Jumlah Personel Pengamanan Sidang Rizieq Tergantung Tingkat Potensi Ancaman dan Kerawanan Rizieq Shihab. (Foto: Antara).

Merahputih.com - Kelanjutan nasib eks pimpinan Front Pembela Islam (FPI)Rizieq Shihab memasuki babak baru. Setelah menjalani masa tahanan, Rizieq akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Selasa, (16/3).

Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta menilai polisi akan melakukan kajian dan analisis terlebih dahulu sebelum memutuskan jumlah personel yang bakal diturunkan menjaga sidang.

"Jumlah anggota dilihat dari tingkat potensi ancaman dan kerawanan," ujar Stanislaus, Senin (15/3).

Baca Juga:

Rizieq Shihab akan Didakwa Pasal Berlapis Terkait 2 Kasus

Stanislaus menduga, polisi sudah menyiapkan skema untuk persidangan itu nanti. "Bisa dilakukan pendekatan persuasif dahulu agar massa kubu Rizieq tidak datang pengadilan," katanya

Selain itu, skrining para tamu yang akan memasuki PN Jakarta Timur juga bisa dilakukan pihak kepolisian agar tidak ada simpatisan yang hadir. "Itu mekanismenya," jelasnya.

Sidang perkara kekarantinaan kesehatan bakal degelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Jalan Sumarno, Penggilingan, Cakung, Selasa 16 Maret 2021 besok. Sidang yang rencananya akan digelar pukul 09.00 WIB, beragendakan pembacaan dakwaan.

Kuasa Hukum Rizieq, Sugito Atmo Prawiro mengatakan, sidang pembacaan dakwaan yang mencakup tiga perkara sekaligus kemungkinan besar bakal dibacakan di satu waktu. "Kemungkinan dakwaan dibacakan bersamaan. Tiga perkara ini jadwal persidangannya di hari Selasa," kata Sugito.

Rizieq Shihab. (Foto: Antara)
Rizieq Shihab. (Foto: Antara)

Dia melanjutkan, perkara kekarantinaan kesehatan yang menjerat Rizieq tidak lain kerumunan warga di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada tanggal 13 November 2020. Perkara hasil tes swab Rizieq di RS UMMI Bogor pada tanggal 27 November 2020 yang diduga ditutupi dari pihak Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Serta perkara kerumunan warga di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Megamendung Bogor pada tanggal 13 November 2020.

"Tapi tergantung keputusan Majelis Hakim (pembacaan dakwaan untuk tiga perkara dugaan tindak pidana karantina kesehatan digelar di satu hari yang sama atau berbeda hari)," ujarnya.

Dalam kasus dugaan tindak pidana karantina kesehatan Rizieq dan lima terdakwa lain disangkakan pasal 160 KUHP jo Pasal 93 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Pasal 216 ayat (1) KUHP; Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Pasal 82A ayat (1) jo 59 ayat (3) huruf c dan d UU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi UU jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 10 huruf b KUHP jo Pasal 35 ayat (1) KUHP.

Baca Juga:

Pengacara Sebut Penangkapan Rizieq Shihab Cacat Hukum

Dalam perkara hasil tes swab Rizieq di RS UMMI Bogor Rizieq dan dua terdakwa lain disangkakan pasal 14 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pidana; Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular atau Pasal 216 ayat (1) KUHP.

Sementara dalam perkara Pondok Pesantren Alam Agrokultural Megamendung Bogor Rizieq yang merupakan terdakwa tunggal disangkakan melanggar Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan atau Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular atau Pasal 216 ayat (1) KUHP. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Klaim Penyaluran BST Sudah Capai 90 Persen
Indonesia
Pemprov DKI Klaim Penyaluran BST Sudah Capai 90 Persen

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyebut, penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) berjalan lancar.

Dalam 24 Jam, 10.139 Pasien Berhasil Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Dalam 24 Jam, 10.139 Pasien Berhasil Sembuh dari COVID-19

Jumlah pasien yang terjangkit COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah hingga Jumat (29/1).

AP II Bikin Posko Verifikasi Penumpang Pesawat Saat Larangan Mudik
Indonesia
AP II Bikin Posko Verifikasi Penumpang Pesawat Saat Larangan Mudik

Penumpang yang boleh melakukan perjalanan dengan pesawat pada periode itu adalah pelaku perjalanan dengan tujuan khusus.

PAN Tetap Tolak RUU Pemilu, Ibu Kota Negara dan BPIP Masuk Prolegnas 2021
Indonesia
PAN Tetap Tolak RUU Pemilu, Ibu Kota Negara dan BPIP Masuk Prolegnas 2021

Penetapan Prolegnas Prioritas 2021 sudah lama mundur karena belum diambil Keputusan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR.

Ketua DPR Minta Anggaran COVID-19 Digunakan untuk Perlindungan Anak
Indonesia
Ketua DPR Minta Anggaran COVID-19 Digunakan untuk Perlindungan Anak

Ketua DPR RI Puan Maharani terus mendorong pemerintah untuk mempercepat realisasi belanja anggaran penanganan COVID-19. Belanja tersebut salah satunya harus dipergunakan untuk perlindungan anak-anak Indonesia yang terdampak pandemi.

Wagub DKI Tunggu Jawaban Kemendikbud Soal Lokasi 25 Klaster PTM
Indonesia
Wagub DKI Tunggu Jawaban Kemendikbud Soal Lokasi 25 Klaster PTM

Pemprov DKI tengah menunggu jawaban Kemendikbud soal adanya temuan 25 klaster COVID-19 di masa pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM).

Transisi Kekuasaan AS Dipastikan Mulus
Dunia
Transisi Kekuasaan AS Dipastikan Mulus

Biden sendiri umumnya mengabaikan Trump dan menegaskan, tidak banyak mempengaruhi perencanaan yang sudah dibuatnya.

Suku Bunga BI 3,75 persen, Bank Diminta Turunkan Bunga Kredit
Indonesia
Suku Bunga BI 3,75 persen, Bank Diminta Turunkan Bunga Kredit

Enggannya perbankan menurunkan bunga kredit, karena bank masih memiliki persepsi risiko kredit yang dikucurkan di tengah menurunnya aktivitas ekonomi.

BNN Segera Temui PPATK Bahas Rekening Gendut Sindikat Narkoba
Indonesia
BNN Segera Temui PPATK Bahas Rekening Gendut Sindikat Narkoba

Akan dilakukan upaya penindakan sesuai dengan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

UU Ciptaker Bikin UMKM Mudah Naik Kelas ke Sektor Formal
Indonesia
UU Ciptaker Bikin UMKM Mudah Naik Kelas ke Sektor Formal

Pemerintah kini menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk menetapkan jenis perizinan berusaha pada seluruh sektor usaha.