Juliari Divonis 12 Tahun Penjara, Kuasa Hukum: Sangat Memberatkan Mantan Mensos Juliari Batubara dan penasihat hukumnya Maqdir Ismail mengikuti sidang pembacaan vonis dari Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Senin (23/8). ANTARA/Desca Lidya Natalia

MerahPutih.com - Kuasa Hukum mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara, Maqdir Ismail, mengatakan vonis 12 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terhadap kliennya sangat memberatkan.

Sebab, ia menyebut Juliari tidak pernah menerima uang suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 wilayah Jabodetabek seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK).

Baca Juga

Dilihat dari Dampak Korupsinya, Juliari Sangat Pantas dan Tepat Dibui Seumur Hidup

"Ya sangat berat, karena buktinya sekarang bahwa Pak Ari (Juliari) itu menerima uang? Nggak ada, selain dari pengakuan Matheus Joko santoso dan juga Adi Wahyono," kata Maqdir seusai persidangan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (23/8).

Lebih lanjut, menurut Maqdir, tidak ada barang bukti menyangkut perkara tersebut yang disita KPK dari Juliari.

"Mana ada barang bukti yang disita dari dia? Kan nggak ada. Suap itu kan ada barangnya, bukan angan-angan orang gitu lho," ujarnya.

Maqdir menyatakan, putusan itu di luar perkiraan pihaknya. Pasalnya, vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih tinggi dari tuntutan jaksa.

Mantan Mensos uliari Batubara dan penasihat hukumnya Maqdir Ismail mengikuti sidang pembacaan vonis dari Gedung Pusat Edukasi AntiKorupsi KPK, Jakarta, Senin (23/8). ANTARA/Desca Lidya Natalia
Mantan Mensos uliari Batubara dan penasihat hukumnya Maqdir Ismail mengikuti sidang pembacaan vonis dari Gedung Pusat Edukasi AntiKorupsi KPK, Jakarta, Senin (23/8). ANTARA/Desca Lidya Natalia

Meski begitu, Maqdir belum bisa memastikan bahwa pihaknya bakal mengajukan banding atas putusan majelis hakim tersebut.

"(Banding) nanti kita lihat lah," imbuhnya.

Dalam kasus suap Bansos COVID-19 ini, Juliari dinyatakan terbukti menerima uang sebesar Rp32,48 miliar. Uang suap itu diterima dari sejumlah pihak. Sebanyak Rp1,28 miliar diterima dari Harry van Sidabukke, Rp1,95 miliar dari Ardian Iskandar M, dan Rp29,25 miliar dari beberapa vendor bansos COVID-19 lainnya.

Juliari juga dijatuhi hukuman uang pengganti sejumlah Rp14,59 miliar. Apabila Juliari tidak membayar uang pengganti dalam kurun satu bulan setelah putusan pengadilan, maka harta bendanya akan disita dan bila tidak mencukupi, Juliari akan diganjar pidana badan selama dua tahun.

Hakim pun memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama empat tahun, setelah Juliari selesai menjalani pidana pokok.

Atas perbuatannya Juliari dinyatakan terbukti melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Pon)

Baca Juga

KPK Apresiasi Hakim Beri Hukuman Tambahan kepada Juliari Batubara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Masyarakat Diminta Beri Masukan Konstruktif ke Polisi Soal Pemberantasan Pungli
Indonesia
Masyarakat Diminta Beri Masukan Konstruktif ke Polisi Soal Pemberantasan Pungli

Bambang mengaku berterima kasih atas kritik dan masukan Emerson

Komisi I Minta Pemerintah Prioritaskan Keselamatan WNI di Ukraina
Indonesia
Komisi I Minta Pemerintah Prioritaskan Keselamatan WNI di Ukraina

Menanggapi perkembangan ini, anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta, meminta pemerintah Indonesia memprioritaskan keselamatan dan keamanan warga negara Indonesia (WNI) di Ukraina.

Dampak Larangan Ekspor Minyak Goreng dan Bahan Baku Menurut Peneliti CIPS
Indonesia
Dampak Larangan Ekspor Minyak Goreng dan Bahan Baku Menurut Peneliti CIPS

Produksi CPO atau minyak kelapa sawit mengalami penurunan sejak tahun 2019. Pada tahun 2021 produksi CPO turun lebih lanjut sebesar 0,9 persen menjadi 46,89 juta ton.

Bertambah 1.755 Kasus COVID-19, Kemenkes Klaim Terjadi Pelandaian
Indonesia
Bertambah 1.755 Kasus COVID-19, Kemenkes Klaim Terjadi Pelandaian

Penambahan kasus harian COVID-19 kini dibawah angka 2 ribuan. Kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia pada Jumat (8/4) bertambah 1.755 kasus. Sehingga akumulasi positif COVID-19 saat ini sebanyak 6.030.168 kasus.

PKS Nilai Pengubahan Logo Halal Kontraproduktif
Indonesia
PKS Nilai Pengubahan Logo Halal Kontraproduktif

"Label halal baru yang dibuat BPJPH Kementerian Agama justru kontraproduktif bagi upaya membangun kepercayaan publik melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan jaminan produk halal bagi masyarakat khususnya konsumen muslim di Indonesia," ucap Jazuli

Petinggi Gerindra Kaget dan Harap Deklarasi Prabowo-Puan Niatnya Baik
Indonesia
Petinggi Gerindra Kaget dan Harap Deklarasi Prabowo-Puan Niatnya Baik

Gerindra sama sekali tak tahu menahu dengan deklarasi relawan Prabowo-Puan tersebut.

Tulang Ayam Jadi Media Selundupkan Sabu ke Lapas
Indonesia
Tulang Ayam Jadi Media Selundupkan Sabu ke Lapas

Saat pandemi COVID-19 tidak menyurutkan orang atau pengunjung Lapas Garut untuk menyelundupkan narkotika ke dalam lapas dengan berbagai modus, seperti yang terjadi saat ini di Lapas Garut.

32 WNI Memilih Tetap Tinggal di Ukraina
Indonesia
32 WNI Memilih Tetap Tinggal di Ukraina

Pemerintah Indonesia telah mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) Ukraina.

Pemkot Surabaya Tambah Rumah Pompa Tangani Banjir di Pusat Kota
Indonesia
Pemkot Surabaya Tambah Rumah Pompa Tangani Banjir di Pusat Kota

Pembangunan rumah pompa merupakan kebutuhan yang ada di Surabaya, walaupun salurannya sudah bersih dan lancar.

Baitul Mal Danai Aksi Terorisme, Kemenag Minta Laporan Keuangan Tiap 6 Bulan
Indonesia
Baitul Mal Danai Aksi Terorisme, Kemenag Minta Laporan Keuangan Tiap 6 Bulan

Kemenag mendukung langkah-langkah yang dilakukan polisi dalam penegakkan hukum kepada siapapun yang terlibat, tanpa melihat agama.