Kabinet Gemuk Jokowi Berujung Manfaat atau Mudarat? Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin serta para Menteri Kabinet Indonesia Maju berfoto bersama di tangga Istana Merdeka Jakarta, Rabu (22/10/2019) (Desca L Natalia)

MerahPutih.com - Kabinet di pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin tengah menjadi sorotan karena dianggap terlalu gemuk. Bagaimana tidak, komposisinya dinilai terlalu banyak lantaran adanya sejumlah posisi wakil menteri. Tak tanggung-tanggung, Jokowi memasukan 12 wakil menteri untuk mendampingi para pembantunya. Bahkan, di Kementerian BUMN, ditempati dua wamen yang bertugas membantu Erick Thohir.

Kabinet Indonesia Maju saat ini terdiri dari empat menteri koordinator, 30 menteri, dan 12 wakil menteri. Ke-12 wamen memiliki unsur profesional, kader partai, hingga relawan. Lima wamen dari partai yakni, Zainut Tauhid (PPP) sebagai Wamen Agama, Jerry Sambuaga (Golkar) Wamen Perdagangan, John Wempi Wetipo (PDIP) Wamen PUPR, Surya Tjandra (PSI) Wamen Agraria dan Tata Ruang, dan Angela Tanoesoedibjo (Perindo) sebagai Wamen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Baca Juga:

Penunjukan Wamen dianggap Hanya Bagi-bagi Jabatan untuk Timses

Lima wamen dari kalangan profesional yakni, Budi Gunadi Sadikin (Direktur Utama PT Inalum Persero) dan Kartika Wirjoatmojo (Direktur Utama Bank Mandiri) sebagai Wakil Menteri BUMN, Mahendra Siregar (Dubes RI untuk Amerika Serikat) sebagai Wamen Luar Negeri, Alue Dohong (Deputi Badan Restorasi Gambut) sebagai Wamen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Suahasil Nazara (Kepala Badan Kebijakan Fiskal) sebagai Wamen Keuangan.

Dua wamen sisanya dari perwakilan relawan, yakni eks Bendahara TKN Jokowi-Ma'ruf Sakti Wahyu Trenggono sebagai Wamen Pertahanan, dan Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi yang diberi posisi Wamen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal.

Suasana pelantikan 12 wakil menteri oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta pada Jumat (25/10/2019). (Biro Pers, Setpres)
Suasana pelantikan 12 wakil menteri oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta pada Jumat (25/10/2019). (Biro Pers, Setpres)

Koalisi gemuk kabinet Indonesia Maju memang terkesan mengakomodir seluruh partai politik pendukung pemerintah sebagaimana diakui Pengamat politik Wempy Hadir. Menurut dia, tujuan dari koalisi gemuk adalah karena adanya ancaman bersama yang harus dihadapi dengan kekuatan besar pula.

"Saya tidak tahu, apakah koalisi gemuk yang dibentuk oleh Jokowi juga untuk menghadapi tantangan yang besar seperti pada negar lain di atas," kata Wempy, kepada MerahPutih.com, Jumat (1/11).

Dalam ilmu politik, secar garis besar koalisi dikelompokan dalam dua kategori. Pertama, policy blind coaliton yaitu koalisi yang tidak didasarkan atas pertimbangan kebijakan, tetapi untuk memaksimalkan kekuasaan (office seeking). Kedua, policy based coalition yaitu koalisi berdasarkan preferensi tujuan kebijakan yang hendak direalisasikan (policy seeking).

Wempy melihat, apa yang dilakukan Presiden Jokowi merupakan hibrida antara office seeking dan policy seeking. "Di satu sisi Jokowi ingin mendapatkan dukungan dari mayoritas partai politik, tapi sisi yang lain dia juga mesti membagi kekuasaan kepada partai politik yang mendukungnya," jelas Direktur Indo Polling Network ini.

Kompromi yang Bertentangan dengan Visi Awal

wamen
Para calon wakil menteri diperkenalkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/10/2019). ANTARA/Agus Salim

Wempy mengakui posisi wamen saat ini merupakan kompromi politik karena pada posisi menteri sudah terisi semua baik dari kalangan profesional maupun dari partai politik. Padahal, kata dia, masih ada kekuatan politik lain yang mendapatkan tempat dalam kekuasaan.

"Dengan demikian muncul nomenklatur wakil menteri. Nah posisi wakil menteri ini sangat kental dengan bagi-bagi kekuasaan. Hal ini bisa dilihat dari latarbelakang wamen yang baru diangkat," tutur dia..

Menurut Wempy, posisi Wamen sebenarnya akan bisa mempersulit birokasi jika antara menteri dan wakil menteri tidak seiring sejalan atau masing-masing punya kepentingan pribadi. Akibatnya, lanjut dia, sangat rawan terjadi konflik antara menteri dan wakil menteri dalam menjalankan kekuasaan dan mengeksekusi kebijakan tertentu.

"Kalau komunikasi yang dilakukan antara menteri dan wamen berjalan bagus, maka hal tersebut menepis dugaan negatif dari publik yang mengatakan kehadiran wamen mempersulit birokasi," imbuh Wempy.

Baca Juga:

PAN Kritik Jokowi Mubazir Angkat 12 Wamen, Apa Motifnya?

Penunjukkan 12 wakil menteri ( wamen) dalam Kabinet Indonesia Maju dianggap kontradiktif dengan gagasan Presiden Joko Widodo soal reformasi birokrasi. Wasekjen Partai Amanat Nasional Saleh Daulay Partanoan menilai, Jokowi seperti lupa akan visinya mempermudah dan memperpendek jarak birokrasi.

"Pertanyaannya apakah ini tidak bertentangan atau kontradiktif dengan gagasan Presiden untuk memangkas birokrasi di pemerintahan," ujar Saleh kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Senada dengan Saleh, Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menganggap posisi wakil menteri yang ada sekarang ini menggambarkan pola pemerintahan Jokowi seperti tak sinkron dan inkonsistensi.

"Kan maksudnya merampingkan jalur birokrasi dan memangkas eselon, tapi ada wamen. Meski dibutuhkan karen Pasal 10 UU No 39 tahun 2008, di situ presiden dapat mengangkat wamen. Seperti beban kementerian yang berat. Tapi pengangkatan harus melalui evaluasi mana kementerian yang berat," kata Trubus.

Ancaman Matahari Kembar

Prabowo Subianto (kanan) didampingi Edhy Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Prabowo Subianto (kanan) didampingi Edhy Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Trubus menambahkan pembagian jatah wakil menteri terkesan dipaksakan. Apalagi, ada sosok yang tak sesuai dengan kompetensinya antara komposisi menteri dan wakilnya cenderung tak seimbang. Dalam konteks itu Kemenhan mendapat sorotan tajam dari dia.

"Posisi Menhan kan Prabowo, dia dari lawan politik dan wamennya (Wahyu Trenggono) enggak ngerti pertahanan dan berasal dari dari bendum TKN (tim sukses Jokowi-Ma'ruf Amin saat Pilpres)," kritik Trubus.

Bahkan, Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (Semmi) Wahyu Bintang Saputra menilai Kemenhan paling berpotensi terjadinya 'Matahari Kembar'. Tak hanya berseberangan saat Pilpres lalu, kata dia, latar belakang Menteri dan Wamen juga sangat berbeda.

Baca Juga:

Prabowo Berseloroh Kalau Hatinya Dibelah, yang Keluar Merah Putih

"Satu bisnis dan yang lainnya murni pertahanan. Menhan ini sebenarnya gak perlu karena kalau dalam mengatur Pertahanan ataupun kedaulatan ketika ada matahari kembar ini akan sifatnya kalau militer kan komando. Nah kalau ada matahari kembar, komandonya mau ke siapa? Wakil menteri atau ke Menteri?" tanya Bintang.

Menurut Bintang, kondisi unik di Kemenhan ini kan akan membuat situasi tak stabil dan bisa memicu adanya konflik internal. "Menurut saya lebih bagus dan lebih baik proporsional saja Menteri yang sudah ada," saran dia.

Bintang menambahkan bisa saja posisi wamen di Kabinet secara general akan membuat terjadinya koalisi gemuk yang berdampak buruk. "Kenapa? Karena akan banyak rong-rongan gitu ke depan. Kasihan pak Jokowi dan pak Ma'ruf Amin ketika di rong-rong oleh koalisinya sendiri," tutup dia.

Istana Bantah Bagi-Bagi Jabatan.

Foto: Fadjroel Rachman (Antara Foto)
Foto: Fadjroel Rachman (Antara Foto)

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengungkapkan alasan Presiden Jokowi mengangkat 12 wamen lantaran pemerintah ingin bekerja cepat. Jumlah wamen dalam Kabinet Indonesia Maju ini memang lebih banyak dibanding periode pertama kepemimpinan Jokowi yang hanya terdapat tiga wakil menteri.

"Beliau mengharapkan wamen-wamen ini bisa membantu masing-masing menteri," kata Fadjroel kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Menurut Fadjroel, pengangkatan para wakil menteri ini juga sudah pas komposisinya, dengan dalih mayoritas yang diangkat berasal dari kalangan profesional. Bahkan, dia menyoroti para menteri maupun wakil menteri mewakili semua pulau-pulau besar di Indonesia.

"Semua pulau-pulau besar terwakili ya. Jawa, Sumatera Kalimantan, Papua Sulawesi. Jadi semuanya sudah lengkap selesai, insyaAllah terwakili," tutup Komisaris Utama Adhi Karya itu. (Knu)

Baca Juga:

Perpres Jokowi tak Jadi Atur Hak Veto Menko, Mahfud MD Setuju


Tags Artikel Ini

Wisnu Cipto

LAINNYA DARI MERAH PUTIH