Jumlah Halaman UU Ciptaker Berubah Jadi 1.187, Mensesneg Pratikno Buka Suara Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Perubahan draft final omnibus law UU Cipta Kerja menuai tanda tanya. Seperti diketahui, naskah draft RUU Cipta Kerja mengalami perubahan jumlah halaman. Semula ada versi 1.208 halaman yang diunggah situs DPR.Kemudian saat dibacakan saat sidang Paripurna berjumlah 905 halaman.

Tak hanya itu ada versi jumlah halaman draft UU Cipta Kerja sebanyak 1.052 halaman dan 1.035 halaman. Namun, saat diserahkan kepada pemerintah oleh DPR, jumlah halaman draft final UU Cipta Kerja sebanyak 812 halaman.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menerangkan, sebelum naskah draft RUU Cipta Kerja diserahkan ke Jokowi, Mensesneg melakukan penyesuaian dan pengecekan teknis sebelum diundangkan.

Baca Juga

Fadli Zon: Gerakan Mahasiswa Ambil Alih Fungsi Parlemen Sebagai Alat Kontrol Pemerintah

"Setiap item perbaikan teknis yang dilakukan, seperti typo dan lain lain, semuanya dilakukan atas persetujuan pihak DPR, yang dibuktikan dengan paraf Ketua Baleg,” jelas Pratikno kepada awak media yang dikutip di Jakarta, Jumat (23/10).

Pratikno menyebut setiap naskah UU yang akan ditandatangani Presiden dilakukan dengan format kertas dengan ukuran baku.

"Setiap naskah UU yang akan ditandatangani Presiden dilakukan dalam format kertas Presiden dengan ukuran yang baku," papar mantan Rektor Universitas Gajah Mada ini.

Terkait perbedaan jumlah halaman, Pratikno menegaskan untuk mengukur kesamaan dokumen tidak bisa disamakan dengan jumlah halaman. Sebab, naskah yang sama yang diformat pada ukuran kertas dan margin hingga font yang berbeda menghasilkan perbedaan jumlah halaman.

"Kami sampaikan bahwa mengukur kesamaan dokumen dengan menggunakan indikator jumlah halaman, itu bisa misleading. Sebab, naskah yang sama, yang diformat pada ukuran kertas yang berbeda, dengan margin yang berbeda dan font yang berbeda, akan menghasilkan jumlah halaman yang berbeda,” terang Pratikno.

Ia menambahkan, sebelum UU Ciptaker disampaikan ke Presiden untuk diundangkan, Kemensesneg melakukan formatting dan pengecekan teknis terhadap naskah UU terlebih dahulu.

Baca Juga

Pandemi, Resesi dan UU Cipta Kerja di Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf

“Sebelum disampaikan kepada Presiden, setiap naskah RUU dilakukan formatting dan pengecekan teknis terlebih dahulu oleh Kementerian Sekretariat Negara agar siap untuk diundangkan,” jelas Pratikno. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ditemukan Kasus Positif COVID-19, Kantor Setda Depok Tutup
Indonesia
Ditemukan Kasus Positif COVID-19, Kantor Setda Depok Tutup

Selain kantor Setda Depok, kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diskarpus) Kota Depok juga ditutup.

Eko Patrio Setuju Program Kampung Tangguh di Jakarta
Indonesia
Eko Patrio Setuju Program Kampung Tangguh di Jakarta

Lebih lanjut, kata Eko, penanganan corona memang harus fokus langsung pada lokasi-lokasi yang memang menjadi episentrum di setiap kelurahan dan RW.

Tito Karnavian Beri Masukan untuk Komjen Listyo Sigit Prabowo
Indonesia
Tito Karnavian Beri Masukan untuk Komjen Listyo Sigit Prabowo

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan, dirinya mendapat kunjungan dari calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo beserta istri, Senin (18/1)

Kuota Pengunjung Candi Borobudur Jadi 4.000 Orang Per Hari
Indonesia
Kuota Pengunjung Candi Borobudur Jadi 4.000 Orang Per Hari

Kuota pengunjung Taman Wisata Candi Borobudur, Magelang, Jateng, bertambah menjadi 4.000 orang per per hari, mulai Kamis (26/11).

Proyek Smelter Freeport dan Kilang Tuban Minta Dipercepat
Indonesia
Proyek Smelter Freeport dan Kilang Tuban Minta Dipercepat

"Kita akan terus mendorong ini karena jika ini selesai, kita tinggal mendorong industri hilirnya supaya bisa berkembang," ujar Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Edhy Prabowo Diciduk KPK, Gerindra Minta Maaf
Indonesia
Edhy Prabowo Diciduk KPK, Gerindra Minta Maaf

Gerindra berharap asas hukum praduga tak bersalah tetap dapat dihormati oleh semua pihak.

Periksa Hotma Sitompul, KPK Dalami Pembayaran Fee Lawyer Tersangka Suap Bansos
Indonesia
Periksa Hotma Sitompul, KPK Dalami Pembayaran Fee Lawyer Tersangka Suap Bansos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa advokat Hotma Sitompul sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Agus Widjojo: Bung Karno Mendirikan Lemhanas Sebagai Candradimuka Calon Pemimpin
Indonesia
Agus Widjojo: Bung Karno Mendirikan Lemhanas Sebagai Candradimuka Calon Pemimpin

Patung Bung Karno ini melambangkan kebiasaan Putra Sang Fajar itu membaca buku

Kubu Rizieq Siapkan Pembuktian di Sidang Praperadilan
Indonesia
Kubu Rizieq Siapkan Pembuktian di Sidang Praperadilan

Kamil Pasha merinci bukti-bukti yang akan disampaikan dalam agenda sidang Rabu ini

45 Titik Kamera e-Tilang, Mulai dari Kota Tua hingga Halim
Indonesia
45 Titik Kamera e-Tilang, Mulai dari Kota Tua hingga Halim

Uji coba yang dilakukan ini adalah tahap sosialisasi sebagai tindak lanjut penggunanaan penindakan yang lebih modern.