JPU Tanggapi Eksepsi Irjen Napoleon Bonaparte Pekan Depan rjen Pol Napoleon Bonaparte menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.

MerahPutih.com - Jaksa penuntut umum (JPU) akan menyampaikan pendapat atas nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh terdakwa perkara penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte, pasa Senin (16/11) pekan depan.

"Atas keberatan yang disampaikan oleh kuasa hukum, kami akan mengajukan pendapat secara tertulis dan untuk itu kami mohon waktu sampai satu minggu," kata JPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (9/11).

Dalam sidang dengan agenda pembacaan eksepsi yang berlangsung hari ini, kuasa hukum Napoleon menyebutkan perkara yang menjerat kliennya adalah rekayasa palsu. Pasalnya, Napoleon disebut menerima uang senilai 200 ribu Dolar Singapura dan 270 ribu Dolar Amerika Serikat.

Baca Juga:

Sidang Eksepsi, Irjen Napoleon: Saya Merasa Didzolimi Pejabat Negara

"Penerimaan uang sejumlah Sin$200 ribu dan US$270 ribu untuk pengurusan penghapusan red notice adalah merupakan rekayasa perkara palsu," kata kuasa hukum Napoleon, Santrawan T Pangarang saat membacakan eksepsi.

Santrawan menyebut tidak ada penjelasan secara rinci dari JPU terkait kegiatan pemberian uang terhadap Napoleon yang saat itu menjabat sebagai Kadiv Hubinter Polri. Dia berdalih, jika keberadaan tanda terima atau kwitansi tanda terima uang tidak untuk menghapus red notice Djoko Tjandra.

"Keberadaan kwitansi tanda terima uang baik secara langsung maupun tidak langsung sama sekali tidak ada hubungannya dengan diri terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte," ujarnya.

Mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte. (Foto: MP/Kanugraha)
Mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte. (Foto: MP/Kanugraha)

Selain itu, Santrawan juga menyinggung soal keterangan sejumlah saksi dalam proses penyidikan perkara yang menjeratnya. Santrawan turut mengutip Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Djoko Tjandra tanggal 6 Agustus 2020. Menurutnya, tidak ditemukan fakta penerimaan uang kepada Napoleon.

"Bahwa tidak ada keterangan kesaksian yang termuat di dalam keseluruhan BAP dari saksi Joko Soegiarto Tjandra yang menerangkan keterlibatan langsung maupun tidak langsung dari ia Terdakwa terhadap penyerahan dan penerimaan uang sebagaimana kwitansi tanggal 27,28,29 April 2020, serta 4 Mei, 12 dan 22 Mei 2020," jelas Santrawan.

Untuk itu, Santrawan meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruh eksepsi yang dibacakan. Bahkan, kubu Napoleon juga meminta agar hakim menyatakan dakwaan JPU batal demi hukum.

"Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera melepaskan Terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte dari dalam Tahanan," kata Santrawan.

Baca Juga:

Irjen Napoleon Klaim Perkara Suap Red Notice Djoko Tjandra Rekayasa

Untuk diketahui, Irjen Napoleon Bonaparte didakwa menerima uang sebesar 200.000 dolar Singapura dan 270.000 dolar AS atau senilai Rp6 miliar Djoko Tjandra. Uang itu diduga sebagai upaya untuk menghapus nama Joko Soegiarto Tjandra dari Daftar pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen imigrasi).

Irjen Napoleon diduga melakukan upaya penghapusan nama Djoko Tjandra dari DPO bersama-sama dengan Brigjen Prasetijo Utomo selaku Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri. (Pon)

Baca Juga:

Irjen Napoleon Disebut Ungkap Dugaan 'Setoran' untuk 'Petinggi Kita', Mabes Polri: Tak Ada Di BAP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rencana Pemkot Surabaya 'Sulap' Sekolah Jadi Lokasi Isoman Pasien COVID-19 Dapat Perlawanan
Indonesia
Rencana Pemkot Surabaya 'Sulap' Sekolah Jadi Lokasi Isoman Pasien COVID-19 Dapat Perlawanan

Minimal ya harus ada sosialisasi biar enggak terkesan dadakan dan salah paham

Seluruh McDonald's di Kota Bandung Disanksi Denda Setara 10 Paket 'BTS Meal'
Indonesia
Seluruh McDonald's di Kota Bandung Disanksi Denda Setara 10 Paket 'BTS Meal'

Kemarin yang ditutup dua, Buahbatu dan Cibiru. Akan tetapi, pas sorenya ada satu lagi di Kopo

Satpol PP Jakarta Bakal Perketat Pengawasan Saat PSBB Total
Indonesia
Satpol PP Jakarta Bakal Perketat Pengawasan Saat PSBB Total

Satpol PP DKI bakal lebih intensif dalam berpatroli. Khususnya kepada masyarakat yang belum menggunakan masker dengan baik.

Polda Metro Jaya Gerebek Klinik Aborsi di Cempaka Putih Beromset Rp10,9 Miliar
Indonesia
Polda Metro Jaya Gerebek Klinik Aborsi di Cempaka Putih Beromset Rp10,9 Miliar

Jika dihitung sejak 2017 sampai kini, kata Yusri, maka keuntungan yang diraup klinik ini mencapai Rp 10,9 Miliar.

Pemprov DKI Distribusikan 5 Ribu Ton Beras kepada 25.137 Keluarga
Indonesia
Pemprov DKI Distribusikan 5 Ribu Ton Beras kepada 25.137 Keluarga

Ada sebanyak 5 ribu ton beras yang didistribusikan untuk 24 RW hari ini, dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 25.137.

Pemerintah Pusat Perketat Aktivitas Warga, Begini Reaksi Wagub DKI
Indonesia
Pemerintah Pusat Perketat Aktivitas Warga, Begini Reaksi Wagub DKI

Politikus Gerindra DKI ini pun mengatakan, jika aturan pengetatan yang bakal diterapkan pemerintah pusat bukan hal baru di ibu kota.

Pasien Positif COVID-19 di DIY Kini 1.445
Indonesia
Pasien Positif COVID-19 di DIY Kini 1.445

Tambahan kasus pada Selasa ini berasal dari hasil pemeriksaan laboratorium di DIY terhadap 462 sampel spesimen dari 385 orang.

Jalur Rel Terendam Banjir, Rute Kereta Api Rute Semarang-Solo Dialihkan
Indonesia
Jalur Rel Terendam Banjir, Rute Kereta Api Rute Semarang-Solo Dialihkan

Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Krisbiyantoro menjelaskan, hujan deras merendam jalur rel sepanjang 400 meter dengan ketinggian 10 cm.

Hindari Kerumunan, Penerima BST Diminta Datang Sesuai Jadwal
Indonesia
Hindari Kerumunan, Penerima BST Diminta Datang Sesuai Jadwal

Distribusi BST per titik lokasinya maksimal hanya melayani maksimal 500 orang

Viral, Video Pasien COVID-19 Membludak di Halaman RSUD Dr Moewardi Solo
Indonesia
Viral, Video Pasien COVID-19 Membludak di Halaman RSUD Dr Moewardi Solo

Video puluhan pasien di rawat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Moewardi, Solo, Jawa Tengah, viral di media sosial (medsos).