Jubir COVID-19: Jangan Kembali ke Jakarta Dulu Jubir Pemerintah untuk percepatan penanganan Covid-19, Achmad Yurianto (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19, Achmad Yurianto mengimbau kepada masyarakat yang ada di daerah agar tidak kembali ke Jakarta untuk mencari nafkah, dalam situasi pandemi COVID-19. Kendati situasi itu tidak mudah, namun harus dipahami bahwa kembali ke Ibu Kota yang sekarang ini menjadi episentrum COVID-19 justru dapat menjadikan permasalahan semakin besar.

Dalam keterangannya melalui Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Yuri juga mengajak agar masyarakat memulai dengan pola hidup baru, cara berpikir baru dan bertindak untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.

Baca Juga:

Kepala Gugus Tugas Tegaskan Mudik Dilarang dan Tidak Ada Kelonggaran

“Pahami, bahwa dalam situasi yang saat ini terjadi, kita tidak boleh menggunakan cara pikir, cara tindak, seperti situasi di masa-masa lalu. Inilah yang kemudian beberapa kali pemerintah, bahkan Bapak Presiden sendiri mengatakan, kita harus bersabar. Situasi ini tidak mudah. Namun, kita yakin dengan kebersamaan, pasti kita akan bisa melakukan,” kata Yuri di Jakarta, Senin (25/5).

Selain itu, Yuri juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 47 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), baik ke luar atau masuk Provinsi DKI Jakarta, sebagai bentuk upaya pemerintah daerah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Adapun masa PSBB DKI Jakarta telah diperpanjang hingga tanggal 4 Juni 2020 mendatang.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa aktivitas masyarakat keluar dan masuk wilayah Jakarta pada masa pandemi dilarang dengan pengecualian. Siapapun yang melaksanakan perjalanan keluar-masuk DKI Jakarta wajib memiliki Surat Izin Keluar-Masuk (SIKM) yang dapat diunduh melalui situs corona.jakarta.go.id.

"Prinsipnya adalah, bahwa memang ada pengecualian untuk aktivitas pekerjaan yang dilakukan, baik oleh warga DKI yang harus melaksanakan pekerjaan di luar Jabodetabek, atau orang yang berada di luar Jabotabek yang harus ada pekerjaan di DKI,” ungkap Yuri.

Jubir Pemerintah Achmad Yurianto jelaskan maksud PSBB
Jubir Pemerintah untuk penanganan covid-19, Achamd Yurianto (Foto: antaranews)

Sebagaimana informasi yang dirilis sebelumnya, dalam rangka menegakkan aturan Pergub DKI Jakarta tersebut, Kepolisian Republik Indonesia telah memberlakukan penyekatan jalur-jalur utama arus balik yang menuju ke wilayah Ibu Kota Jakarta dari berbagai daerah.

Kepala Divisi Humas Polri Argo Yuwono juga mengimbau masyarakat agar tidak kembali masuk ke Jakarta, sebagaimana diketahui bahwa kasus positif COVID-19 di Ibu Kota paling tinggi.

"Bagi masyarakat yang tidak memiliki ketrampilan khusus dan tidak memiliki suatu keahlian diharapkan untuk tidak kembali ke Jakarta," kata Argo, Sabtu (23/5). Dalam pelaksanaan penyekatan-penyekatan tersebut, petugas dari unsur TNI dan Polri akan berjaga di masing-masing lokasi yang di tentukan. Kemudian mereka akan memutarbalikkan kendaraan yang akan kembali ke Jakarta.

"Artinya, bahwa kita berharap, semuanya untuk patuh, dan kemudian mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah,” jelas Argo.

Baca Juga:

Kelabui Petugas Agar Bisa Mudik, Pemudik Nekat Ngumpet di Truk Molen

Berdasarkan data yang dihimpun Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari ini, Minggu (24/5) di DKI Jakarta menjadi 6.634 setelah ada penambahan 119 orang. Angka tersebut juga menjadikan Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah dengan kasus tertinggi dari 34 provinsi lainnya di Indonesia.

Sedangkan kasus sembuh totalnya adalah 1.586, setelah ada penambahan sebanyak 22 orang. Kemudian yang dinyatakan meninggal sebanyak 501. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Bamsoet: Taat Pembatasan Sosial, Modal Awal Pemulihan Ekonomi
Indonesia
Bamsoet: Taat Pembatasan Sosial, Modal Awal Pemulihan Ekonomi

Menurut Bamsoet, ketidakmampuan komunitas internasional menghentikan penularan Covid-19 mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, memulai pergulatan merespons resesi ekonomi.

Pesepeda Bandel di Jakarta Bakal Dikenakan Denda
Indonesia
Pesepeda Bandel di Jakarta Bakal Dikenakan Denda

Polisi masih melakukan sosialisasi selama sepekan ke depan untuk mengarahkan para pesepada agar berkendara di jalurnya.

Bareskrim Tangkap Djoko Tjandra di Malaysia
Indonesia
Bareskrim Tangkap Djoko Tjandra di Malaysia

Buron kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali itu diterbangkan dari Malaysia.

Hari Ini Jakarta Hujan Terus Menerus, BMKG Keluarkan Peringatan Dini
Indonesia
Hari Ini Jakarta Hujan Terus Menerus, BMKG Keluarkan Peringatan Dini

Kepulauan Seribu diperkirakan berawan di siang hari dan hujan lokal malam hari.

Anak Amien Rais Jual Nama Wakil Ketua Komisi III Saat Ribut dengan Petinggi KPK
Indonesia
Anak Amien Rais Jual Nama Wakil Ketua Komisi III Saat Ribut dengan Petinggi KPK

"Bahkan yang bersangkutan sempat mengatakan. "Kamu, Siapa?" dan mengatakan pada Pak Nawawi saat itu, bahwa ia sedang bersama dengan salah satu Wakil Ketua Komisi dari DPR-RI," jelas dia.

Memasuki Masa Transisi Sulsel, Pemda Terus Ajak Masyarakat Adaptasi Kebiasaan Baru
Indonesia
Dua Kali Rapat di Puncak, DPRD dan Pemprov DKI Belum Bahas APBD 2021
Indonesia
Dua Kali Rapat di Puncak, DPRD dan Pemprov DKI Belum Bahas APBD 2021

Saat ini, Eksekutif dan Legislatif tengah menggelar rapat pembahasan terkait APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 di Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Penjual Nanas di Lereng Gunung Kelud Raup Untung di Tengah Pandemi COVID-19
Indonesia
Penjual Nanas di Lereng Gunung Kelud Raup Untung di Tengah Pandemi COVID-19

Terbukti, penjual buah nanas di sekitar lereng Gunung Kelud, Kediri, Jawa Timur meraup keuntungan tinggi.

Bundaran HI hingga Monas jadi Fokus Pengamanan Malam Tahun Baru
Indonesia
Bundaran HI hingga Monas jadi Fokus Pengamanan Malam Tahun Baru

Jumlah personel 3 pilar yang dikerahkan sebanyak 1.875 personel

LPSK Sayangkan Aksi Intimidatif Ancaman Pengepungan Rumah Nikita Mirzani
Indonesia
LPSK Sayangkan Aksi Intimidatif Ancaman Pengepungan Rumah Nikita Mirzani

Bagi pihak yang merasa terintimidasi, bahkan mendapatkan ancaman secara langsung, LPSK meminta yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan