JPW Desak Polda DIY Usut Pelaku Teror Panitia Diskusi UGM Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay.com/Clker-Free-Vector-Images)

MerahPutih.com - Jogja Police Watch (JPW) mengecam keras tindakan ancaman pembunuhan kepada panitia dan narasumber diskusi secara virtual tentang "Persoalan Meluruskan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan" yang diselenggarakan oleh Constitutional Law Society (CLS), sedianya diselenggarakan pada Jumat (29/5). JPW mendesak Polda DIY untuk mengusut dan menangkap pihak-pihak yang meneror para panitia acara.

Kadiv Humas JPW Baharuddin Kamba menilai, ancaman pembunuhan ini sesuatu yang serius, bukan dilakukan orang iseng apalagi yang mengalami gangguan kejiawaan.

Baca Juga:

Indonesia Sudah 3 Kali Batalkan Pemberangkatan Jamaah Haji

"Mereka melek teknologi karena berhasil meretas sosmed orang lain. Seharusnya mudah bagi Polda DIY untuk mengungkapnya," tegas Kamba melalui keterangan pers di Yogyakarta Selasa (02/06).

Pihak kepolisian sudah sangat terlatih dan memiliki alat yang canggih untuk mengungkap sebuah kasus. Misalnya mengungkap para terduga teroris dan menangkap pengedar narkoba.

"Itu bukti nyata mudah bagi kepolisian untuk mengungkapnya. Asalkan polisi serius mengusutnya," kata dia.

acara diskusi bertajuk "Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan". (Foto: MP/Istimewa)
Acara diskusi bertajuk "Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan". (Foto: MP/Istimewa)

Kamba yakin, setiap komponen masyarakat mendukung upaya kepolisian untuk mengungkap kasus hingga tuntas. Selain itu, JPW mendorong para korban ancaman pembunuhan untuk segera melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian.

JPW mengajak seluruh elemen masyarakat di Yogyakarta untuk mengawal kasus ini hingga tuntas.

"Para saksi dan korban wajib dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) tanpa harus diminta,"pungkasnya.

Baca Juga:

Pelajar Rentan COVID-19, DPR Usul Pemerintah Bentuk 'Sekolah Virtual'

Sebelumnya, acara diskusi bertajuk "Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan" yang sedianya diselenggarakan secara daring pada Jumat 29 Mei 2020 batal diselenggarakan. Panitia penyelenggara acara mendapat tekanan bahkan ancaman pembunuhan dari sejumlah pihak.

Bahkan, akun sosial media ada beberapa panitia ada yang diretas dan dipakai pihak peretas menyebarkan informasi tak benar. (Teresa Ika)

Baca Juga:

Pengelolaan Dana Calhaj yang Batal Berangkat Harus Diawasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Survei Membuktikan, Warga Depok Ingin Pemimpin Milenial
Indonesia
Survei Membuktikan, Warga Depok Ingin Pemimpin Milenial

Usia 40 merupakan usia yang matang antara pertemuan kematangan fisik, mental dan akal

Antisipasi COVID-19, Operasional 4 KA Tujuan Semarang Disetop
Indonesia
Antisipasi COVID-19, Operasional 4 KA Tujuan Semarang Disetop

penghentian sementara perjalanan kereta-kereta itu akan berlaku mulai 1 hingga 30 April 2020.

Wagub DKI Ariza Positif COVID-19, Diduga Tertular dari Stafnya
Indonesia
Wagub DKI Ariza Positif COVID-19, Diduga Tertular dari Stafnya

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria terpapar virus COVID-19.

Tolak Omnibus Law, Pelajar Siap Geruduk Gedung DPR/MPR
Indonesia
Tolak Omnibus Law, Pelajar Siap Geruduk Gedung DPR/MPR

Mereka juga menuntut pemerintah dalam hal ini Kemendikbud untuk membuat kebijakan biaya pendidikan secara gratis di masa pandemi COVID-19

Mabes Polri Sampaikan Duka Cita atas Meninggalnya Jakob Oetama
Indonesia
Mabes Polri Sampaikan Duka Cita atas Meninggalnya Jakob Oetama

Polri menyampaikan turut berduka cita atas wafatnya tokoh pers nasional Jakob Oetama.

 Anies Ubah Pergub Perjalanan Dinas, Rombongan Pejabat Bisa Lebih dari Lima Orang
Indonesia
Anies Ubah Pergub Perjalanan Dinas, Rombongan Pejabat Bisa Lebih dari Lima Orang

Perjalanan dinas dalam dan luar negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan atau sesuai dokumen pendukung.

Bebas Ganjil-Genap Diperpanjang Sampai 19 April 2020
Indonesia
Bebas Ganjil-Genap Diperpanjang Sampai 19 April 2020

Peniadaan kebijakan ganjil genap selama dua pekan terhitung sejak Senin 15 Maret 2020

Selain Diskualifikasi, Denda Besar Dijatuhkan Pada Djokovic
Olahraga
Selain Diskualifikasi, Denda Besar Dijatuhkan Pada Djokovic

"Dia memang memiliki kebiasaan yang kadang-kadang memukul bola ke tribun. Frustrasi mulai memuncak," kata Mantan Pelatih Petenis Serbia Boris Becker.

Satu Pedagang Terkonfirmasi COVID-19, Pasar Slipi Ditutup
Indonesia
Satu Pedagang Terkonfirmasi COVID-19, Pasar Slipi Ditutup

Rencananya, Pasar Slipi akan dibuka kembali pada Jumat (25/9)