Juru Bicara Pemerintah Bantah Sengaja Longgarkan Aturan Pembatasan Sosial Juru bicara pemerintah terkait penanganan Covid-19, Achmad Yurianto (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Pemerintah menegaskan masih memberlakukan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus Corona. Protokol kesehatan dijalankan di daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) maupun tidak.

"Tidak ada kebijakan yang dibuat pemerintah sampai dengan hari ini yang kemudian mengabaikan protokol kesehatan. Pemerintah masih tetap fokus menjalankan protokol kesehatan, baik di daerah yang sudah menetapkan PSBB maupun daerah yang belum menetapkan PSBB," kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto, Senin (18/5).

Baca Juga:

DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Pemberian Keringanan Retribusi Sewa Rusun

Dia menyampaikan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar semua gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di berbagai tingkatan tetap berkonsentrasi bekerja mencegah penularan virus Corona.

Pemerintah bantah akan longgarkan PSBB
Jubir Pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto (Foto: antaranews)

"Arahan Presiden sudah tegas, bahwa semua gugus tugas baik di tingkat pusat sampai daerah, bahkan sampai dengan gugus tugas terkecil di tingkat RT di tingkat RW yang jadi ujung tombak penanganan COVID-19 ini fokus, sekali lagi tetap fokus untuk jalankan norma-norma protokol-protokol kesehatan," tutur Yuri.

Protokol yang dijalankan adalah menggalakkan hidup sehat dan bersih, rajin cuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak fisik.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan akan mengkaji terkait potensi terjadinya arus balik, bagi warga yang sudah terlanjur pulang ke kampung halaman, di tengah pandemi COVID-19.

"Arus balik akan kami bicarakan dengan gugus tugas di tingkat provinsi sehingga teknisnya tepat, " kata Doni Monardo.

Doni mengatakan penanganan arus balik perlu dikaji agar daerah yang steril atau yang telah berkurang paparan virusnya, tetap bisa terjaga dan terlindungi.

Baca Juga:

Situasi Diprediksi Pulih Bulan Juni, Kelompok 45 Tahun Ke Atas Diminta Batasi Kegiatan

"Kita tidak ingin setelah lebaran perpindahan masyarakat dari daerah ke daerah lain menimbulkan masalah baru ke daerah yang telah berkurang kasusnya," jelas dia.

Dalam kesempatan tersebut Doni juga menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada pelonggaran terhadap pembatasan sosial berskala besar.

Dia mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kesadaran bahwa kegiatan yang menimbulkan kerumunan akan sangat membahayakan diri dan orang sekitar.(Knu)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Enam Anggota Polri Meninggal Dunia Akibat Corona

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Berkebun dan Membaca Ala Pendeta Ratna Radiena
Indonesia
Berkebun dan Membaca Ala Pendeta Ratna Radiena

"Walaupun mereka dari keluarga kurang mampu dan jauh dari pusat kota, tapi mereka harus didampingi karena mereka memiliki tekad dan niat untuk maju dan berkembang," ujar Pendeta Ratna

Doni Monardo Puji Anies Jatuhkan Denda Rp50 Juta ke Rizieq Shihab
Indonesia
Doni Monardo Puji Anies Jatuhkan Denda Rp50 Juta ke Rizieq Shihab

Doni Monardo memberikan pujian kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang memberikan sanksi Rp 50 juta kepada Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab

867 Pasien COVID-19 di Surabaya Sembuh
Indonesia
867 Pasien COVID-19 di Surabaya Sembuh

Sebanyak 867 pasien yang terpapar virus corona jenis baru atau COVID-19 di Kota Surabaya.

UU Cipta Kerja Diklaim Perkuat Pondasi Ekonomi
Indonesia
UU Cipta Kerja Diklaim Perkuat Pondasi Ekonomi

Omnibus Law UU Ciptaker dinilai melengkapi langkah-langkah reformasi yang telah dilakukan oleh pemerintah baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun belanja negara.

 PKB-PKS-PDIP Komitmen Tak Calonkan Koruptor di Pilkada Serentak 2020
Indonesia
PKB-PKS-PDIP Komitmen Tak Calonkan Koruptor di Pilkada Serentak 2020

"Dicek saja tahun 2019 kemarin itu partai mana yang mencalonkan mantan koruptor? dan sekali lagi, di situ tidak ada PKB. Kalau di Pileg saja tidak ada apalagi di Pilkada," kata Wahid

Kemenkes Catat 65 Ribu Kasus DBD
Indonesia
Kemenkes Catat 65 Ribu Kasus DBD

Angka kematian penyakit demam berdarah termasuk tinggi yakni hampir 400 jiwa

 Awal April, Indonesia Sudah Memasuki Musim Kemarau
Indonesia
Awal April, Indonesia Sudah Memasuki Musim Kemarau

Dari total 342 Zona Musim (ZOM) di Indonesia, sebanyak 17 persen diprediksi akan mengawali musim kemarau pada April 2020, yaitu di sebagian kecil wilayah Nusa Tenggara, Bali, dan Jawa

Bangun Kembali Kampung Akuarium, Anies Ingin Seluruh Warga Miliki Hunian Layak
Indonesia
Bangun Kembali Kampung Akuarium, Anies Ingin Seluruh Warga Miliki Hunian Layak

Pada momentum 17 Agustus, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melakukan peletakan batu pertama pembangunan rusun Kampung Akuarium.

Ratusan Karyawannya Terpapar Corona, Pabrik Rokok Sampoerna Jadi Cluster Penyebaran COVID-19
Indonesia
Ratusan Karyawannya Terpapar Corona, Pabrik Rokok Sampoerna Jadi Cluster Penyebaran COVID-19

Sebelumnya, juga sudah ada meninggal dua orang meninggal pada 14 April lalu.

Polisi Bakal Tindak Tegas Pelaku Sweeping Atribut Natal
Indonesia
Polisi Bakal Tindak Tegas Pelaku Sweeping Atribut Natal

Polda Metro Jaya mengingatkan ormas untuk tidak melakukan aksi sweeping saat perayaan Natal.