Juliari Batubara Minta Tak Diseret-seret di Kasus Bansos Saat OTT KPK Terdakwa korupsi bansos Juliari Batubara mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (19/5/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

MerahPutih.com - Terdakwa kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) COVID-19, Adi Wahyono menyebut mantan Menteri Sosial (Mensos), Juliari Peter Batubara, sempat memberikan arahan untuk tidak menyeret namanya saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Pernyataan itu bermula saat Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) Kementerian Sosial (Kemensos) itu menyebut jika Juliari sempat meminta semua pejabat Kemensos yang ikut pergi ke Malang untuk berkumpul di kamar hotel.

"Pagi jam 7 saya dibangunkan, diketok. Saya di malang satu hotel dengan pak menteri," kata Adi saat bersaksi untuk terdakwa Juliari di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (31/5).

Baca Juga

Saksi Akui Bekas Mensos Juliari Sewa Pesawat Pribadi CeoJetset

"Untuk apa?," tanya jaksa.

"Karena ada berita itu (OTT KPK)," jawab Adi.

Kemudian, Adi membeberkan para pejabat yang dikumpulkan oleh Juliari. Misalnya, Dirjen Linjamsos Pepen Nazarudin, Adi Karyono, Kukuh Ary Wibowo dan lainnya. Mereka dikumpulkan untuk mencari semua informasi yang berkaitan dengan OTT KPK tersebut.

Dari alasan itulah, jaksa menyingung ada tidaknya arahan dari Juliari kepada mereka. "Arahan menteri?" tanya jaksa.

"Ya arahannya ya semua harus kalau bahasa saya ini sudah kesalahan, kalau saya sangat menyadari ini menyangkut saya, saya menjalankan perintah yang seharusnya tidak saya lakukan. Jadi saya pasti ditahan, saya menyadari," jawab Adi.

Selvy Nurbaety selaku eks sekretaris pribadi mantan Menteri Sosial Juliari Batubara memberikan kesaksian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (19/5/2021) (ANTARA/Desca Lidya Natalia)
Selvy Nurbaety selaku eks sekretaris pribadi mantan Menteri Sosial Juliari Batubara memberikan kesaksian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (19/5/2021) (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

Hingga akhirnya, jaksa membacakan hasil berita acara pemeriksaan (BAP) dari Adi. Isinya, ada arahan dari Juliari untuk tidak menyeret namanya dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos).

"BAP nomor 75 poin 7 pada saat KPK menangkap Matheus Joko, saya, Kukuh, Pepen Nazarudin, Adi Karyono, dan Juliari berkumpul di kamar Juliari di hotel di Malang. Saat itu Juliari meminta saya agar saya tidak membawa nama Juliari di perkara bansos ini dan menyampaikan kepada saya agar nantinya menyampaikan tidak ada arahan apapun di bansos ini dari Juliari, betul?" ungkap jaksa.

"Iya," jawa Adi mengamini.

"Hal ini berlanjut saat bertemu yang bersangkutan saat perpanjangan penahanan. Saat itu saya diminta agar menyampaikan tidak ada perintah dari yang bersangkutan," tanya jaksa lagi.

"Iya pak," kata Adi.

Diketahui, Juliari didakwa menerima suap dengan total Rp 32,48 miliar secara bertahap. Uang tersebut diperoleh dari penyedia barang untuk pengadaan paket bansos sembako dalam rangka penanganan covid-19. Seluruh rangkaian penerimaan duit itu dilakukan pada Mei-Desember 2020.

Baca Juga

Pengacara Klaim Belum Ada Saksi yang Menyebut Juliari Terima Suap

Juliari disebut menerima uang suap secara bertahap. Uang sebesar Rp 1,28 miliar diperoleh dari konsultan hukum Harry Van Sidabukke. Uang tersebut diterima pejabat pembuat komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono.

Kemudian uang sebesar Rp 1,96 miliar dari Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja. Juliari selain itu diduga juga menerima Rp 29,25 miliar dari sejumlah pengusaha penyedia bansos sembako. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komnas HAM Beri Kesempatan Pimpinan KPK Lain untuk Klarifikasi TWK
Indonesia
Komnas HAM Beri Kesempatan Pimpinan KPK Lain untuk Klarifikasi TWK

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron telah memberikan klarifikasi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait proses tes wawasan kebangsaan (TWK),

Pemda Diminta Siaga Hadapi Klaster COVID-19 Bencana Alam
Indonesia
Pemda Diminta Siaga Hadapi Klaster COVID-19 Bencana Alam

Masyarakat yang terdampak banjir atau bencana alam, harus tinggal di lokasi pengungsian sehingga terjadi kerumunan di lokasi-lokasi tersebut. Kondisi ini, berpeluang menjadi klaster baru penyebaran COVID-19.

Wagub Sebut Perkara Korupsi Rumah DP 0 Rupiah Juga Tanggung Jawab DPRD
Indonesia
Wagub Sebut Perkara Korupsi Rumah DP 0 Rupiah Juga Tanggung Jawab DPRD

Riza Patria membela pimpinannya Anies Baswedan yang harus bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan program Rumah DP 0 Rupiah.

 Basarnas Turunkan Kapal Pendeteksi Bawah Laut ke Lokasi Jatuh Sriwijaya Air
Indonesia
Basarnas Turunkan Kapal Pendeteksi Bawah Laut ke Lokasi Jatuh Sriwijaya Air

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182.

Soal Rencana Jalur Sepeda di Tol, Polda Tunggu Rekomendasi KemenPUPR
Indonesia
Soal Rencana Jalur Sepeda di Tol, Polda Tunggu Rekomendasi KemenPUPR

"Kami menunggu Kementerian PUPR apakah diizinkan atau tidak," kata Sambodo

Kabareskrim Minta Anggotanya Hati-hati Tangani Perkara Pilkada
Indonesia
Kabareskrim Minta Anggotanya Hati-hati Tangani Perkara Pilkada

Komjen Listyo Sigit Prabowo meminta kepada anggotanya untuk menjaga netralitas Polri saat menangani proses hukum di masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

BPBD Sleman Siagakan Puluhan EWS Antisipasi Lahar Dingin dan Lava Pijar Merapi
Indonesia
Pilih Menkes Bukan Dokter, Jokowi Dinilai Lakukan Langkah Extra Ordinary
Indonesia
Pilih Menkes Bukan Dokter, Jokowi Dinilai Lakukan Langkah Extra Ordinary

Masuknya Budi Gunadi Sadikin yang menggantikan Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan.

Meski Jadi Tersangka 'Red Notice' Djoko Tjandra, Jenderal Bintang Dua Ini Tak Ditahan
Indonesia
Dalam Sembilan Hari, 50 Ribu Lansia Divaksinasi COVID-19
Indonesia
Dalam Sembilan Hari, 50 Ribu Lansia Divaksinasi COVID-19

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut sebanyak 50 ribu warga Indonesia divaksin dalam sembilan hari.