Stadion JIS Juni 2022
Indonesia
Pembangunan Capai 99,58 Persen, Grand Launching Stadion JIS Juni 2022

Hingga pekan ke-144, progres pengerjaan stadion berkapasitas 82.000 penonton itu sudah mencapai 99,58 persen.

Menpora Segera ke Malang, Investigasi Kericuhan sampai Penggunaan Gas Air Mata di Tragedi Kanjuruhan
Indonesia
Menpora Segera ke Malang, Investigasi Kericuhan sampai Penggunaan Gas Air Mata di Tragedi Kanjuruhan

Dalam prosedur pembubaran suporter menggunakan gas air mata tidak diperbolehkan dalam aturan FIFA.

PKS Kritisi Pelantikan 5 Penjabat Gubernur oleh Mendagri Rawan Digugat
Indonesia
PKS Kritisi Pelantikan 5 Penjabat Gubernur oleh Mendagri Rawan Digugat

Mendagri Tito Karnavian melantik 5 penjabat gubernur baru untuk mengisi kekosongan jabatan hingga Pilkada Serentak 2024.

Kasus COVID-19 di Indonesia Tembus di Atas 5 Juta
Indonesia
Kasus COVID-19 di Indonesia Tembus di Atas 5 Juta

Per Kamis (17/2), konfirmasi COVID-19 bertambah 63.956 menjadi 5.030.002 kasus.

Kejutan HUT Jokowi di Rakernas PDIP, Tumpeng Pertama Pancing Tawa Megawati
Indonesia
Kejutan HUT Jokowi di Rakernas PDIP, Tumpeng Pertama Pancing Tawa Megawati

Ratusan kader PDIP memberikan kejutan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berulang tahun ke-61, tepat pada hari ini, Selasa (21/6).

Alasan Dishub DKI Lakukan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Bundaran HI
Indonesia
Alasan Dishub DKI Lakukan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Bundaran HI

Pelaksana Harian Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Emanuel Kristanto mengatakan, aturan baru ini diberlakukan untuk mengurangi kepadatan kendaraan di wilayah HI.

Menkes Sebut Euforia Selalu Diikuti Kenaikan Kasus COVID-19
Indonesia
Menkes Sebut Euforia Selalu Diikuti Kenaikan Kasus COVID-19

Euforia di masyarakat saat kasus COVID-19 sedang menurun selalu diikuti dengan peningkatan angka terkonfirmasi positif.

Mulai Besok, Wilayah Ini Tidak Bisa Terima Siaran TV Analog
Indonesia
Mulai Besok, Wilayah Ini Tidak Bisa Terima Siaran TV Analog

Penghentian siaran televisi analog Tahap I, menurut Johnny, akan dimulai dari tiga wilayah siaran yang berada di 3 provinsi serta 8 kabupaten dan kota.

6 Sapi di Kota Solo Terpapar PMK, Pintu Keluar Masuk Hewan Ternak Diperketat
Indonesia
6 Sapi di Kota Solo Terpapar PMK, Pintu Keluar Masuk Hewan Ternak Diperketat

Kepala Bidang Veteriner Dispertan KPP Solo, Agus Sasmita mengatakan, kasus PMK mulai ditemukan di Kota Solo. Total ada enam sapi milik warga yang terpapar PMK.