Kabareskrim Instruksikan Kapolda tak Tahan Kendaraan Bawa Bahan Pokok Pangan Petugas Kepolisian Polda Metro Jaya melakukan pembatasan mobilitas dari arah Tangerang menuju Jakarta saat hari pertama pelaksanaan PPKM Darurat di wilayah Kalideres, Jakarta, Sabtu, (3/7). MP/Rizki F

MerahPutih.com - Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto menginstruksikan seluruh kepala kepolisian daerah (Kapolda) agar tidak menahan kendaraan yang membawa bahan pokok pangan.

Larangan ini berlaku selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat. Perintah itu tertuang dalam surat telegram ST/1389/VII/OTL.1.1.1/2021 tertanggal 7 Juli 2021 dan ditandantangani langsung oleh Agus.

Baca Juga

PPKM Darurat Hari Kelima, Antrean Kendaraan di Pos Penyekatan Berkurang

Dalam telegram itu, Agus mengatakan perintah ini adalah dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga bahan pokok pangan selama PPKM Darurat.

Presiden Joko Widodo telah menetapkan kebijakan PPKM Darurat. Kebijakan untuk menekan kasus COVID-19 di Tanah Air yang disebut-sebut telah terjadi gelombang kedua COVID-19.

PPKM Darurat ini berlaku mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Kebijakan ini hanya diterapkan di Jawa dan Bali di 122 kabupaten dan kota.

Prajurit TNI berjaga di pos PPKM Darurat di Kalimalang, Jakarta Timur, Rabu (7/7/2021). ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/aww.
Prajurit TNI berjaga di pos PPKM Darurat di Kalimalang, Jakarta Timur, Rabu (7/7/2021). ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/aww.

Tercatat ada 48 Kabupaten/Kota yang masuk asesmen situasi pandemi level 4 dan 74 Kabupaten/Kota dengan asesmen situasi pandemi level 3 di Pulau Jawa dan Bali.

Polisi kemudian mulai menyegat beberapa titik masuk ke Ibu Kota. Salah satunya di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan yang berbatasan dengan Depok.

“Untuk sarana atau alat transportasi yang mengangkut bahan pokok pangan dan bahan pokok penting khususnya ke zona-zona merah COVID-19 agar tetap berjalan normal dan tidak dilakukan penyekatan,” demikian bunyi surat telegram Kabareskrim yang beredar, pada Kamis (8/7). (Knu)

Baca Juga

Stok Beras Nasional Dipastikan Aman Saat PPKM Darurat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
201 Proyek Infrasruktur Ditargetkan Rampung 2024
Indonesia
201 Proyek Infrasruktur Ditargetkan Rampung 2024

Bendungan,misalnya, diharapkan memberikan kontribusi besar terhadap penyediaan air bersih, pengendalian banjir, pembangkit listrik tenaga air, serta peningkatan irigasi pertanian

Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan
Indonesia
Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Novel Baswedan mengatakan pimpinan KPK seharusnya malu

Pelanggaran Prokes Kampanye Pekan Pertama Tak Signifikan
Indonesia
Pelanggaran Prokes Kampanye Pekan Pertama Tak Signifikan

Pelanggaran yang terjadi selama kampanye seminggu terakhir tidak signifikan

Takut Ditembak, Pelaku Pembegalan terhadap Marinir Bersepeda Serahkan Diri
Indonesia
Takut Ditembak, Pelaku Pembegalan terhadap Marinir Bersepeda Serahkan Diri

Satu pelaku begal sepeda terhadap Kolonel Marinir Pangestu Widiatmoko menyerahkan diri pada Ahad (8/11).

Pembahasan APBD-P Rawan Disusupi Anggaran 'Siluman'
Indonesia
Pembahasan APBD-P Rawan Disusupi Anggaran 'Siluman'

KOPEL melihat hal ini sebagai praktik yang tidak selayaknya dilakukan

Kritik Listyo, YLBHI: Pam Swakarsa Berpotensi Timbulkan Konflik Horizontal
Indonesia
Kritik Listyo, YLBHI: Pam Swakarsa Berpotensi Timbulkan Konflik Horizontal

YLBHI mengkritik rencana calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo yang akan menghidupkan kembali Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa).

Gelar Rekontruksi, Komnas HAM Belum Simpulkan Kematian 6 Anggota FPI
Indonesia
Gelar Rekontruksi, Komnas HAM Belum Simpulkan Kematian 6 Anggota FPI

"Setelah ini kami akan melakukan analisa dan menyimpulkan peristiwanya dan menyampaikan kepada publik," kata Beka.

Kasus Fatwa MA Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Divonis 10 Tahun Penjara
Indonesia
Kasus Fatwa MA Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Divonis 10 Tahun Penjara

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Habisi KKB dengan Mengesampingkan HAM Dinilai Tindakan Inkonstitusional
Indonesia
Habisi KKB dengan Mengesampingkan HAM Dinilai Tindakan Inkonstitusional

Cara itu hanya melanggengkan siklus kekerasan

Fraksi PSI Anggap Perpanjangan Kontrak dengan PT Aetra Rugikan Pemprov DKI
Indonesia
Fraksi PSI Anggap Perpanjangan Kontrak dengan PT Aetra Rugikan Pemprov DKI

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memutuskan memperpanjang kontrak pengelolaan air bersih Jakarta kepada PT Aetra Air Jakarta.