Jubir PKS Sebut Perilaku Dasco tidak Demokratis Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad . (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Iskan Qolba Lubis mendapatkan perlakuan tidak demokratis oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Hal itu terjadi saat Iskan memberikan interupsi dalam rapat paripurna DPR saat pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Baca Juga

Amnesty International Sebut KUHP Baru Bentuk Kemunduran HAM

Juru Bicara PKS Muhammad Iqbal menegaskan, jika anggota DPR dalam Peraturan DPR no.1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, pasal 257 menyebutkan bahwa setiap anggota diberi waktu untuk bicara atau mengajukan pertanyaan paling lama 3 menit dan 5 menit bagi juru bicara.

Anggota DPR Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis memberikan interupsi saat membahas pengesahan RKUHP dalam Rapat Paripurna DPR ke-11 masa persidangan II tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa
Anggota DPR Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis memberikan interupsi saat membahas pengesahan RKUHP dalam Rapat Paripurna DPR ke-11 masa persidangan II tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa

Iqbal menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Dasco adalah perilaku yang tidak demokratis karena tidak memberi kesempatan penuh hak anggota dewan berbicara dalam rapat.

"Memotong pembicaraan dan tidak memberi waktu sesuai aturan adalah tindak yang tidak etis, tidak demokratis dan melanggar peraturan tata tertib DPR. Kalau Anggota DPR saja dalam rapat sudah dibatasi berbicara, bagaimana dengan rakyat," kata Iqbal dalam keterangannya, Rabu (7/12).

Baca Juga

AJI Sebut 17 Pasal di RKUHP Ancaman Kebebasan Pers

Iqbal meminta agar kejadian ini tidak terulang lagi di kemudian hari. Ia menilai, tindakan Dasco bertentangan dengan demokrasi, apalagi Iskan sedang menyampaikan penolakan FPKS tentang pasal penghinaan Presiden yang mengancam demokrasi Indonesia.

"Itu mengancam demokrasi kita. Harus dikoreksi bersama," tegas Iqbal.

Diketahui, Iskan yang melakukan interupsi di sidang paripurna DPR tidak diberi hak bicara penuh oleh Dasco. Saat Iskan baru bicara 1-2 menit, Dasco sebagai pimpinan sidang paripurna tiba-tiba memotong interupsi.

Padahal Iskan sedang menyampaikan tambahan catatan tertulis dari Fraksi PKS terkait penolakan pasal 240 RKUHP tentang penghinaan kepada pemerintah atau lembaga negara di muka umum bisa dipidana maksimal penjara 1 tahun dan 6 bulan. (Pon)

Baca Juga

Publik Silakan Tempuh Jalur Hukum jika Tak Puas dengan KUHP Baru

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mendag Soroti Maraknya Impor Buah
Indonesia
Mendag Soroti Maraknya Impor Buah

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyoroti banyaknya perusahaan yang melakukan impor buah, sedangkan di Indonesia mampu memproduksinya.

Polisi Hentikan Festival Berdendang Bergoyang
Indonesia
Polisi Hentikan Festival Berdendang Bergoyang

Jumlah pengunjung yang tembus lebih dari di atas 21 ribu, sangat berisiko.

Pandemi Terkendali, Masyarakat Masih Penting Gunakan Masker
Indonesia
Pandemi Terkendali, Masyarakat Masih Penting Gunakan Masker

Pada hari ini, Selasa (20/9), Indonesia mencatat sebanyak 2.518 kasus baru COVID-19.

Insiden Berulang Kecelakaan Truk, Kemenhub Peringatkan Pengelola Uji Kelayakan Berkala
Indonesia
Insiden Berulang Kecelakaan Truk, Kemenhub Peringatkan Pengelola Uji Kelayakan Berkala

Kemenhub meminta pengusaha pemilik kendaraan truk wajib memeriksa kelaikan kendaraan atau uji KIR.

Pendaftaran UTBK-SBMPTN Dibuka hingga 15 April, Berikut Persyaratannya
Indonesia
Pendaftaran UTBK-SBMPTN Dibuka hingga 15 April, Berikut Persyaratannya

Pendaftaran UTBK-SBMPTN 2022 dibuka sebulan penuh hingga Jumat (15/4) mendatang. UTBK merupakan syarat utama untuk mengikuti SBMPTN. Selain itu, UTBK juga menjadi salah satu syarat penilaian SMUP Jalur Mandiri Unpad.

Ketua DPD Minta Pemerintah Hentikan Isu-Isu Inkonstitusional
Indonesia
Ketua DPD Minta Pemerintah Hentikan Isu-Isu Inkonstitusional

DPR RI meminta pemerintah fokus menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dan menghentikan semua pernyataan terkait isu-isu inkonstitusional yang membuat gaduh.

Komnas HAM Temukan Bukti Ancaman Pembunuhan Sehari Sebelum Brigadir J Tewas
Indonesia
Komnas HAM Temukan Bukti Ancaman Pembunuhan Sehari Sebelum Brigadir J Tewas

Komnas HAM membeberkan hasil temuan terbarunya mengenai kasus pembunuhan Brigadir Yhosua Hutabarat atau Brigadir J. Hal itu diungkapkan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/8).

[HOAKS atau FAKTA]: WNA Calon Penghuni IKN Mulai Berdatangan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: WNA Calon Penghuni IKN Mulai Berdatangan

Narasi dalam video tersebut, “Warga negara asing WNA calon penghuni IKN sudah mulai berdatangan. mempergunakan Tradisi pakaian adat Dayak Kalimantan.”

Gerindra Komentari Kebersamaan Jokowi dan Anies di Sirkuit Formula E
Indonesia
Gerindra Komentari Kebersamaan Jokowi dan Anies di Sirkuit Formula E

Momen langka terjadi pada Senin (25/4), kemarin. Untuk pertama kalinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meninjau langsung progres pembangunan sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta Utara.

Kemenkes Sebut Pasien Gagal Ginjal di Jakarta Sempat Konsumsi Obat Penurun Demam
Indonesia
Kemenkes Sebut Pasien Gagal Ginjal di Jakarta Sempat Konsumsi Obat Penurun Demam

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengonfirmasi temuan baru kasus gagal ginjal akut anak pada 2023. Dari dua laporan yang masuk, salah satunya sudah terkonfirmasi Gangguan Ginjal Akut Progresif (GGAPA).