Jutaan Data Pengguna BRI Life Bocor, DPR Desak Pemerintah Rampungkan RUU PDP Ilustrasi. (Foto:Pixabay)

MerahPutih.com - Pemerintah diminta segera merampungkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) untuk melindungi data rakyat Indonesia yang kembali mengalami kebocoran data.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR, Sukamta menanggapi kebocoran data 2 juta pengguna BRI Life yang diperjualbelikan di internet oleh hacker yang belum teridentifikasi.

Baca Juga:

Kabareskrim Janji Sikat Kartel Kremasi Jenazah COVID-19

"RUU PDP harus segera diselesaikan agar data rakyat terlindungi. Saat ini hambatan utama mengenai lembaga pengawas harus segera diatasi," kata Sukamta dalam keterangannya, Rabu, (28/7).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, lembaga PDP harus bersifat independen. Selain itu harus memiliki otoritas mengawasi, menyelidiki, menengahi masalah antara pemilik dan pengguna data hingga memutuskan perkara sengketa data.

"Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut, maka posisi lembaga ini harus independen bukan di bawah kementrian namun sebuah badan atau komisi khusus," ujarnya. Pembahasan lanjutan RUU PDP berhenti akibat perbedaan pendapat mengenai posisi lembaga PDP. Pemerintah melalui Kominfo ingin Lembaga PDP berada di bawah Kominfo sementara DPR ingin lembaga ini independen di bawah Presiden.

Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay @fancycrave1)

Sukamta mengungkapkan alasan DPR tidak sepakat jika posisi lembaga pengawas ini berada di bawah Kominfo. Pertama, kata Doktor lulusan Inggris ini, perlindungan data lebih luas dari tupoksi Kominfo. Kedua, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila menyangkut data kementrian dan lembaga.

"Ketiga, apabila data menyangkut negara lain yang mensyaratkan perkara data ini bisa dilakukan dengan lembaga yang memiliki kewenangan setara yaitu independen bukan di bawah kementrian," tegas Sukamta.

Wakil ketua Fraksi PKS DPR RI ini mengkritik Kominfo atas situasi perlindungan data yang semakin mengkhawatirkan. Pasalnya, kebocoran data terus berulang tapi Kominfo seperti tidak memiliki sense of crisis.

"Hal ini terlihat dari sikap, kebijakan dan cara kerja Kominfo dalam menghadapi kebocoran data. Saat ini saja Kominfo tidak punya taji menghadapi kebocoran dan sengketa data. Saya yakin kalau lembaga PDP dibawah Kominfo tidak akan memberikan dampak signifikan," ujarnya.

Baca Juga:

Kabareskrim Jamin Obat Terapi COVID-19 Masih Terkendali

Sukamta juga memandang, kerja Kominfo yang sering muncul ialah penanganan perkara pemblokiran situs. Namun, masalah tersebut tidak pernah jelas penyelesaianya.

"Perkara cyber security, penipuan online, penyebaran dan penggunaan data pribadi ilegal tidak pernah jelas penyelesaianya," pungkasnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
AHY Jawab Suara dan Harapan Rakyat untuk Pilpres 2024
Indonesia
AHY Jawab Suara dan Harapan Rakyat untuk Pilpres 2024

AHY mengaku, banyak harapan dan doa masyarakat agar dirinya maju di Pilpres 2024 saat perjalanan tersebut.

Kasus Baru COVID Pangkalpinang Masih 100 sehari, DPRD Minta Awasi Ketat Sekolah PTM
Indonesia
Kasus Baru COVID Pangkalpinang Masih 100 sehari, DPRD Minta Awasi Ketat Sekolah PTM

Meskipun belum ditetapkan sebagai daerah PPKM level 4, tambahan kasus masih sekitar 100 orang positif per hari.

Satpol PP Jaksel: Kafe Holywings Berulang Kali Langgar Prokes di Masa Pandemi
Indonesia
Satpol PP Jaksel: Kafe Holywings Berulang Kali Langgar Prokes di Masa Pandemi

"Udah kedua kali lebih," Kasat Pol PP Jakarta Selatan, Ujang Hermawan saat dikonfirmasi awak media di Jakarta, Selasa (6/9).

 Kuliah Tatap Muka Perguruan Tinggi Swasta Tergantung Hasil PPKM
Indonesia
Kuliah Tatap Muka Perguruan Tinggi Swasta Tergantung Hasil PPKM

Mahasiswa yang hendak praktikum diperbolehkan ke kampus, namun kapasitas yang dibuka hanya 50 persen.

Enam WNA Tiongkok Positif COVID-19, Tiga Terindikasi Omicron
Indonesia
Enam WNA Tiongkok Positif COVID-19, Tiga Terindikasi Omicron

Enam warga negara asing asal Tiongkok yang terkonfirmasi positif COVID-19 di karantina terpusat untuk pengawasan.

Formula E Belum Dapat Sponsor, PSI Sindir Pemprov DKI
Indonesia
Formula E Belum Dapat Sponsor, PSI Sindir Pemprov DKI

Pemprov tidak boleh kehilangan kontrol atas penyelenggaran Formula E.

ASN Mulai Diizinkan Melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri, Begini Syaratnya
Indonesia
ASN Mulai Diizinkan Melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri, Begini Syaratnya

Dalam SE itu, ASN diizinkan berdinas ke luar negeri tersebut mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini.

Ridwan Kamil Lacak 4 Warga Kabupaten Bandung Terpapar Omicron
Indonesia
Ridwan Kamil Lacak 4 Warga Kabupaten Bandung Terpapar Omicron

Hingga saat ini ada sekitar 14 warga dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jabar yang terpapar virus COVID-19 varian Omicron.

Bank Bjb Diperintahkan Lakukan Transformasi Digital Lawan Pinjol Ilegal dan Rentenir
Indonesia
Bank Bjb Diperintahkan Lakukan Transformasi Digital Lawan Pinjol Ilegal dan Rentenir

RK meningatkan pesan Presiden Joko Widodo terkait tiga kunci perekonomian di Indonesia di antaranya hilirasi industri, ekonomi hijau, dan ekonomi digital.

Pelanggar Prokes di Yogyakarta Bakal Dihukum Jadi Relawan COVID-19
Indonesia
Pelanggar Prokes di Yogyakarta Bakal Dihukum Jadi Relawan COVID-19

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berencana menghukum pelanggar protokol kesehatan dengan kerja sosial.