JPU Dinilai Hanya Menerka soal Waktu Pinangki Terima Uang 500 USD Terdakwa kasus suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

MerahPutih.com - Tim kuasa hukum Pinangki Sirna Malasari, Adres Napitupulu menyesalkan, jaksa penuntut umum (JPU) masih belum juga menjelaskan hal-hal yang disampaikan dalam nota keberatan atau eksepsi yang dibacakan pada Rabu (30/9) lalu terkait waktu penerimaan uang sebesar USD 500 ribu. Menurutnya, Jaksa tak menjelaskan rinci kapan Pinangki menerima uang itu.

"Penuntut umum masih tidak menjelaskan hal-hal yang kami sampaikan dalam eksepsi kami yaitu tidak jelasnya kapan Pinangki terima uang, dari katanya Andi Irfan Jaya," kata Aldres di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (21/10).

Aldres menyampaikan, pernyataan itu disampaikan, karena dalam berkas Andi Irfan Jaya tidak pernah ditanya soal pemberian uang. Menurutnya, hingga kini dakwaan Jaka Penuntut Umum (JPU) masih menerka-nerka soal waktu dan tempat pemberian uang tersebut.

Baca Juga

Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Pinangki

"Jaksa tadi hanya mengatakan bahwa kami mendakwa dia menerima uang dari Andi Irfan Jaya, itu kalau nggak di Kuala Lumpur, di Jakarta atau atau kebanyakan ataunya itu, kita bisa lihat sendiri. Itu jelas atau nggak menurut kami, itu tidak jelas, tapi menurut penuntut umum itu yang jelas ya, nanti masyarakat bisa nilai," ujar Aldres.

Aldres pun menyoroti dakwaan JPU soal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap kliennya. Dia menyebut, dakwaan pencucian uang terhadap Pinangki tidak jelas.

"Kami katakan tidak jelas dimana menyamarkannya, dimana layeringnya pencucian uang di perkara ini. Kemudian dia jawab, bahwa digunakan untuk keperluan pribadi, loh iya bukan pencucian uang, itu namanya kalaupun benar itu menikmati hasil kejahatan bukan pencucian uang," ujar Aldres.

Aldres pun merasa keberatan terkait Pinangki didakwa bermufakat jahat untuk memberi suap kepada pejabat Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Menurutnya, dakwaan Jaksa tidak membeberkan siapa pejabat tersebut.

Baca Juga

40 Pegawai PN Jakpus Reaktif COVID-19, Sidang Jaksa Pinangki Ditunda

"Tapi di dalam dakwaan tidak disebutkan apa pejabatnya siapa pejabatnya, emang pejabat di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung cuma satu. Tadi dia bilang sudah jelas itu, tapi kami tetap merasa itu tidak jelas siapa yang mau disuap oleh Pinangki ini," pungkas Aldres. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kubu Rizieq Desak Polisi Proses Hukum Pembuat Kerumunan Massa Pilkada
Indonesia
Kubu Rizieq Desak Polisi Proses Hukum Pembuat Kerumunan Massa Pilkada

Azis Yanuar meminta kepada aparat penegak hukum untuk bersikap adil untuk melakukan penindakan protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19

 Presiden Jokowi Kurang Sreg Eks Simpatisan ISIS Dipulangkan ke Indonesia
Indonesia
Presiden Jokowi Kurang Sreg Eks Simpatisan ISIS Dipulangkan ke Indonesia

"Sampai saat ini masih dalam proses pembahasan, dan nanti sebentar lagi kita akan putuskan kalau sudah dirataskan. semuanya masih dalam proses, plus dan minusnya," kata Jokowi.

  Presiden Jokowi Heran Masih Ada Kegaduhan Meski Pelaku Penyerangan Novel Sudah Ditangkap
Indonesia
Presiden Jokowi Heran Masih Ada Kegaduhan Meski Pelaku Penyerangan Novel Sudah Ditangkap

Semuanya, jangan ada spekulasi-spekulasi terlebih dahulu. Wong baru ditangkap kemarin," kata Jokowi

Polrestabes Bandung Periksa 5 Polisi Terkait Video Bullying Ferdian Paleka
Indonesia
Polrestabes Bandung Periksa 5 Polisi Terkait Video Bullying Ferdian Paleka

"(Tahanan bawa hp) tidak boleh dong, makanya piket penjagaan diperiksa juga," kata Galih

Kemenag Solo Bolehkan Salat Idul Adha di Lapangan
Indonesia
Kemenag Solo Bolehkan Salat Idul Adha di Lapangan

"Salat Idul Adha di masjid, musala, dan lapangan kami izinkan. Namun, dengan catatan, jemaah hanya warga sekitar lokasi pelaksanaan salat," ujar Rosyid

Teken UU Cipta Kerja, Komitmen Jokowi Terhadap Demokrasi Diragukan
Indonesia
Teken UU Cipta Kerja, Komitmen Jokowi Terhadap Demokrasi Diragukan

Komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap demokrasi kembali diragukan.

Bapemperda Pastikan Draf Perda Tata Ruang Reklamasi Ancol Sudah di Tangan DPRD DKI
Indonesia
Bapemperda Pastikan Draf Perda Tata Ruang Reklamasi Ancol Sudah di Tangan DPRD DKI

Hanya saja sampai saat ini belum ada jadwal paripurna pembahasan revisi Rancangan Perda RDTR perluasan Ancol seluas 155 Hektar (Ha) tersebut.

 Masyarakat yang Lakukan Isolasi Mandiri Harus Lapor Puskesmas
Indonesia
Masyarakat yang Lakukan Isolasi Mandiri Harus Lapor Puskesmas

Isolasi diri dilakukan oleh Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang memiliki ciri-ciri demam atau riwayat demam, batuk atau pilek, memiliki riwayat perjalanan ke negara yang memiliki transmisi lokal COVID-19.

[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2024 Dibatalkan, Ditunda hingga 2029
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2024 Dibatalkan, Ditunda hingga 2029

Foto tersebut terpampang jelas wajah Presiden RI ke-4, Gus Dur; Presiden Jokowi; dan Ahok. Unggahan itu diunggah @Yahooy pada 23 Juni 2020 lalu.

Kejari Solo Musnahkan Ratusan Barang Bukti Narkotika
Indonesia
Kejari Solo Musnahkan Ratusan Barang Bukti Narkotika

Kejari Solo memusnahkan ratusan barang bukti dari 108 perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Perkara tersebut ditangani Kejari sepanjang tahun ini.