Jokowi Ungkapkan Kemarahan Banyak Instansi Pemerintah Suka Beli Produk Impor Pengunjung mengamati produk dalam negeri yang dipamerkan saat Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2022 di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (24/3/2022). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/hp.

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo berbicara dalam forum Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia di Bali, Jumat (25/3).

Acara didahului dengan business matching belanja produk dalam negeri pada 22-24 Maret 2022 dengan hasil mencapai Rp 85 triliun.

Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan oleh BPS, dampak pembelian produk dalam negeri senilai Rp 400 triliun dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,67 - 1,71 persen.

Baca Juga:

Jokowi Perbolehkan Masyarakat Mudik, Polri Siapkan Operasi Ketupat

Jika pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69 persen pada 2021, maka dengan memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri, ekonomi Indonesia dapat terdongkrak hingga 5,36 - 5,4 persen.

Jokowi secara khusus menyoroti kepala daerah dan menteri-menteri karena dianggap kerap belanja impor nilainya lebih tinggi dibandingkan konsumsi produk lokal.

Menurut dia, anggaran kementerian dan pemda yang berasal dari APBN mayoritas dibelanjakan produk luar negeri.

"Uang-uang kita sendiri, APBN kita sendiri, uang rakyat, uang kita sendiri kok dibelikan barang impor itu gimana toh? Geregetan saya," ujar Jokowi dengan jengkel yang pidatonya disiarkan secara daring.

Jokowi menyatakan, sebetulnya APBN maupun APBD hingga anggaran BUMN bisa memicu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Caranya adalah dengan membeli produk-produk dalam negeri.

Tapi sayang, hal itu belum banyak dilakukan oleh instansi pemerintah.

"Kita diam saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UKM-UKM kita, kok enggak kita lakukan. Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini," ujar Jokowi sedikit kesal.

Menurut dia, impor barang-barang itu hanya akan menguntungkan negara-negara lain.

"Duit kita, capital outflow keluar, pekerjaan ada di sana, bukan di sini. Coba kita belokkan semua ke sini, barang yang kita beli barang dalam negeri," ujar Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan, dengan mulai membeli dan menggunakan produk dalam negeri, maka akan menimbulkan sejumlah dampak positif.

Di antaranya, investasi berdatangan hingga membuka lapangan pekerjaan baru.

"Berarti akan ada investasi, berarti membuka lapangan pekerjaan, tadi sudah dihitung, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan, kalau ini tidak dilakukan, sekali lagi bodoh banget kita ini," tegasnya.

Baca Juga:

Jokowi Resmikan Politeknik Ben Mboi di NTT, Berharap Dapat Lahirkan SDM Unggul

Jokowi menjabarkan, sejumlah barang-barang impor yang sebetulnya bisa dibeli dari produksi dalam negeri. Di antaranya CCTV hingga seragam TNI dan Polri.

Kemudian Jokowi juga menyoroti Kementerian Kesehatan yang masih membeli alat-alat kesehatan seperti tempat tidur untuk rumah sakit dari luar negeri.

Tidak hanya itu, Jokowi juga mengaku geram alat-alat pertanian hingga pensil dan kertas juga masih diimpor dari luar negeri.

"Jangan-jangan kita enggak kerja detail, sehingga enggak ngerti barang yang dibeli itu barang impor. Buku tulis impor, jangan ini diteruskan, setop, kita melompat semua kalau beli semua produk dalam negeri meloncat pertumbuhan ekonomi kita," sesal dia.

Jokowi juga sempat mengingatkan agar seluruh menteri, kepala daerah, dan direktur utama BUMN untuk tidak bertepuk tangan.

"Jangan tepuk tangan, karena belum dilaksanakan," tegas Presiden Jokowi dengan nada sedikit tinggi.

Jokowi pun meminta agar kementerian dan pemda tidak melanjutkan tradisi untuk membeli barang-barang impor. (Knu)

Baca Juga:

Jokowi Bolehkan Mudik Lebaran, Gibran Siapkan Event Syawalan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BPOM Kembali Umumkan 2 Perusahaan Farmasi Produksi Obat dari Bahan Berbahaya
Indonesia
BPOM Kembali Umumkan 2 Perusahaan Farmasi Produksi Obat dari Bahan Berbahaya

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito menyebut empat nama obat sirop dari dua industri farmasi, PT Samco Farma dan PT Ciubros Farma, harus ditarik dan dimusnahkan.

Ferdy Sambo dan 2 Anak Buahnya Jalani Sidang Pledoi Hari Ini
Indonesia
Ferdy Sambo dan 2 Anak Buahnya Jalani Sidang Pledoi Hari Ini

Sekedar informasi, Ferdy Sambo dituntut penjara seumur hidup. Sambo dinilai bersalah dalam pembunuhan Brigadir Yosua.

Jangan Lupa! Pemkot Jakbar Gelar Job Fair 20 - 21 September 2022
Indonesia
Jangan Lupa! Pemkot Jakbar Gelar Job Fair 20 - 21 September 2022

Kali ini, sebanyak 40 perusahaan membuka lapangan pekerjaan melalui bursa kerja (job fair) di Mall Taman Palm Cengkareng, Jakarta Barat, yang dimulai 20-21 September 2022.

3 Korban Terseret Banjir di Blitar Ditemukan Meninggal, 1 Masih Hilang
Indonesia
3 Korban Terseret Banjir di Blitar Ditemukan Meninggal, 1 Masih Hilang

Truk pengangkut tebu tersebut mengangkut lima orang dan pulang bersama-sama setelah menebang tebu.

Kuasa Hukum Bharada E Sudah Ajukan Permohonan Justice Collorator ke LPSK
Indonesia
Kuasa Hukum Bharada E Sudah Ajukan Permohonan Justice Collorator ke LPSK

Pengacara Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E telah mengajukan permohonan untuk menjadi justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Aduan Pinjol Terus Naik
Indonesia
Aduan Pinjol Terus Naik

Perubahan ketentuan fintech P2P lending antara lain mengatur kepemilikan platform layanan pendanaan bersama, bentuk badan hukum, modal pendirian dll.

PKS Usul Mobil Dinas Pejabat Diganti dengan Mobil Listrik Esemka
Indonesia
PKS Usul Mobil Dinas Pejabat Diganti dengan Mobil Listrik Esemka

Kalau pun tetap ngotot ingin mengganti kendaraan dinas pejabat dengan mobil listrik, ia menyarankan agar menggunakan mobil listrik buatan Esemka.

Imigrasi Cekal Putri Candrawathi ke Luar Negeri
Indonesia
Imigrasi Cekal Putri Candrawathi ke Luar Negeri

"Terhadap saudari PC telah dilakukan pencegahan ke luar negeri sejak 23 Agustus hingga 11 September 2022," tutur Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Ditjen Imigrasi Kemenkumham I Nyoman Gede Surya Mataram

Jokowi Tegaskan Tanah Papua Terlalu Luas Kalau Hanya Dua Provinsi
Indonesia
Jokowi Tegaskan Tanah Papua Terlalu Luas Kalau Hanya Dua Provinsi

Pemekaran provinsi di Papua menurut pemerintah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua terutama Pasal 76.

Polda Metro Jaya Siapkan Skenario Antisipasi Kepadatan Lalin saat Arus Balik Lebaran
Indonesia
Polda Metro Jaya Siapkan Skenario Antisipasi Kepadatan Lalin saat Arus Balik Lebaran

Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya pun telah menyiapkan skenario antisipasi kepadatan lalu lintas yang masuk Jakarta saat arus balik Lebaran.