Junimart Merasa Tidak Ada Pernyataannya Meminta Kemendagri Bubarkan PP Politisi PDI Perjuangan, Junimart Girsang. AntaraFoto/Hafidz Mubarak

MerahPutih.com - Pernyataan Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang yang meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menertibkan organiasai kemasyarakatan (ormas) yang kerap terlibat bentrokan berbuntut panjang.

Ormas Pemuda Pancasila (PP) menggeruduk gedung DPR/MPR. Mereka menggelar aksi unjuk rasa menuntut Junimart meminta maaf atas pernyataannya. Jalan Gatot Subroto pun ditutup buntut dari demo tersebut.

Baca Juga:

Kasus Baku Hantam Anggota Pemuda Pancasila dan Debt Collector Berakhir Damai

Mereka juga meminta Junimart keluar dan menemui massa aksi. Fraksi PDI Perjuangan juga diminta melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Junimat.

Berbarengan dengan aksi itu, Junimart akhirnya meminta maaf kepada keluarga besar ormas Pemuda Pancasila (PP) mengenai pernyataannya.

"Namun demikian apabila saya dipersalahkan karena tanggapan itu, sebagai manusia beriman saya minta maaf kepada keluarga PP," kata Junimart saat dikonfirmasi, Kamis (25/11).

Baca Juga:

Japto Soerjosoemarno Kembali Pimpin Pemuda Pancasila

Menurut Junimart, keluarga besar PP tidak membaca pernyataan dirinya secara utuh yang meminta Kemendagri menertibkan ormas.

"Karena tidak ada pernyataan saya yang menyatakan agar Kemendagri membubarkan PP sebagai ormas berskala nasional," ujarnya.

Junimart menekankan, permintaan maaf ini lantaran dirinya menjunjung tinggi kedamaian antar sesama. Sehingga dia lebih memilih meminta maaf kepada keluarga besar PP.

"Ini bukan masalah protes, tetapi menjunjung asas perdamian sesuai Pancasila," tutup dia.

Sebelumnya, terjadi bentrokan antara ormas PP dan Forum Betawi Rempug (FBR) di Ciledug, Tangerang, Banten, yang diduga akibat rebutan penguasaan lahan. Merespons kejadian itu, Junimart meminta Kemendagri segera menertibkan sejumlah ormas yang kerap terlibat bentrokan.

Baca Juga

Hindari Bentrok Warga, Ormas PP Minta Negara Tangani Kesejahteraan Sosial

Menurutnya, tujuan dari pendirian ormas adalah untuk membantu pemerintah dalam menjaga ketertiban umum. Ketika didapati ada ormas yang justru meresahkan, pemerintah berkewajiban untuk hadir sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan tersebut baik itu untuk pembinaan maupun penertiban.

Junimart melanjutkan, pencabutan izin atas ormas tersebut dinilai tepat sebagai solusi yang wajar dilakukan oleh Kemendagri. Terlebih jika memang ormas tersebut sudah diberi peringatan, namun masih tetap menciptakan keresahan di tengah masyarakat. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ridwan Kamil Jadi Gubernur Pertama Jadikan Mobil Listrik Jadi Kendaraan Dinas
Indonesia
Ridwan Kamil Jadi Gubernur Pertama Jadikan Mobil Listrik Jadi Kendaraan Dinas

Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar secara bertahap akan mengalihkan seluruh kendaraan-kendaraan dinas menjadi mobil listrik.

Berkendara di Jakarta Tetap Diwajibkan Bawa STRP
Indonesia
Berkendara di Jakarta Tetap Diwajibkan Bawa STRP

Setiap hari di masa formal ada ratusan ribu kendaraan bergerak masuk ke Jakarta

 Ada 8 Titik Lokasi Sasaran Vaksinasi Keliling Jakarta, Kamis (5/8)
Indonesia
Ada 8 Titik Lokasi Sasaran Vaksinasi Keliling Jakarta, Kamis (5/8)

Program vaksinasi keliling ini menyasar ke anak-anak, dewasa dan lansia untuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Kegiatan vaksin keliling berpindah-pindah tiap harinya dari satu tempat ke tempat lain.

MAKI Serahkan Data Korupsi Pengadaan Tanah di DKI ke KPK
Indonesia
MAKI Serahkan Data Korupsi Pengadaan Tanah di DKI ke KPK

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyerahkan data terkait kasus dugaan korupsi pembelian tanah di DKI Jakarta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (19/3).

Karangan Bunga Hak Interpelasi Formula E Disebut dari Barisan Sakit Hati
Indonesia
Karangan Bunga Hak Interpelasi Formula E Disebut dari Barisan Sakit Hati

Aksi kirim karangan bunga seperti ini sama dengan model dukungan terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ketika tengah menghadapi kasus yang membelitnya.

Bantuan Subsidi Upah Gerakan Konsumsi Masyarakat
Indonesia
Bantuan Subsidi Upah Gerakan Konsumsi Masyarakat

Pemberian bantuan subsidi upah, sangat relevan dan diharapkan mampu menggerakkan konsumsi untuk membantu menggerakkan perekonomian.

Kapolri: PPKM Desa Bae Bisa Dijadikan Model PPKM Mikro
Indonesia
Kapolri: PPKM Desa Bae Bisa Dijadikan Model PPKM Mikro

Panglima TNI dan Kapolri sendiri sebelumnya meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi terhadap 1.300 karyawan tekstil di Kudus, Jawa Tengah

Mahkamah Konstitusi Tunda Seluruh Persidangan Selama PPKM Darurat
Indonesia
Mahkamah Konstitusi Tunda Seluruh Persidangan Selama PPKM Darurat

Mahkamah Konstitusi (MK) menunda seluruh sidang yang telah terjadwal hingga 20 Juli 2021.

Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Rizieq
Indonesia
Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Rizieq

Putusan itu diambil setelah mempertimbangkan surat permohonan dan surat jawaban yang diajukan pihak pemohon dan termohon

DKI Keluhkan Pendataan Vaksinasi COVID-19 Kemenkes
Indonesia
DKI Keluhkan Pendataan Vaksinasi COVID-19 Kemenkes

Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 nasional masih terkendala data penerima.