Jokowi Yakin Angka Kemiskinan Capai Satu Digit Presiden Joko Widodo memberi sambutan dalam acara peresmian Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Pesantren preneur di pesantren Byat al Hikmah Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu (12/5). ANTARA FOTO/Umar

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo optimistis angka kemiskinan di Indonesia akan turun hingga menjadi hanya satu digit dengan pelaksanaan berbagai program terutama Program Keluarga Harapan (PKH) .

"Insya Allah angka kemiskinan kita akan di bawah dua digit, masuk ke satu digit, target kita ke sana," kata Presiden Jokowi saat menghadiri Lokakarya Nasional Anggota DPRD dari PPP di kawasan Ancol Jakarta, Selasa (15/5).

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (PBS), angka kemiskinan pada tahun 2017 menunjukkan penurunan. Pada 2016, tercatat angka kemiskinan mencapai 10,64 persen. Sementara pada 2017 turun menjadi 10,12 persen. Jokowi mengatakan PKH sering tidak disebut dalam keseharian. Padahal pada tahun 2017, program itu sudah diberikan kepada enam juta keluarga penerima manfaat.

"Tahun ini 10 juta keluarga yang akan kita berikan dengan pendampingan yng baik. Ini kita perkirakan kalau sudah keluar semuanya, Insya Allah kemiskinan kita akan di bawah dua digit, masuk ke satu digit," katanya.

Presiden juga menyebutkan pemerintah sudah mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 18 juta anak dari keluarga tidak mampu, termasuk untuk anak yatim sebanyal sekitar 890.000 anak. "Dengan itu mereka bisa bersekolah mulai SD, SMP, SMA/SMK," katanya.

Kemiskinan Indonesia dalam Angka (Foto: BPS)

Sementara untuk kartu Indonesia Sehat (KIS) sudah sudah dikeluarkan 93 juta sehingga masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan di puskesmas, RS, dan tidak dipungut biaya. "Saya pernah cek di RS, saya masuk di kelas 3. Berapa persen yang gunakan KIS? Waktu saya cek, 96 persen mereka gunakan kartu itu. Artinya kartu ini sangat bermanfaat bagi masyarakat," katanya seperti dikutip Antara.

Presiden menyebutkan hal itu terus disampaikan kepada masyarakat untuk menunjukkan bahwa program pemerintah tidak hanya urusan infrastruktur. "Tapi juga bidang berkaitan dengan sosial, tidak dalam bentuk uang tapi dalam perbaikan sistem pendidikan dan kesehatan," katanya.

Untuk Dana Desa, Jokowi juga menjelaskan Program tersebut ditujukan untuk memperbesar peredaran uang di daerah terutama di desa. "Sampaikan kepada kepala desa penggunaan dana desa jangan dilakukan dengan membeli kebutuhan di kota," katanya.

Hingga 2015 sudah dikucurkan dana desa 20,37 triliun, tahun 2016 46,9 triliun, 2017 60 triliun, dan 2018 60 triliun. Sehingga, Total 4 tahun sudah mencapai 187 triliun. Uang itu, diharapkan bisa terus beredar di desa-desa. "Jangan sampai uang yang sudah dikucurkan ke desa kembali lagi ke Jakarta atau ke kota," katanya.

Ia mewajibkan kepala desa membeli kebutuhan di desanya sendiri seperti semen di desa itu. "Maksimal di kecamatan, jangan sampai keluar dari kecamatan," kata Jokowi. Ia menyebutkan uang semakin banyak beredar di desa sehingga akan meningkatkan daya beli, meningkatkan konsumsi masyarakat.

"Itu akan menimbulkan tingkat ekonomi luar biasa kalau kepala-kepala desa tahu semuanya," kata Presiden Jokowi.

Kondisi kemiskinan di Jakarta. Foto: Antara

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) September 2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,58 juta orang atau 10,12 persen. Angka itu berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 sebesar 27,77 juta orang atau 10,64 persen.

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 7,72 persen turun menjadi 7,26 persen pada September 2017. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2017 sebesar 13,93 persen turun menjadi 13,47 persen pada September 2017.

Selama periode Maret 2017–September 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 401,28 ribu orang dari 10,67 juta orang pada Maret 2017 menjadi 10,27 juta orang pada September 2017. Sementara di daerah pedesaan turun sebanyak 786,95 ribu orang atau dari 17,10 juta orang pada Maret 2017 menjadi 16,31 juta orang pada September 2017.

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada September 2017 tercatat sebesar 73,35 persen. "Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi Maret 2017 yaitu sebesar 73,31 persen," tulis BPS dalam laman resminya.

Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan maupun di perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, daging sapi, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, dan gula pasir. Sementara komoditi nonmakanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis kemiskinan di perkotaan maupun perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi. (*)



Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH