Jokowi Usul ke DPR Hapus Pasal Karet di UU ITE Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2). Foto: Setkab

MerahPutih.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2). Dalam rapat itu, Kepala Negara membahas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Jokowi menuturkan pemerintah bisa saja mengusulkan revisi UU ITE ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) jika ada ketidakadilan dalam penerapannya. Hal ini terjadi karena Jokowi melihat banyak pihak yang memanfaatkan UU ITE untuk saling melapor.

Baca Juga

Agar tak Jadi Ajang Kriminalisasi, Kapolri Listyo akan Selektif Terapkan UU ITE

“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini," kata Jokowi dalam video yang diunggah akun Youtube Setpres, Senin (15/2).

Mantan Wali Kota Solo ini mengusulkan kepada anggota Parlemen untuk menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak.

Sejatinya, UU ITE memiliki semangat awal untuk menjaga agar ruang digital Indonesia berada dalam kondisi bersih, sehat, beretika, dan produktif.

Presiden RI Joko Widodo saat meresmikan secara langsung beroperasinya Bendungan Tukul di Pacitan, Jawa Timur, Minggu. (Rangga Pandu Asmara Jingga)
Presiden RI Joko Widodo saat meresmikan secara langsung beroperasinya Bendungan Tukul di Pacitan, Jawa Timur, Minggu. (Rangga Pandu Asmara Jingga)

Namun, sejumlah pihak sering menyalahgunakan UU ITE untuk menjerat seseorang dan menimbulkan rasa ketidakadilan.

Presiden tetap menegaskan komitmen Pemerintah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan produktif melalui implementasi yang sesuai dari UU tersebut.

"Tapi implementasinya, pelaksanaannya, jangan justru menimbulkan rasa ketidakadilan," pungkasnya. (*)

Baca Juga

Pengunggah Kolase Maruf Amin-Kakek Sugiono Dijerat UU ITE

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Alasan Lapas Narkotika Gunung Sindur Diisi Napi Teroris
Indonesia
Ini Alasan Lapas Narkotika Gunung Sindur Diisi Napi Teroris

Kemenkumham menjelaskan alasan mengapa menempatkan narapidana teroris di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur, Bogor.

Anggia Tesalonika Akui Terima Mobil hingga Disewakan Apartemen oleh Edhy Prabowo
Indonesia
Anggia Tesalonika Akui Terima Mobil hingga Disewakan Apartemen oleh Edhy Prabowo

Sekretaris pribadi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, Anggia Tesalonika Kloer mengakui menerima mobil hingga disewakan apartemen oleh Edhy Prabowo.

Konsumen Minta Hotel dan Restoran Terapkan Protokol Kesehatan
Indonesia
Konsumen Minta Hotel dan Restoran Terapkan Protokol Kesehatan

Kemenparekraf dapat membantu para pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terkena dampak pandemi COVID-19.

15 Syarat Hotel, Wisma dan Penginapan Dijadikan Tempat Isolasi Pasien COVID-19
Indonesia
15 Syarat Hotel, Wisma dan Penginapan Dijadikan Tempat Isolasi Pasien COVID-19

Syarat itu sendiri tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 980 tahun 2020

Airlangga Ajukan 89 Proyek Rp1.422 T Jadi Prioritas Nasional
Indonesia
Airlangga Ajukan 89 Proyek Rp1.422 T Jadi Prioritas Nasional

Untuk mendorong pemulihan ekonomi dari tekanan pandemi COVID-19.

Bioskop Satu-satunya di Ponorogo Segera Beroperasi
Indonesia
Bioskop Satu-satunya di Ponorogo Segera Beroperasi

Selama Pandemi COVID-19, kunjungan masyarakat ke PCC dan okupansi keterisian kios pun menurun 60 sampai 70 persen.

Pemerintah Tak Mungkin Berbohong Soal Kebakaran Gedung Kejagung
Indonesia
Pemerintah Tak Mungkin Berbohong Soal Kebakaran Gedung Kejagung

Pemerintah memberikan jaminan sepenuhnya bahwa berkas-berkas perkara yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung

 Begini Alur Validasi dan Penyampaian Data COVID-19 Hingga ke Masyarakat
Indonesia
Begini Alur Validasi dan Penyampaian Data COVID-19 Hingga ke Masyarakat

"Karena ada beberapa orang yang pemeriksaannya bisa satu sampai empat kali, oleh karena itu perlu validasi dan verifikasi," kata Didik.

Terus Bertambah, Tenaga Kesehatan yang Divaksinasi COVID-19 Capai 1.468.764
Indonesia
Terus Bertambah, Tenaga Kesehatan yang Divaksinasi COVID-19 Capai 1.468.764

Vaksinasi diberikan sebanyak dua dosis dan penyuntikannya dilakukan sebanyak dua kali dalam rentang 14 hari

PKS Siapkan Israyani dan Karyatin Jadi Anggota DPRD DKI
Indonesia
PKS Siapkan Israyani dan Karyatin Jadi Anggota DPRD DKI

"Ya bu Israyani gantikan pak Dani dan pak Karyatin gantikan bu Umi," ungkap Ketua Majelis Syuro DPW PKS DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi