Junimart Merasa Tidak Ada Pernyataannya Meminta Kemendagri Bubarkan PP Politisi PDI Perjuangan, Junimart Girsang. AntaraFoto/Hafidz Mubarak

MerahPutih.com - Pernyataan Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang yang meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menertibkan organiasai kemasyarakatan (ormas) yang kerap terlibat bentrokan berbuntut panjang.

Ormas Pemuda Pancasila (PP) menggeruduk gedung DPR/MPR. Mereka menggelar aksi unjuk rasa menuntut Junimart meminta maaf atas pernyataannya. Jalan Gatot Subroto pun ditutup buntut dari demo tersebut.

Baca Juga:

Kasus Baku Hantam Anggota Pemuda Pancasila dan Debt Collector Berakhir Damai

Mereka juga meminta Junimart keluar dan menemui massa aksi. Fraksi PDI Perjuangan juga diminta melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Junimat.

Berbarengan dengan aksi itu, Junimart akhirnya meminta maaf kepada keluarga besar ormas Pemuda Pancasila (PP) mengenai pernyataannya.

"Namun demikian apabila saya dipersalahkan karena tanggapan itu, sebagai manusia beriman saya minta maaf kepada keluarga PP," kata Junimart saat dikonfirmasi, Kamis (25/11).

Baca Juga:

Japto Soerjosoemarno Kembali Pimpin Pemuda Pancasila

Menurut Junimart, keluarga besar PP tidak membaca pernyataan dirinya secara utuh yang meminta Kemendagri menertibkan ormas.

"Karena tidak ada pernyataan saya yang menyatakan agar Kemendagri membubarkan PP sebagai ormas berskala nasional," ujarnya.

Junimart menekankan, permintaan maaf ini lantaran dirinya menjunjung tinggi kedamaian antar sesama. Sehingga dia lebih memilih meminta maaf kepada keluarga besar PP.

"Ini bukan masalah protes, tetapi menjunjung asas perdamian sesuai Pancasila," tutup dia.

Sebelumnya, terjadi bentrokan antara ormas PP dan Forum Betawi Rempug (FBR) di Ciledug, Tangerang, Banten, yang diduga akibat rebutan penguasaan lahan. Merespons kejadian itu, Junimart meminta Kemendagri segera menertibkan sejumlah ormas yang kerap terlibat bentrokan.

Baca Juga

Hindari Bentrok Warga, Ormas PP Minta Negara Tangani Kesejahteraan Sosial

Menurutnya, tujuan dari pendirian ormas adalah untuk membantu pemerintah dalam menjaga ketertiban umum. Ketika didapati ada ormas yang justru meresahkan, pemerintah berkewajiban untuk hadir sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan tersebut baik itu untuk pembinaan maupun penertiban.

Junimart melanjutkan, pencabutan izin atas ormas tersebut dinilai tepat sebagai solusi yang wajar dilakukan oleh Kemendagri. Terlebih jika memang ormas tersebut sudah diberi peringatan, namun masih tetap menciptakan keresahan di tengah masyarakat. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polresta Cirebon Kerahkan Tim Urai Kemacetan di Pantura
Indonesia
Polresta Cirebon Kerahkan Tim Urai Kemacetan di Pantura

Tiga tim pengurai tersebut terdiri dari 35 personel, yang nantinya akan membantu mengurangi kemacetan kendaraan para pemudik.

Kemenkes Diminta Percepat Vaksin Ketiga bagi Tenaga Kesehatan
Indonesia
Kemenkes Diminta Percepat Vaksin Ketiga bagi Tenaga Kesehatan

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti meminta agar Kementerian Kesehatan mempercepat vaksin ketiga untuk tenaga kesehatan (nakes).

Ombudsman Selidiki Dugaan Penganiayaan Warga Lapas Narkotika Sleman
Indonesia
Ombudsman Selidiki Dugaan Penganiayaan Warga Lapas Narkotika Sleman

Sejumlah mantan narapidana Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) -Jawa Tengah pada Senin (1/11) mengenai dugaan penganiayaan yang mereka alami selama di lapas tersebut.

Kemenkes Belum Tentukan Tarif Vaksin Booster
Indonesia
Kemenkes Belum Tentukan Tarif Vaksin Booster

"Belum ada biaya resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah," ucap Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi

Apa Itu Shiba Inu, Kripto yang Ilegal Diperdagangkan di Indonesia
Indonesia
Apa Itu Shiba Inu, Kripto yang Ilegal Diperdagangkan di Indonesia

Shiba Inu menjadi salah satu meme coin yang tengah diminati di Indonesia. Tetapi sayang keberadaannya masih ilegal diperdangkan di tanah air

Pencairan BST Tahap 7-8 di DKI Belum Jelas
Indonesia
Pencairan BST Tahap 7-8 di DKI Belum Jelas

Komisi A DPRD DKI menyebut jika Pemprov belum memiliki anggaran untuk kelanjutan bantuan sosial tunai (BST) di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sehingga pencairan BST tahap 7 dan 8 masih belum dipastikan.

KPK Periksa Mantan Artis Terkait Kasus Korupsi Bansos COVID-19
Indonesia
KPK Periksa Mantan Artis Terkait Kasus Korupsi Bansos COVID-19

Mantan artis ini akan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Bupati nonaktif Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna

Holywings Pastikan Seluruh Gaji Pegawai Bulan Juni Dibayar
Indonesia
Holywings Pastikan Seluruh Gaji Pegawai Bulan Juni Dibayar

Holywings akan membayar seluruh gaji karyawannya pada bulan Juni 2022, meski outlet di hampir semua daerah di Indonesia ditutup.

Penggunaan Masker di Luar Ruang Bukan Hal Wajib, Perekonomian Diprediksi Menggeliat
Indonesia
Penggunaan Masker di Luar Ruang Bukan Hal Wajib, Perekonomian Diprediksi Menggeliat

Kebijakam pemerintah memutuskan melonggarkan kebijakan penggunaan masker di ruang terbuka menuai harapan akan bertumbuhnya ekonomi.

Bandara YIA Dipadati Nyaris 10 Ribu Penumpang Arus Balik Mudik
Indonesia
Bandara YIA Dipadati Nyaris 10 Ribu Penumpang Arus Balik Mudik

Angkasa Pura 1 sebagai pengelola bandara YIA mencatat bandara ini dipenuhi nyaris 10 ribu penumpang perhari yang datang dan berangkat.