Jusuf Kalla Tegaskan Din Syamsuddin Bukan Tokoh Radikal Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla. Ia menjadi wakil presiden di kepemimpinan Presiden Susilo Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. ANTARA/Tim Media Jusuf Kalla

MerahPutih.com - Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menilai, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, bukanlah tokoh radikal sebagaimana tuduhan yang dilontarkan oleh Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB).

“Pak Din sangat tidak mungkin radikal, dia adalah pelopor dialog antar agama dan itu tingkatannya internasional," kata JK di Kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin (15/2).

Baca Juga

Mahfud MD Tegaskan Pemerintah tak Proses Hukum Din Syamsuddin

Menurut JK, Din Syamsuddin adalah tokoh yang sangat toleran, dan merupakan pelopor antar umar beragama di kancah internasional. Untuk itu, JK merasa heran apabila ada pihak yang menuduhnya sebagai tokoh radikal.

"Saya sering bilang ke dia “Pak Din anda ini lebih hebat daripada Menlu, selalu keliling dunia hanya berdiskusi dalam hal perdamaian dan inter religius. Jadi orang begitu tidak radikal, sama sekali tidak radikal," sambung JK.

Terkait status Din Syamsuddin sebagai ASN sehingga tidak etis apabila memberikan kritik kepada pemerintah, JK memberikan penjelasan bahwa Din bukanlah ASN yang berada di struktur pemerintahan tapi merupakan fungsional akademisi.

Mantan Wapres Jusuf Kalla. (Foto: Antara)
Mantan Wapres Jusuf Kalla. (Foto: Antara)

Menurut JK, ketika seorang akademisi memberikan pandangannya yang mungkin bertentangan dengan pemerintah itu tidak melanggar etika sebagai ASN. Pasalnya, tugas akademisi adalah memberikan pandangan lain sesuai dengan dengan latar keilmuannya.

“ASN itu terbagi dua, ada ASN yang berada di struktur pemerintahan itu ASN yang tidak boleh kritik pemerintah karena dia berada di struktur pemerintah. Ada ASN akademis sebagai dosen dan sebagainya, nah disitulah posisi pak Din. Ini bukan soal etik mengkritik sebagai ASN tapi dia mempergunakan suatu keilmuannya untuk membicarakan sesuatu," jelas dia.

Menurut JK, ASN berprofesi dosen yang berpandangan kritis kepada pemerintah bukan hanya Din Syamsuddin saja. Untuk itu, JK meminta semua pihak untuk dapat menghormati pandangan tersebut karena merupakan padangan professional.

"Kalau seorang akademisi walaupun dia seorang ASN kemudian mengemukakan pandangannya meskipun berbeda dengan pemerintah, itu pandangan profesi dan kita harus hormati itu," tegas JK.

JK berharap agar tidak ada lagi perundungan terhadap para akademisi yang berstatus sebagai ASN dan memberikan pandangan kritisnya ke pemerintah. Menurut JK, pandangan alternatif dari akademisi akan selalu dibutuhkan oleh pemerintah, jika tidak ingin negara menjadi otoriter.

“Bayangkan kalau tidak ada akademisi ini membukakan jalan alternatif maka negeri akan jadi otoriter. Jadi kalau ada yang mau mempersoalkan posisi Pak Din sebagai ASN dan pandangannya kepada pemerintah, berarti dia tidak ngerti tentang undang-undang," tutup JK. (Pon)

Baca Juga

Reaksi Tegas PAN soal Tuduhan Radikal kepada Din Syamsuddin

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mensos: 45 Kg Beras Siap Disalurkan ke 10 Juta Keluarga Penerima Manfaat
Indonesia
Mensos: 45 Kg Beras Siap Disalurkan ke 10 Juta Keluarga Penerima Manfaat

Politisi PDI Perjuangan itu penyaluran dilakukan dua kali, yaitu 30 kg per KPM di bulan September dan 15 kg per KPM di bulan Oktober.

ICW Minta Budi Gunawan Dicopot, Pengamat: Salah Alamat
Indonesia
ICW Minta Budi Gunawan Dicopot, Pengamat: Salah Alamat

BIN bukan Lembaga penegak hukum sehingga tidak tepat ICW menuntut pertanggungjawaban BIN dalam kasus buronan korupsi tersebut.

Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Positif COVID-19
Indonesia
Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Positif COVID-19

Dewi mengetahui kabar tersebut setelah dalam proses pengurusan data dokumen perjalanan mengurus surat kesehatan di dinas kesehatan setempat.

Tolak Omnibus Law, Pelajar Siap Geruduk Gedung DPR/MPR
Indonesia
Tolak Omnibus Law, Pelajar Siap Geruduk Gedung DPR/MPR

Mereka juga menuntut pemerintah dalam hal ini Kemendikbud untuk membuat kebijakan biaya pendidikan secara gratis di masa pandemi COVID-19

Kurangi Beban Negara, Jokowi Ingin Alternatif Pendanaan Proyek Tol Sumatera
Indonesia
Kurangi Beban Negara, Jokowi Ingin Alternatif Pendanaan Proyek Tol Sumatera

Kalkulasi kelayakan finansial serta dicarikan opsi-opsi tambahan ekuitas untuk melanjutkan proyek tersebut.

13 Ribu Pegawai PT KAI Siap Ikut Vaksinasi COVID-19 Tahap Kedua
Indonesia
13 Ribu Pegawai PT KAI Siap Ikut Vaksinasi COVID-19 Tahap Kedua

Sebanyak 13.526 pegawai PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang terdiri dari masinis, kondektur, petugas stasiun, frontliner, teknisi KA, dan sebagainya siap ikut vaksinasi COVID-19 tahap kedua.

KPK Dalami Aliran Uang dari Tersangka Kasus Bansos ke Sejumlah Pihak
Indonesia
KPK Dalami Aliran Uang dari Tersangka Kasus Bansos ke Sejumlah Pihak

Temuan ini didalami tim penyidik lewat PNS Kemensos bernama Fahri Isnanta yang diperiksa dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek, Rabu (31/3).

Kapolri Sebut COVID-19 Rusak Seluruh Sendi Kehidupan, Menkes: Mirip Perang Dunia I dan II
Indonesia
Kapolri Sebut COVID-19 Rusak Seluruh Sendi Kehidupan, Menkes: Mirip Perang Dunia I dan II

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan pentingnya mematuhi protokol kesehatan untuk terus berupaya menghentikan penyebaran virus corona.

PUPR Berharap 2021 Konstrusi di Ibu Kota Baru Dimulai
Indonesia
PUPR Berharap 2021 Konstrusi di Ibu Kota Baru Dimulai

Selama masa pandemi COVID 19, tidak ada satu pun kegiatan terkait ibu kota negara baru (IKN).

KPU Tidak Temukan Pelanggaran Dana Kampanye di Makassar
Indonesia
KPU Tidak Temukan Pelanggaran Dana Kampanye di Makassar

Dari plafon atau batasan anggaran sumbangan dana kampanye yang diatur maksimal Rp95 miliar. Namun sejauh pelaksanaan kampanye, tidak ada satu pasangan yang mencapai nominal tersebut.