Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi dengan santai kritik yang disampaikan Koalisi Pejalan Kaki terkait pembangunan kembali Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan MH Thamrin, tepatnya di depan Mal Sarinah, Jakarta Pusat.
Koalisi Pejalan Kaki sebelumnya menyuarakan kekhawatiran bahwa pembangunan JPO tersebut akan menggantikan fungsi pelican crossing yang selama ini digunakan pejalan kaki untuk menyeberang jalan.
Menanggapi hal itu, Pramono menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan menutup akses pelican crossing di bawah JPO Sarinah. Menurutnya, kedua fasilitas tersebut justru akan dioperasikan secara bersamaan sebagai pilihan bagi masyarakat.
“Memang saya juga sudah membaca pro-kontranya masyarakat. Kelompok pejalan kaki menginginkan tetap bisa menyeberang di bawah. Jalan kaki di bawah tetap dibuka, kemudian di atas sebagai alternatif pilihan,” kata Pramono di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (9/1).
Baca juga:
Pemprov DKI Jakarta Targetkan JPO Cincin Donat Rampung 2026, Pembangunan Dipastikan Tak Pakai APBD
Pramono menjelaskan, keputusan membangun kembali JPO Sarinah didasarkan pada hasil kajian Pemprov DKI Jakarta. Kajian tersebut menunjukkan bahwa kawasan tersebut masih membutuhkan sarana penyeberangan yang lebih steril dari lalu lintas kendaraan, terutama untuk kelompok tertentu.
“Jadi JPO Sarinah dalam kajian ini memang diperlukan, terutama untuk difabel. Itu salah satu alasan kenapa diadakan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa wacana pembangunan ulang JPO Sarinah sebenarnya sudah bergulir sebelum dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada awal 2025.
“Urusan Sarinah, terus terang keputusannya sebenarnya sudah dulu. Tapi karena sekarang saya Gubernur, saya bertanggung jawab atas keputusan itu,” imbuhnya.
Baca juga:
Pelican Crossing Terpasang di Stasiun Cikini, Gubernur Pramono: Tak Perlu Lagi Memutar Terlalu Jauh
Sebelumnya, Koalisi Pejalan Kaki mengkritik kebijakan pembangunan kembali JPO Sarinah. Pada 2022, JPO tersebut sempat dibongkar dan ditutup pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan pertimbangan estetika kota.
Penutupan dilakukan agar pandangan ke arah Patung Selamat Datang serta deretan bangunan bersejarah di sekitarnya tidak terhalang.
Sebagai pengganti JPO, Pemprov DKI kala itu membangun pelican crossing yang dinilai lebih ramah bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, serta ibu hamil karena mengedepankan prinsip kesetaraan di permukaan jalan.
Menurut Koalisi Pejalan Kaki, keputusan menghidupkan kembali JPO Sarinah di era kepemimpinan Pramono dinilai memunculkan paradoks dalam penataan kota. Di lokasi yang sebelumnya telah diadaptasi dengan konsep keselamatan jalan melalui pelican crossing, pembangunan kembali JPO dianggap sebagai langkah mundur dalam upaya mewujudkan kota yang ramah pejalan kaki. (Asp)
