Jokowi Tunjuk Deputi IV KSP Jadi Ketua Tim Seleksi KPU dan Bawaslu Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo resmi mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 120/P Tahun 2021 tentang pembentukan tim seleksi calon anggota komisi pemilihan umum masa jabatan tahun 2022-2027 dan calon anggota badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) masa jabatan tahun 2022-2027 yang ditandatangani 8 Oktober 2021 lalu.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumumkan, panitia seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 dan dalam keppres ini sudah dibentuk tim seleksi, yang jumlahnya ada 11 orang.

Baca Juga:

Dukung KPU, Demokrat Sepakat Pemilu Digelar Februari 2024

Kesebelas nama tersebut adalah Ketua Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro, yang pernah menjadi komisioner KPU, wakil ketua pansel sekaligus anggota adalah mantan Wakil Ketua KPK Chandra M. Hamzah. Kursi sekretaris dipegang oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Bahtiar.

Delapan nama lain adalah Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej, akademisi Unair Airlangga Pribadi Kusman, akademisi UI Hamdi Muluk, Endang Sulastri, mantan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Abdul Ghaffar Rozin, aktivis anti korupsi Betti Alisjahbana, dan anggota Kompolnas Poengky Indarty.

Tito mengatakan, pengangkatan kesebelas pansel karena masa jabatan para anggota KPU dan Bawaslu 2017-2022 akan berakhir pada 11 April 2022. Pasal 22 dan pasal 118 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengamanatkan agar presiden membentuk keanggotaan tim seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu dalam bentuk paling lama 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan, masa jabatannya 11 April 2022.

Mendagri Tito Karnavian. (Foto: Antara)
Mendagri Tito Karnavian. (Foto: Antara)

"Sehingga paling lambat sebelum 11 Oktober ini sudah harus ada keputusan untuk menentukan tim seleksi," katanya.

Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar mengaku, segera berkoordinasi dengan tim seleksi yang sudah dibentuk dan mengklaim tim yang dibentuk kali ini akan independen seperti tim seleksi sebelumnya.

"Tim seleksi ini sama dengan 5 tahun sebelumnya, bekerja secara independen dan tugasnya adalah melaporkan hasilnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia," kata Bahtiar. (Pon)

Baca Juga:

Pilwalkot Solo 2024, KPU Butuh Anggaran Rp 44 Miliar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Buntut Tarif Selangit, Pemkot Yogyakarta Diminta Awasi Parkir Liar
Indonesia
Buntut Tarif Selangit, Pemkot Yogyakarta Diminta Awasi Parkir Liar

Tarif parkir yang selangit di salah satu wisata di KOta Yogyakarta tengah viral di dunia maya.

Pemprov DKI Pastikan Pembangunan Reklamasi Telah Dihentikan
Indonesia
Pemprov DKI Pastikan Pembangunan Reklamasi Telah Dihentikan

Pemprov DKI juga telah memenangkan sebagian besar gugatan dari pihak pengembang

[HOAKS atau FAKTA]: Garam Beryodium Mengandung Serpihan Kaca
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Garam Beryodium Mengandung Serpihan Kaca

Tim BPOM Surabaya sudah memeriksa 6 jenis garam yang diduga mengandung serpihan kaca dan nyatanya aman untuk dikonsumsi.

KPK Disebut Sembunyikan Konfirmasi Kehadiran Mardani Maming
Indonesia
KPK Disebut Sembunyikan Konfirmasi Kehadiran Mardani Maming

KPK disebut sengaja menyembunyikan konfirmasi terkait kehadiran mantan bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming pada Kamis (28/7).

Wagub DKI akan Datang Rapat Paripurna Hak Interpelasi Formula E
Indonesia
Wagub DKI akan Datang Rapat Paripurna Hak Interpelasi Formula E

"Kami eksekutif di undang ya kami akan datang," kata Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria

UU Cipta Kerja yang Terus Memicu Kontroversi Sepanjang 2021
Indonesia
UU Cipta Kerja yang Terus Memicu Kontroversi Sepanjang 2021

Sepanjang tahun 2021, salah satu kebijakan pemerintah yang memicu kontroversi adalah UU Cipta Kerja atau yang biasa dikenal dengan omnibus law.

Mabes Polri Apresiasi Masyarakat yang Ekspresikan Kritik Lewat Mural
Indonesia
Mabes Polri Apresiasi Masyarakat yang Ekspresikan Kritik Lewat Mural

Polri tidak memproses hukum para pembuat mural

Presenter Brigita Telah Kembalikan Uang dari Bupati Mamberamo Tengah ke KPK
Indonesia
Presenter Brigita Telah Kembalikan Uang dari Bupati Mamberamo Tengah ke KPK

Uang maupun barang yang akan dikembalikan tersebut nantinya akan dianalisis dan dikonfirmasi kembali kepada tersangka maupun berbagai pihak yang akan dipanggil sebagai saksi oleh tim penyidik.

Pemerintah Tegaskan Tidak akan Hapus Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP
Indonesia
Pemerintah Tegaskan Tidak akan Hapus Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej memastikan, tidak akan menghapus pasal terkait penghinaan presiden di RKUHP.

Polisi Jadwalkan Pemeriksaan Rachel Vennya dan Pacarnya
Indonesia
Polisi Jadwalkan Pemeriksaan Rachel Vennya dan Pacarnya

FS dinonaktifkan sejak Kamis (14/10)