Jokowi Tunjuk Sandiaga Jadi Menteri, Begini Respons PKS Pengusaha nasional Sandiaga Uno dalam sebuah webinar di Jakarta, Kamis, 27/11/2020. (ANTARA)

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merespons langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunjuk mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) menggantikan Wishnutama.

Anggota Komisi X DPR Fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah menilai, Sandiaga sebagai sosok yang mampu memetakan masalah dan mencari peluang terkait dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Saya memandang keduanya memiliki latar belakang sebagai pengusaha (meski dari bidang yang berbeda) tentu semestinya bisa lebih cermat melihat peluang-peluang," kata Ledia kepada wartawan, Selasa, (22/12).

Baca Juga:

Sah! Risma Jadi Menteri Sosial, Sandiaga Uno Masuk Kabinet

Meski demikian, kata Ledia, yang mesti dicatat pariwisata merupakan sektor yang paling terpuruk akibat pandemi dan diprediksi bangkit paling akhir.

"Karena sektor ini melibatkan banyak stakeholder termasuk masyarakat di sekitar destinasi wisata. Penanganan harus sangat cermat dan hati-hati," ujarnya.

Sandiaga Uno (Foto: antaranews)
Sandiaga Uno. (Foto: antaranews)

Ledia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menumbuhkan gairah pariwisata yang terkena dampak signifikan akibat pandemi. Seperti antarkementerian dan lembaga, pemerintah daerah serta organisasi profesi.

"Sektor ekonomi kreatif kita perlu didorong pelindungannya. Mudah-mudahan penunjukan ini bisa semakin mempercepat pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," tandas Ledia. (Pon)

Baca Juga:

Erick, Sandiaga, dan Luthfi: Tiga Sahabat yang Dipersatukan Jokowi di Kabinet

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hari Ini Tempat Wisata Ancol Tutup
Indonesia
Hari Ini Tempat Wisata Ancol Tutup

Saat tutup, Ancol akan melakukan tiga langkah penguatan protokol kesehatan, di antaranya, penyemprotan disinfektan di seluruh area vital rekreasi

Revisi Aturan Kartu Prakerja Bisa Tekan Penyelewengan
Indonesia
Revisi Aturan Kartu Prakerja Bisa Tekan Penyelewengan

Revisi aturan diharapkan menghasilkan peserta yang jujur sesuai dengan kondisi yakni pekerja dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Rizieq Shihab Menolak Dikaitkan dengan Aksi Terorisme
Indonesia
Rizieq Shihab Menolak Dikaitkan dengan Aksi Terorisme

Rizieq Shihab menolak saat kaitkan dengan terduga teroris yang ditangkap Densus 88 Antiteror Mabes Polri di kawasan Bekasi dan Condet, Jaktim.

Update COVID-19 DKI Minggu (6/9): 46.691 Positif, 34.738 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 DKI Minggu (6/9): 46.691 Positif, 34.738 Sembuh

Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 6.362 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 928 positif dan 5.434 negatif.

Marak Demo Tolak UU Cipta Kerja, Masyarakat Diminta Tahan Diri
Indonesia
Marak Demo Tolak UU Cipta Kerja, Masyarakat Diminta Tahan Diri

Baik itu pendemo maupun aparat yang mengamankan aksi demo

75 Pegawai KPK Laporkan Anggota Dewas Indriyanto ke Dewas
Indonesia
75 Pegawai KPK Laporkan Anggota Dewas Indriyanto ke Dewas

Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri ke ke Dewan Pengawas KPK.

Pasien Sembuh COVID-19 di RS Wisma Atlet 66.885 Orang
Indonesia
Pasien Sembuh COVID-19 di RS Wisma Atlet 66.885 Orang

703 pasien dirujuk ke rumah sakit lainnya

Jelang Puasa, Pemkot Jakpus Tertibkan PKL Buat Semrawut
Indonesia
Jelang Puasa, Pemkot Jakpus Tertibkan PKL Buat Semrawut

Pemkot Jakarta Pusat mulai berbenah menata Pasar Tanah Abang menjelang bulan puasa, dengan menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang melanggar aturan.

Dituding Tak Proses Pelanggaran Prokes Kerumunan Pilkada, Begini Jawaban Polri
Indonesia
Dituding Tak Proses Pelanggaran Prokes Kerumunan Pilkada, Begini Jawaban Polri

"Kami sudah pakai aturan tadi, peraturan perundang-undangan sudah mengatur semua (tentang pilkada)," ucap Awi

Ini 49 Aturan Turunan UU Cipta Kerja Yang Disahkan Jokowi
Indonesia
Ini 49 Aturan Turunan UU Cipta Kerja Yang Disahkan Jokowi

Presiden telah menetapkan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang terdiri atas 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres).