Jutaan Buruh di Dua Sektor Ini Diprediksi Kena PHK pada 2021 Pekerja Perempuan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai isu pemutusan hubungan kerja (PHK) masih akan menjadi permasalahan utama pada kalangan buruh pada 2021.

Presiden KSPI, Said Iqbal memprediksi akan terjadi PHK massal pada jutaan buruh di sektor pariwisata dan manufaktur pada tahun depan.

Baca Juga

Komnas HAM Dapat Serangan saat Proses Penyelidikan Tewasnya 6 Anggota FPI

Hal ini dikatakan Iqbal, setelah melihat pandemi COVID-19 yang juga hilang dari Indonesia. Apalagi, angka positif COVID-19 di kalangan buruh meningkat tajam.

Selain kesehatan, COVID-19 juga berdampak terhadap produktivitas buruh dengan pengurangan permintaan di berbagai pabrik yang secara langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan para pekerja.

"Maka terkait resesi ekonomi, serikat buruh berpendapat, atau setidaknya KSPI, masih belum menggembirakan," kata Iqbal dalam konferensi pers "Catatan Akhir Tahun 2020 dan Outlook Perburuhan 2021" di Jakarta, Senin (28/12).

Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual "Catatan Akhir Tahun 2020 dan Outlook Peruburuhan 2021" dipantau dari Jakarta pada Senin (28/12/2020) (ANTARA/Prisca Triferna)
Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual "Catatan Akhir Tahun 2020 dan Outlook Peruburuhan 2021" dipantau dari Jakarta pada Senin (28/12/2020) (ANTARA/Prisca Triferna)

Karena itu, dia menyimpulkan bahwa isu perburuhan pada 2021 masih akan dibayangi oleh dampak pandemi COVID-19 baik bagi kesehatan pekerja maupun kondisi perekonomiannya.

"Resesi ekonomi yang masih terjadi dan isu UU Cipta Kerja," ucapnya dikutip Antara.

Terkait UU Cipta Kerja, Said Iqbal menyampaikan kekhawatirannya akan dampak UU yang telah disahkan pada Oktober 2020 itu terhadap prospek pekerja di 2021.

Menurut dia, Cipta Kerja akan itu berpengaruh dalam perubahan kondisi ketenagakerjaan dengan adanya aturan-aturan baru yang tertuang dalam UU itu seperti dalam masalah pengupahan serta tenaga kerja asing. (*)

Baca Juga

Sepekan Operasi Lilin, 36 Warga Reaktif COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lemkapi Dorong Polri Tuntaskan Kasus Pemalsuan Label SNI Palsu
Indonesia
Lemkapi Dorong Polri Tuntaskan Kasus Pemalsuan Label SNI Palsu

Apalagi, lanjut Edi, persoalan label merupakan hal yang harus dijaga oleh negara.

[HOAKS atau FAKTA]: Gelang Power Balance Ternyata Mampu Cegah Tertular COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Gelang Power Balance Ternyata Mampu Cegah Tertular COVID-19

Sebuah akun Twitter bernama @Ammarah_07 mengunggah foto gelang Power Balance dengan menambahkan keterangan bahwa hanya gelang itu dapat menyelamatkan kita dari virus corona.

KPK Tetap Kasasi Putusan PT DKI Meski Romahurmuziy Sudah Bebas dari Bui
Indonesia
KPK Tetap Kasasi Putusan PT DKI Meski Romahurmuziy Sudah Bebas dari Bui

KPK telah mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung sejak 27 April 2020 lalu

Begini Prakiaraan Cuaca Jakarta Hari Ini
Indonesia
Begini Prakiaraan Cuaca Jakarta Hari Ini

Adapun Suhu di kawasan Jakarta sekitar 23 hingga 31 derajat celcius dan kelembapan berkisar 70 sampai 95 persen.

Kasus Suap Benur, KPK Periksa Legal Bank BNI Jadi Saksi Edhy Prabowo
Indonesia
Kasus Suap Benur, KPK Periksa Legal Bank BNI Jadi Saksi Edhy Prabowo

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap legal Divisi Hukum Bank BNI (Persero) Tbk Amanda Tita Mahesa, dalam kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster atau benur yang menjerat bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Unpad Uji Klinis Vaksin COVID-19 Rekombian Anhui, Sasar Relawan Nonkesehatan
Indonesia
Unpad Uji Klinis Vaksin COVID-19 Rekombian Anhui, Sasar Relawan Nonkesehatan

Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical sebelumnya dikenal produsen vaksin meningitis

Pemprov DKI Dalami Dugaan Pelanggar Prokes di Tebet dan Pondok Ranggon
Indonesia
Partai Masyumi Dideklarasikan, Mahfud MD: Bukan Partai Terlarang
Indonesia
Partai Masyumi Dideklarasikan, Mahfud MD: Bukan Partai Terlarang

"Sebab dulu Masyumi bukan partai terlarang, melainkan partai yang diminta bubar oleh Bung Karno," kata Mahfud

Pilih Direksi BUMN Berdasarkan Kebutuhan, Erick Thohir: Ini yang Kita Coba 'Balance'
Indonesia
Pilih Direksi BUMN Berdasarkan Kebutuhan, Erick Thohir: Ini yang Kita Coba 'Balance'

Selain itu, penunjukan direksi BUMN juga berdasarkan persepsi publik

Kasus Surat Jalan Palsu, Djoko Tjandra Dituntut 2 Tahun Penjara
Indonesia
Kasus Surat Jalan Palsu, Djoko Tjandra Dituntut 2 Tahun Penjara

Jaksa meyakini Djoko Tjandra bersalah terkait pemalsuan surat jalan saat dirinya masih buron dalam kasus hak tagih (cassie) Bank Bali.