Kabareskrim Pastikan Novel Baswedan Cs Cuma Jadi ASN Polri Bukan Penyidik Kabareskrim Polri, Komjen Pol. Agus Andrianto. ANTARA/HO-Polri

MerahPutih.com - Sebanyak 56 eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diajak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Polri.

Padahal, dalam UU Kepolisian Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Pasal 1 disebutkan, ada kesempatan bagi penyidik non Polri bisa menjadi tenaga penyelidik atau penyidikan.

Baca Juga

Mabes Polri Tengah Persiapkan Proses Perekrutan Novel Baswedan Cs Jadi ASN

Disebutkan bahwa 'Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing'

Lalu, dalam Pasal 14 juga disebutkan bahwa penyidik Polri bisa bekerjasama dengan penyidik negeri sipil untuk menangani suatu perkara

"Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa'

Sayangnya, mereka nantinya dipastikan tidak ditempatkan menjadi penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor).

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menjelaskan, 56 pegawai KPK ini akan sebatas menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri.

Penyidik nonaktif KPK Novel Baswedan.  ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nz.
Penyidik nonaktif KPK Novel Baswedan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nz.

Agus berpendapat, berdasarkan Undang-Undang Kepolisian mereka tidak bisa menjadi penyidik. Karena penyidik hanya diisi anggota Polri bukan ASN Polri.

"Kalau mendasari Undang-Undang Kepolisian (UU Nomor 2 Tahun 2002) sih enggak (bisa) ya karena penyidik, penyidik pembantu, maupun penyelidik itu anggota Polri. Bukan ASN Polri," kata Agus saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (29/9).

Namun, menurut dia, Polri tengah berdiskusi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Ketiga lembaga fokus mengenai mekanisme dan proses pemindahan 56 pegawai KPK ke Korps Bhayangkara. Termasuk tugas mereka kelak di Polri.

"Ikuti saja prosesnya," ujar Agus.

Sekedar informasi, niat menarik 56 pegawai KPK itu disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat, 24 September 2021. Tujuan Listyo menarik 56 pegawai KPK untuk memenuhi kebutuhan organisasi Polri terkait pengembangan tugas-tugas di Bareskrim Polri, khususnya Dittipidkor.

Apalagi, rekam jejak dan pengalaman mereka dalam menangani kasus korupsi diyakini bermanfaat memperkuat organisasi Polri.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan presiden memang berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai Pasal 3 Ayat (1) PP Nomor 17 Tahun 2020.

Namun, ujar dia, kepala negara juga dapat mendelegasikan hal itu kepada institusi lain, salah satunya Polri, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014.

Bekas Ketua MK tersebut berharap polemik TWK KPK bisa selesai dengan adanya keputusan tersebut.

"Kontroversi tentang 56 Pegawai KPK yang terkait TWK bisa diakhiri. Mari kita melangkah ke depan dengan semangat kebersamaan," tuturnya lewat akun twitter @mohmahfudmd, Rabu, 29 September 2021.

Namun, para pegawai KPK yang tak lolos tes itu belul menyatakan sikap mereka. (Knu)

Baca Juga

KPK Sambut Baik Tawaran Kapolri Rekrut Novel Baswedan Cs Jadi ASN Polri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pengalaman Warga di saat Krisis Oksigen, Varian Delta Perlu Terus Diwaspadai
Indonesia
Pengalaman Warga di saat Krisis Oksigen, Varian Delta Perlu Terus Diwaspadai

Fitur OMAT merupakan fitur tambahan pada Pikobar guna menggalang partisipasi warga untuk meminjamkan tabung oksigen kepada masyarakat Jawa Barat yang tengah melakukan isolasi mandiri (isoman).

34 TKA Tiongkok Masuk Indonesia, DPR tak Lagi Percaya Omongan Menkumham
Indonesia
34 TKA Tiongkok Masuk Indonesia, DPR tak Lagi Percaya Omongan Menkumham

Karena sikap Menkumham yang dinilai plin-plan, Sahroni pun mulai tak percaya dengan ucapan menterinya.

Bansos PPKM Kota Bandung Dinyatakan Rampung
Indonesia
Bansos PPKM Kota Bandung Dinyatakan Rampung

Pemerintah Kota Bandung menyatakan program bantuan sosial selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat baik yang bersumber dari APBD maupun APBN sudah selesai dibagikan.

KPK Periksa Kabag Sekretariat Komisi VIII DPR Terkait Suap Bansos
Indonesia
KPK Periksa Kabag Sekretariat Komisi VIII DPR Terkait Suap Bansos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Bagian sekertariat Komisi VIII DPR, Sigit Bawono Prasetyo, Selasa (26/1).

Temui Ojol Viral yang Ditangkap Gegara Antar Miras, Gibran: Kasusnya Sudah Selesai
Indonesia
Temui Ojol Viral yang Ditangkap Gegara Antar Miras, Gibran: Kasusnya Sudah Selesai

"Saya sudah bertemu dengan Mas Andri (driver ojol) yang sempat viral kemarin, kasusnya sudah selesai," ujar Gibran

Anies Gandeng Pemkab Ngawi Perluas Pasokan Beras di Jakarta
Indonesia
Anies Gandeng Pemkab Ngawi Perluas Pasokan Beras di Jakarta

Kolaborasi pasokan beras ini melalui BUMD PT Food Station Tjipinang Jaya dengan Pemerintah Ngawi lewat Daya Tani Sembada dan Kelompok Tani Sido Rukun

Hari ini dan Besok, Andika Perkasa Berhadapan Dengan DPR
Indonesia
Hari ini dan Besok, Andika Perkasa Berhadapan Dengan DPR

Andika yang merupakan Kepala Staf Angkaran Darat (KSAD) akan menjalani uji kelayakan yang dilaksanakan pada 4-5 November 2021 oleh Komisi I DPR RI.

KPK Periksa Komisaris Rajawali Prama Indonesia Terkait Kasus Bansos
Indonesia
KPK Periksa Komisaris Rajawali Prama Indonesia Terkait Kasus Bansos

Daning akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso.

Drone Bawah Air Masuk Perairan Indonesia, Politisi PKS: Keamanan Negara Sangat Rentan
Indonesia
Drone Bawah Air Masuk Perairan Indonesia, Politisi PKS: Keamanan Negara Sangat Rentan

"Artinya keamanan nasional kita sangat rentan," kata Sukamta

Polisi Ungkap 2 Kasus Penipuan dengan Modus 'Pemain Burung'
Indonesia
Polisi Ungkap 2 Kasus Penipuan dengan Modus 'Pemain Burung'

Burhanuddin mengatakan, para tersangka menamai modus seperti ini dengan "Pemain Burung". Kasus dengan modus seperti ini juga mulai marak terjadi di sejumlah daerah.