MerahPutih.com - Istilah Rabu Pon sering terdengar beberapa hari belakangan. Salah satunya dari Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto yang sering mengeluarkan kode-kode Rabu Pon saat menjamu Ketum NasDem Surya Paloh di kantor Golkar, kemarin.
Pakar kebijakan publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat mengatakan, Rabu pon menjadi hari yang ditandai oleh publik sebagai suatu kebiasaan Presiden Jokowi memilih waktu untuk melakukan reshuffle kabinet.
Faktanya, Rabu Pon kemarin tidak ada reshuffle kabinet. Presiden Jokowi sudah tepat tidak jadi me-reshuffle. Jika jadi me-reshuffle, maka akan ada beberapa dampak yang tidak menguntungkan bagi pemerintahan Jokowi.
Baca Juga:
Surya Paloh Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet di Pemerintahan Jokowi
"Pada hari Rabu Pon kemarin mata publik terfokus pada kemungkinan terjadinya reshuffle," kata Achmad, Kamis (2/2).
Prediksi reshuffle ini menguat setelah Partai NasDem menyatakan dukungan terhadap Anies Baswedan maju sebagai calon presiden (capres) dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Selain isu dukungan Anies, ucapnya, ada alasan lain yang mengarah kepada reshuffle tersebut.
Di antaranya adalah rapat terbatas (ratas) mengenai masalah beras di Istana Negara yang tidak dihadiri oleh dua menteri asal NasDem, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.
"Para menteri malah melakukan manuver politik dengan Golkar," ujarnya.
Baca Juga:
Jokowi Kembali Bicara soal Reshuffle Kabinet: Tunggu Aja Besok
Menurutnya, reshuffle kabinet di tahun politik tidak menguntungkan Jokowi. Pertama, Jokowi akan dianggap gentar terhadap pencapresan Anies yang diusung oleh NasDem, Demokrat, dan PKS.
"Dengan tidak adanya reshuffle kabinet membuktikan bahwa Jokowi tidak gentar atas pencapresan Anies tersebut," ucapnya.
Kedua, di mata publik Nasdem akan tampak seperti dizalimi dan diintimidasi atas pencapresan Anies yang berujung pandangan buruk dari masyarakat terhadap Jokowi. Hal ini akan meluas tidak hanya permasalahan dengan NasDem semata.
Tentunya posisi NasDem sendiri akan lebih clear menjadi oposan bagi pemerintah Jokowi yang tentunya hal ini tidak menguntungkan bagi pemerintah.
Ketiga, dengan deklarasi tiga partai terhadap pencapresan Anies Baswedan akan menjadi daya tarik yang kuat bagi partai-partai lain untuk semakin mendekat karena reshuffle membuat posisi Anies dan Nasdem akan semakin kuat di mata publik.
"Oleh karena itu, perombakan kabinet di tahun-tahun politik 2023-2024 sebaiknya perlu dihindari manakala Jokowi tidak mau menambah masalah yang tidak perlu," pungkasnya. (Asp)
Baca Juga:
Pengamat Sebut 3 Sosok Ini Berpeluang Gantikan Menteri dari NasDem Jika Terjadi Reshuffle
