Hari Hak Asasi Manusia
Jokowi Ungkapkan Kegelisahan Rakyat Atas Kriminalisasi UU ITE Presiden Jokowi menyampaikan sambutan dalam Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia Tahun 2021 di Istana Negara Jakarta, Jumat (10/12/2021). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

Merahputih.com - Kegelisahan masyarakat akan sanksi pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kembali diungkapkan Presiden Joko Widodo, dalam peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) yang diperingati setiap 10 Desember.

Jokowi memerintahkan, jangan ada kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat. Tapi, kebebasan berpendapat harus dilakukan secara bertanggung jawab. Terutama tanggung jawab kepada kepentingan masyarakat luas.

Baca Juga:

Terdakwa Kasus Asabri Dituntut Hukuman Mati, Aktivis HAM: Tak Seharusnya Diterapkan

"Kapolri (Jendera Listyo Sigit Prabowo) sudah menindaklanjuti perintah yang saya instruksikan untuk mengedepankan edukasi dan langkah-langkah persuasif dalam penanganan perkara ITE," kata Jokowi dalam sambutannya International Conference on Islam and Human Rights, Jumat (10/12).

Ia menegaskan, telah memberikan amnesti terhadap Baiq Nuril dan Saiful Mahdi yang dijerat pasal UU ITE. Selain itu, pihaknya komitmen pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Pemerintah, kata dia, akan memegang prinsip keadilan bagi korban dan keadilan bagi terduga pelaku HAM berat.

Setiap warga negara berhak atas perlindungan dan perlakuan yang setara dari negara. Tak boleh ada rakyat yang mendapat perlakuan berbeda karena alasan suku, ras, agama, atau gender.

"Khususnya bagi korban dan keadilan bagi yang diduga menjadi pelaku HAM berat," tuturnya.

Jokowi menegaskan, perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian serius pemerintah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari HAM.

"Saya saya telah memerintahkan Menkominfo serta kementerian dan lembaga terkait untuk segera menuntaskan RUU Perlindungan Data Pribadi bersama DPR agar perlindungan hak asasi masyarakat dan kepastian berusaha di sektor digital dapat terjamin," ungkap Presiden.

Perkembangan ilmu pengetahuan, tegas ia, harus terus diikuti agar menjaga tidak ada ada yang dirugikan dalam dunia yang penuh disrupsi saat ini.

"Harus terus berinovasi dalam upaya untuk melindungi hak asasi Warga Negara Indonesia, terutama untuk kelompok warga yang marjinal kita harus terus membangun Indonesia maju dan menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ungkapnya. (Knu)

Baca Juga:

Tiga Poin Penting yang Terkandung di Draf Keppres Pelanggaran HAM Masa Lalu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua KPK Firli Bahuri Diminta Islah dengan Novel Baswedan Cs
Indonesia
Ketua KPK Firli Bahuri Diminta Islah dengan Novel Baswedan Cs

Islah ini semestinya dimulai dan diinisiasi oleh Bapak Firli Bahuri

PLN Siaga 1.500 Posko Atasi Ganguan Listrik Saat Ramadan
Indonesia
PLN Siaga 1.500 Posko Atasi Ganguan Listrik Saat Ramadan

Selama masa siaga Ramadan 2022, PLN memastikan tidak melakukan pemeliharaan maupun pekerjaan konstruksi agar pasokan listrik ke masyarakat tidak mengalami gangguan.

Daop 6 Yogyakarta Operasionalkan 7 KA Tambahan Selama Libur Lebaran 2022
Indonesia
Daop 6 Yogyakarta Operasionalkan 7 KA Tambahan Selama Libur Lebaran 2022

Tiket KA Angkutan Lebaran, 22 April-13 Mei, telah terjual sekitar 64 persen atau 182.669 tiket dengan keberangkatan dari berbagai stasiun.

Rencana Penyederhanaan Birokrasi Berlanjut
Indonesia
Rencana Penyederhanaan Birokrasi Berlanjut

Kemendagri telah melakukan peyederhanaan birokrasi Tahap I pada akhir 2020. Pada tahapan itu, Kemendagri telah menyetarakan sebanyak 808 pejabat struktural.

15 Pelanggaran Lalu Lintas Ini Jadi Target Penindakan Polisi Saat Operasi Patuh Jaya
Indonesia
15 Pelanggaran Lalu Lintas Ini Jadi Target Penindakan Polisi Saat Operasi Patuh Jaya

Sosialisasi Operasi Patuh Jaya 2021 telah dilaksanakan selama sepekan

Hindari Polarisasi, Pemerintah Tak Setuju Usul KPU Durasi Masa Kampanye 4 Bulan
Indonesia
Hindari Polarisasi, Pemerintah Tak Setuju Usul KPU Durasi Masa Kampanye 4 Bulan

Pemerintah tidak setuju dengan usulan KPU terkait masa kampanye Pemilu Serentak 2024 selama 120 hari atau 4 bulan.

PKB Minta AHY Jadi Cawapres Cak Imin, Demokrat: Belum Prioritas
Indonesia
PKB Minta AHY Jadi Cawapres Cak Imin, Demokrat: Belum Prioritas

PKB memunculkan wacana untuk menduetkan Ketua Umum Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum Partai Demokrat AHY dalam Pilpres 2024 mendatang.

Polisi Tetapkan 4 Tersangka Sindikat Penipuan Alkes Yang Rugikan Rp 503 Miliar
Indonesia
Polisi Tetapkan 4 Tersangka Sindikat Penipuan Alkes Yang Rugikan Rp 503 Miliar

Penyidik telah menerima laporan dari 263 orang yang mengaku sebagai korban investasi tipu-tipu tersebut.

Mangkunegaran dan Keraton Surakarta Tiadakan Kirab Pusaka Malam 1 Suro
Indonesia
Mangkunegaran dan Keraton Surakarta Tiadakan Kirab Pusaka Malam 1 Suro

Event kalender budaya terdampak di Solo adalah Kirab Pusaka Dalem Mangkunegaran dan Kirab Pusaka Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Acara tersebut rencananya akan diadakan guna memperingati malam 1 Suro pada Senin (9/8) malam.

14 RT di Jakarta Masuk Wilayah Zona Merah COVID-19
Indonesia
14 RT di Jakarta Masuk Wilayah Zona Merah COVID-19

Jakarta Barat menjadi kawasan dengan jumlah zona merah COVID-19 terbanyak