Jumlah Pelanggaran Politisasi Bansos Diprediksi Meningkat Saat Pandemi

Jumlah Pelanggaran Politisasi Bansos Diprediksi Meningkat Saat Pandemi Logo Pilkada Serentak 2020. Foto: Istimewa

Merahputih.com - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyebutkan kondisi pandemik COVID-19 tidak menurunkan tingginya jumlah pelanggaran Pilkada Serentak 2020. Salah satunya, dugaan pelanggaran politisasi bantuan sosial (bansos).

Bawaslu mengusulkan Kementerian Dalam Negeri tegas menerapkan sanksi berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

Baca Juga:

52 Tenaga Medis Papua Terpapar Virus Corona

"Walaupun pandemik COVID-19 tetapi tidak menurunkan juga jumlah pelanggaran. Walaupun ada beberapa waktu jumlah pelanggaran itu menurun sekali, tetapi ada beberapa yang sudah mulai naik," kata Bagja dalam keterangannya, Jumat (26/6).

Bagja menyebutkan beberapa catatan dugaan pelanggaran hingga 11 Mei 2020 yaitu terdapat 552 temuan, 108 laporan, dan 132 bukan pelanggaran. "(Jenis) pelanggaran administrasi ada 157, kode etik ada 24, pelanggaran pidana ada dua, dan 348 pelanggaran hukum lainnya seperti pelanggaran netralitas ASN," ujarnya.

Ilustrasi pencoblosan
Ilustrasi Pencoblosan. (Foto: Antara).

Ia juga menyebutkan dugaan politisasi bansos oleh kepala daerah yang berpotensi kembali mencalonkan terjadi di 12 provinsi dan 23 kabupaten kota.

"Kami juga mencatat ada di dua belas provinsi dengan 23 kabupaten kota yang terdapat pembagian bansos dan diduga dipolitisasi dengan menempelkan gambar kepala daerah yang berpotensi menjadi petahana," sebutnya.

Provinsi dan kabupaten kota tersebut yaitu Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu, Indragiri (Riau), Pelalawan (Riau), Ogan Ilir (Sumatera Selatan), Jambi, Lampung Timur (Lampung), Pesawaran (Lampung), Way Kanan (Lampung), Lampung Selatan.

Selanjutnya, Kabupaten Pandeglang (Banten), Pangandaran (Jawa Barat), Cianjur (Jawa Barat), Sumenep (Jawa Timur), Jember (Jawa Timur), Klaten (Jawa Tengah), Semarang (Jawa Tengah), Purbalingga (Jawa Tengah), Gorontalo, dan Keerom (Papua).

Baca Juga:

Walkot Rudy Batal Cabut Status KLB COVID-19 Solo

Terhadap dugaan politisasi bansos tersebut, Bawaslu tidak bisa melakukan penindakan pelanggarannya. Pasalnya, saat itu belum ada produk hukum yang mengatur dan terkendala aturan yang menyebutkan persyaratan enam bulan sampai masa penetapan calon.

Bagja menyebutkan maka saat itu diusulkan untuk politisasi bansos diselesaikan dengan UU 23/2014. ''(Usulnya terkait politisasi bansos) Meminta ketegasan Menteri Dalam Negeri untuk menerapkan ketentuan Pasal 76 UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014," katanya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Ini Tugas yang akan Diemban Wakil Panglima TNI
Indonesia
Ini Tugas yang akan Diemban Wakil Panglima TNI

“Ini akan sangat membantu Panglima untuk urusan-urusan teknis organisasi terutama ketika misalnya Panglima ke luar negeri dan lain-lain. Jadi tidak harus kemudian dilimpahkan kepada Kepala Staf,” tutur Pratikno

Universitas Islam Internasional Rampung pada 2020
Indonesia
Universitas Islam Internasional Rampung pada 2020

Presiden Joko Widodo menargetkan pembangunan Universitas Islam Internasional selesai pada 2020.

Update Kasus Corona DKI Senin (26/10): 101.897 Positif, 87.977 Orang Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Senin (26/10): 101.897 Positif, 87.977 Orang Sembuh

Pemprov DKI Jakarta menyampaikan perkembangan terkini kasus corona di ibu kota Senin (26/10).

Imam Besar Istiqlal Tegaskan Ibadah di Masjid Sunah Hukumnya Selama PSBB
Indonesia
Imam Besar Istiqlal Tegaskan Ibadah di Masjid Sunah Hukumnya Selama PSBB

Masyarakat masih bisa melakukan hal-hal produktif

Jamaah Haji 2020: 70 Persen Asing, 30 Persen Warga Arab Saudi
Dunia
Jamaah Haji 2020: 70 Persen Asing, 30 Persen Warga Arab Saudi

Pemilihan jamaah haji 2020 mengikuti standar kesehatan ketat.

Di Sektor Kesehatan, KPK Selamatkan Rp18,15 Triliun Potensi Kerugian Negara
Indonesia
Di Sektor Kesehatan, KPK Selamatkan Rp18,15 Triliun Potensi Kerugian Negara

E-catalogue sebagai solusi belum optimal karena jumlah alat kesehatan dan penyedia relatif sedikit

 Riza Patria Klaim Kader Gerindra Banyak Pilih Dirinya Jadi Wagub DKI
Indonesia
Riza Patria Klaim Kader Gerindra Banyak Pilih Dirinya Jadi Wagub DKI

"Banyak dari kader-kader Partai Gerindra berharap saya yang terpilih," terang Riza Patria.

Owner Harita Group Lim Hariyanto Terseret Kasus Korupsi eks Bupati Konawe Utara
Indonesia
Owner Harita Group Lim Hariyanto Terseret Kasus Korupsi eks Bupati Konawe Utara

Aswad disinyalir melakukan praktik rasuah itu saat menjabat pejabat Bupati Konawe Utara 2007-2009

KPK Geledah Empat Lokasi di Lampung Utara
Indonesia
KPK Geledah Empat Lokasi di Lampung Utara

Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan suap proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara.

Libatkan Anak Saat Pilkada, Psikologis Anak Bakal Terganggu
Indonesia
Libatkan Anak Saat Pilkada, Psikologis Anak Bakal Terganggu

Adanya peran aktif semua kalangan di masyarakat tentang kepedulian dan perlindungan hak-hak anak.