Jokowi Tunjuk Kabareskrim Jadi Penagih Utang Pengemplang BLBI Penyitaan aset BLBI. Foto: Satgas BLBI/DJKN Kemenkeu

Merahputih.com - Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto resmi menjadi pelaksana Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI).

Penunjukkan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (6/10). Masuknya Kabareskrim Polri ke dalam Keppres baru sangat diperlukan, terutama mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan hukum pidana.

Baca Juga

Masih Ada Obligator BLBI Enggan Bayar Hutang

“Negara akan turun tangan ada Bareskrim, ada Jamdatun dan Kejaksaan Agung,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, melalui keterangannya, Jumat (8/10).

Kabareskrim
Kabareskrim Polri, Komjen Pol. Agus Andrianto. ANTARA/HO-Polri

Dalam Kepres baru Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan masuk di jajaran pengarah dan Kabareskrim Polri di jajaran pelaksana Satgas BLBI. Jika Satgas menemui permasalahan terkait dengan tanah, baik permasalahan sertifikat ataupun administrasi lainnya akan ditangani Menteri ATR/BPN.

Menurut Mahfud, dalam melakukan berbagai upaya penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara, Satgas BLBI akan melakukan tindakan tegas bagi obligor yang tidak serius dalam menunaikan kewajiban. “Kalau tidak mau menyelesaikan secara baik-baik, kita lakukan penyitaan. Mungkin juga ada masalah pidananya,” tegasnya.

Baca Juga:

Kalau Boleh, KPK Dilibatkan dalam Satgas BLBI

Mahfud pun meminta para obligor bekerja sama dalam mengembalikan kewajibannya kepada negara, terutama dalam kondisi saat ini. “Saya ingin semuanya bekerja sama, mengembalikan utangnya kepada negara. Karena negara sekarang membutuhkan untuk dikembalikan kepada rakyat," tutup mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Kasus BLBI bermula pada 1997-1998, ketika Bank Indonesia (BI) memberikan pinjaman kepada bank-bank yang hampir bangkrut akibat diterpa krisis moneter. Pada Desember 1998, Bank Indonesia kemudian menyalurkan dana bantuan Rp 147,7 triliun kepada 48 bank.

Namun, dana BLBI justru banyak diselewengkan para penerimanya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menyampaikan kepada Satgas, total dana BLBI Rp 110,45 triliun ini terdiri dari obligor 22 pihak dan 12 ribu dokumen debitur. (Knu)

Baca Juga

Satgas BLBI Pasang Plang Pengamanan Aset eks BPPN di Jakarta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sejumlah Petinggi Partai Temui Gibran Berhubungan dengan Restu Jokowi
Indonesia
Sejumlah Petinggi Partai Temui Gibran Berhubungan dengan Restu Jokowi

Sejumlah tokoh politik mendekati Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Golkar Solo Dukung Airlangga Hartarto sebagai Capres 2024
Indonesia
Golkar Solo Dukung Airlangga Hartarto sebagai Capres 2024

"Partai Golkar Solo siap mendukung dan mengamankan sosok Airlangga sebagai capres pada Pilpres tahun 2024," kata Taufiqurrahman

Karier Moncer Jenderal Andika Perkasa, Calon Kuat Panglima TNI
Indonesia
Karier Moncer Jenderal Andika Perkasa, Calon Kuat Panglima TNI

Ia memiliki karier moncer sejak lulus dari Akademi Militer tahun 1987.

KAI Hadirkan Kembali Livery Lokomotif Tahun 1953-1991
Indonesia
KAI Hadirkan Kembali Livery Lokomotif Tahun 1953-1991

PT Kereta Api Indonesia (Persero) menghadirkan kembali livery lokomotif tahun 1953-1991 pada 1 unit lokomotif CC 201.

Tak Ada Pasien COVID-19, Rusun Nagrak dan Pasar Rumput Ditutup Sementara
Indonesia
Tak Ada Pasien COVID-19, Rusun Nagrak dan Pasar Rumput Ditutup Sementara

Pemerintah memutuskan untuk menutup sementaran Rusun Nagrak, Jakarta Utara dan Rusun Pasar Rumput, Jakarta Selatan sebagai lokasi isolasi terkendali pasien COVID-19. Hal ini seiring menyusutnya tren kasus virus corona.

Pengrajin Alkohol Ciu Pembuang Limbah ke Sungai Bengawan Solo Diancam 3 Tahun Bui
Indonesia
Pengrajin Alkohol Ciu Pembuang Limbah ke Sungai Bengawan Solo Diancam 3 Tahun Bui

Barang bukti yang diamankan di antaranya dua unit mobil, dua tandon air kapasitas 1.000 liter, diesel, dan selang. Motifnya keduanya butuh uang, untuk biaya hidup.

[HOAKS atau FAKTA]: Peserta Tes Wawancara Pertamina Harus Bayar Biaya Akomodasi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Peserta Tes Wawancara Pertamina Harus Bayar Biaya Akomodasi

Beredar sebuah narasi melalui pesan WhatsApp yang diklaim merupakan surat panggilan wawancara dari PT Pertamina.

Gubernur Sulawesi Selatan Diciduk KPK
Indonesia
Gubernur Sulawesi Selatan Diciduk KPK

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah yang baru ditangkap tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (26/2) malam, tercatat memiliki total kekayaan Rp51.356.362.656 per 29 April 2020

Pasien COVID-19 dari Kudus Jalani Isolasi Mandiri di Asrama Haji Donohudan
Indonesia
Pasien COVID-19 dari Kudus Jalani Isolasi Mandiri di Asrama Haji Donohudan

Penjagaan ketat tersebut dilakukan seiring dengan adanya kebijakan Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Kudus yang melarang warga melakukan isolasi mandiri di rumah dan harus isolasi mandiri ke Asrama Haji Donohudan.

Menaker Ingatkan Tiga Hal Penting bagi Industri Kreatif untuk Bertahan
Indonesia
Menaker Ingatkan Tiga Hal Penting bagi Industri Kreatif untuk Bertahan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyakini industri kreatif di Indonesia mampu menghadapi tantangan pandemi COVID-19.