Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Gempa di Malang Jawa Timur Kerusakan akibat gempa di Malang, Jawa Timur. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan lokasi terdampak gempa bumi yang mengguncang sejumlah wilayah di Jawa Timur pada Sabtu (10/4), di Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (29/4).

Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 6,1 mengguncang wilayah Kabupaten Malang, pada Sabtu (10/4) 2021. Gempat tersebut terjadi kurang lebih pukul 14.00 WIB, dan menyebabkan kerusakan yang cukup besar di wilayah Kabupaten Malang.

Baca Juga:

BMKG Ungkap Penyebab Rumah dan Bangunan Rusak saat Gempa Malang

Berdasarkan catatan Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, dampak dari gempa bumi tersebut tersebar di 32 kecamatan, dari total 33 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Malang.

Sementara itu, sebanyak 641 fasilitas umum juga rusak, terdiri dari 226 sekolah, 233 rumah ibadah, 23 unit fasilitas kesehatan, dan 159 fasilitas umum lainnya. Untuk korban meninggal dunia, tercatat ada sebanyak empat orang, dan sebanyak 110 orang lainnya mengalami luka-luka.

Titik gempa di Malang, Jawa Timur. (Foto: BMKG)
Titik gempa di Malang, Jawa Timur. (Foto: BMKG)

Presiden mengharapkan proses rekonstruksi bangunan yang terdampak gempa bumi di wilayah Kabupaten Malang, bisa segera berjalan. Pihaknya akan menugaskan Kementerian PUPR untuk segera membenahi fasilitas umum yang mengalami kerusakan.

"Kita harapkan, nanti bisa segera bisa dilaksanakan rekonstruksi. Untuk fasilitas umum, seperti yang ada di belakang saya ini, mushala, juga akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Gempa Malang, Gedung Sekolah di Trenggalek Alami Rusak Berat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tangkap Pengedar Narkoba, Polisi Temukan Belasan Tabung Oksigen yang Ditimbun
Indonesia
Tangkap Pengedar Narkoba, Polisi Temukan Belasan Tabung Oksigen yang Ditimbun

Tersangka berinisial IF diamankan di daerah Taman Sari, Jakarta Barat, Kamis (22/7) lalu.

Ketua IPW Meninggal, Indonesia Kehilangan Pengamat Kepolisian yang Kritis
Indonesia
Enggak Perlu Ribet Vaksin di Gerai Presisi, Tinggal Datang
Indonesia
Enggak Perlu Ribet Vaksin di Gerai Presisi, Tinggal Datang

"Sesuai target Presiden yang diperintahkan kepada Gubernur dan kami semua agar 7,5 juta warga DKI segera dapat divaksinasi sampai Agustus tahun ini," kata Fadil.

Stok Beras Nasional Dipastikan Aman Saat PPKM Darurat
Indonesia
Stok Beras Nasional Dipastikan Aman Saat PPKM Darurat

Kementerian Sosial bakal menyalurkan bantuan beras kepada KPM PKH dan BST sebesar 10 kilogram/KPM. Penyaluran bantuan dilakukan melalui jaringan Perum Bulog yang tersebar di seluruh Tanah Air.

DPR Sebut Wakasad dan Pangkostrad Paling Berpeluang Gantikan Andika Jadi KSAD
Indonesia
DPR Sebut Wakasad dan Pangkostrad Paling Berpeluang Gantikan Andika Jadi KSAD

Dua jenderal bintang tiga itu memiliki peluang lebih besar lantaran saat ini posisi KSAD lazimnya diisi oleh perwira yang pernah menjabat sebagai Wakasad atau Pangkostrad.

Buruh Nekat Demo saat Pandemi COVID-19, Polisi Berikan Peringatan
Indonesia
Buruh Nekat Demo saat Pandemi COVID-19, Polisi Berikan Peringatan

Polisi memperingatkan massa buruh yang melakukan unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

WNA Bebas Masuk ke Indonesia, DPR Sebut Pemerintah Terkesan Inkosisten
Indonesia
WNA Bebas Masuk ke Indonesia, DPR Sebut Pemerintah Terkesan Inkosisten

Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia mengonfirmasi sebanyak 85 warga Negara Tiongkok dan tiga Warga Negara Indonesia (WNI) tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang.

Legislator Surabaya Banyak Terpapar COVID-19, Termasuk Ketua DPRD
Indonesia
Legislator Surabaya Banyak Terpapar COVID-19, Termasuk Ketua DPRD

Seluruh anggota DPRD Surabaya diwajibkan menjalani tes swab setelah beberapa orang terpapar COVID-19.

KPK Periksa Legislator Jabar Waras Wasisto Terkait Kasus Suap Banprov Indramayu
Indonesia
KPK Periksa Legislator Jabar Waras Wasisto Terkait Kasus Suap Banprov Indramayu

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Jabar Waras Wasisto terkait kasus dugaan suap dana bantuan provinsi (banprov) untuk Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun 2019.

Jokowi Diminta Temui Ombudsman dan Komnas HAM Bahas Polemik TWK
Indonesia
Jokowi Diminta Temui Ombudsman dan Komnas HAM Bahas Polemik TWK

Jokowi diminta mengagendakan pertemuan dengan Ombudsman RI dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebelum mengambil sikap terkait tes wawasan kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.