Junimart Gisang: PDIP Tidak Perlu Umumkan Koalisi Politisi PDI Perjuangan, Junimart Girsang. AntaraFoto/Hafidz Mubarak

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) menanggapi santai Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjelang Pemilu 2024.

Pasalnya, PDIP tanpa harus berkoalisi sudah bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden sendiri karena sudah memenuhi ambang batas atau Presidential Threshold sebesar 20 persen.

Baca Juga

Gerindra Tanggapi Koalisi Indonesia Bersatu

“PDIP itu tidak perlu umumkan koalisi, PDIP sudah bisa mengusung itu saja dipahami. Sebagai catatan partai yang satu-satunya bisa mengusung presiden ya PDIP tanpa koalisi juga bisa,” kata politikus PDIP Junimart Gisang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/5).

Meski begitu, anggota Komisi II DPR ini menegaskan keputusan soal koalisi di PDIP sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

“PDIP itu partai yang betul-betul siap dengan pesta demokrasi, kalau masalah koalisi nanti saja itu menjadi kewenangan Ibu Ketua Umum. Jadi, koalisi urusan Ibu Ketua Umum bukan urusan kita, kita hanya ikut tegak lurus saja,” ujarnya.

Diketahui, ketentuan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden diatur dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca Juga

Koalisi Golkar-PPP-PAN Lanjutkan Visi Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2024

Dalam pasal itu disebutkan, hanya parpol atau gabungan parpol yang memiliki minimal 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya yang dapat mengajukan capres/cawapres.

Jika merujuk ketentuan tersebut, PDIP sudah memenuhi ketentuan presidential threshold sehingga PDIP bisa mengusung pasangan capres-cawapres sendiri, tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.

Pasalnya, perolehan kursi PDIP di DPR sebanyak 128 kursi. Apalagi sudah terdapat sejumlah tokoh internal PDIP yang elektabilitas terus menguat, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR Puan Maharani. (Pon)

Baca Juga

Sekjen PAN: Tidak Ada Inisiator Tunggal Terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Erick Thohir Bocorkan Ada Tambahan 500 Tiket MotoGP Mandalika
Indonesia
Erick Thohir Bocorkan Ada Tambahan 500 Tiket MotoGP Mandalika

Tiket untuk hari balapan atau racing day Pertamina Grand Prix of MotoGP Mandalika sudah habis terjual.

15.900 Pemudik akan Diberangkatkan dari Stasiun Gambir Hari Ini
Indonesia
15.900 Pemudik akan Diberangkatkan dari Stasiun Gambir Hari Ini

Hari ini, Kamis (28/4) atau H-4 Hari Raya Idul Fitri, berdasarkan data Stasiun Gambir, terdapat 35 kereta api yang beroperasi. Adapun dari jumlah tersebut delapan di antaranya merupakan KA tambahan.

Partai Demokrat Yakin Gugatan Uji Materiil AD/ART Ditolak MA
Indonesia
Partai Demokrat Yakin Gugatan Uji Materiil AD/ART Ditolak MA

Keyakinan itu, karena MA akan memutus perkara ini seadil-adilnya, berdasarkan hukum dan kebenaran.

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin AstraZeneca Dibuat Setahun Sebelum Pandemi COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin AstraZeneca Dibuat Setahun Sebelum Pandemi COVID-19

AstraZeneca mulai dikembangkan sejak awal pandemi 2020 lalu

Muncul Klaster Pembelajaran Tatap Muka di Jateng, Ganjar: Jangan Asal Ngaku Siap
Indonesia
Muncul Klaster Pembelajaran Tatap Muka di Jateng, Ganjar: Jangan Asal Ngaku Siap

Sebanyak 90 siswa di SMP Negeri 4 Mrebet Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah terpapar COVID-19 usai mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM).

KPK Sebut 95 Persen LHKPN Pejabat Negara Tidak Akurat
Indonesia
KPK Sebut 95 Persen LHKPN Pejabat Negara Tidak Akurat

"Di samping kecepatan verifikasi ini ternyata 95 persen LHKPN yang kita lakukan pemeriksaan, detail terhadap kebenaran isinya itu 95 persen memang tidak akurat secara umum," kata Pahala dalam webinar bertajuk 'Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat', Selasa (7/9).

Kemenkes Sebut Empat Kelompok Perlu Diperhatikan di Tengah Lonjakan Kasus COVID-19
Indonesia
Kemenkes Sebut Empat Kelompok Perlu Diperhatikan di Tengah Lonjakan Kasus COVID-19

Komplikasi penyakit penyerta dan infeksi virus COVID-19 ini sangat membahayakan keselamatan jiwa pasien

Kementerian PUPR Alokasikan Rp 13,76 Triliun Buat Padat Karya di 2023
Indonesia
Kementerian PUPR Alokasikan Rp 13,76 Triliun Buat Padat Karya di 2023

Anggaran program padat karya tunai sebesar Rp 13,76 triliun diperkirakan tetap bisa menyerap sekitar 650 ribu orang.

Guru Besar Unpad Tegaskan Presidential Threshold Perkokoh Sistem Presidensial
Indonesia
Guru Besar Unpad Tegaskan Presidential Threshold Perkokoh Sistem Presidensial

Adanya jaminan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan memungkinkan

Ketua DPRD Tegaskan Hak Interpelasi Bukan untuk Jatuhkan Anies
Indonesia
Ketua DPRD Tegaskan Hak Interpelasi Bukan untuk Jatuhkan Anies

Hak Interpelasi juga digulirkan untuk kepentingan masyarakat Jakarta